Bengkalis, katakabar.com - Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bantan kesekian kalinya gelar pelatihan bagi penasihat, pengawas dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) se kecamatan Bantan, di salah satu hotel di Bengkalis, pada Kamis (30/11)

Kegiatan ini bertujuan agar bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemasihat, pengawas  dan pengelola BUMdes.

Ketua BKAD Kecamatan Bantan, Muhammad Zahari pastikan peserta selain PJ dan kepala desa se Kecamatan Bantan, direktur Bumdes, Kepala Unit dan pengawas Bumdes hadir.

"BKAD sudah kali kedua melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengelola BUMdes," ujar Zahari.

"Total 23 desa se Kecamatan Bantan yang mengirim perwakilan di kegiatan yang bekerja sama dengan BKK Provinsi Riau dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, sekaligus sebagai narasumber," tambahnya.

Camat Bantan, Rafli Kurniawan mengatakan, pelatihan dan peningkatan kapasitas BUMdes selaku ujung tombak desa dan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Kegiatan ini penting diikuti bagi kapasitas penasihat, pengawas dan pengelola BUMdes yang sumber dana dari BKK Provinsi Riau," kata Camat Bantan, sekaligus yang membuka pelatihan.

Bicara mengenai BUMdes sudah biasa, ulas Rafli, tapi BUMdes harus mendorong ekonomi masyarakat desa. Apalagi, BUMdes bukan hal baru dan Pemerintah Pusat (Pempus) masih terfokus ke desa-desa penyaluran dana bantuan untuk membantu masyarakat desa peningkatan  ekonomi," terang mantan Lurah Bengkalis Kota ini.

BUMdes ke depan, harap Rafli, harus menjadi sumber dana masyarakat desa dalam peningkatan ekonomi.

"Kegiatan BUMdes saat ini latah, usaha tenda semua tenda, mestinya kegiatan unit tidak mematikan usaha yang sudah ada, khusus di Kecamatan Bantan seperti desa Jangkang, Bantan tengah sudah menyumbang Pendapatan Asli Desa (PAD)," tegasnya.

Kita, sebut Rafli, tidak perlu kemana-mana belajar dan kunjungi kedua desa tersebut, imbaunya.

Peningkatan Unit Usaha BUMdes

Camat Bantan mengingatkan bagi pengelola BUMdes, unit usaha harus  berkolaborasi dengan pengusaha di daerah bukan keinginan manager atau kepala unit yang membuka usaha.

"Potensi kita masih banyak, seperti usaha pariwisata, agribisnis dan usaha perdagangan," bebernya.

Peran BPD penting bagi pengembangan BUMDes. Jika pelaksanaan BUMDes terlihat lemah, bisa dipanggil untuk mencari solusi pemecahan persoalan yang sedang dihadapi.

Untuk itu, pelaporan baik per semester ke pengawas desa jangan per tahun baru dilaporkan.

"Terakhir, khusus kepada para bendahara di BUMDes untuk hati-hati dalam pengelolaannya. Pemasukan dan pengeluaran harus jelas tercatat dengan baik, agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan dikemudian hari," tandasnya.