Jakarta, katakabar.com - Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit di antara sumber vital perkuat pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Lantaran itu, Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah ini disampaikannya saat menghadiri audiensi bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).

Auidiensi digelar dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (1/10) kemarin.

Kegiatan ini bagian dari upaya AKPSI mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit, dengan dukungan regulasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Mudyat Noor, dilansir dari laman kaltimpost.id, Kamis sore.

Perkebunan kelapa sawit, ucap Noor,  tidak sekadar menopang ekonomi. Tetapi sektor inimenjadi pilar penting perkuat fiskal daerah.

Optimalisasi DBH sawit dianggap sangat mendesak, terangnta, terutama untuk menopang pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran.

“Optimalisasi sektor ini sangat penting, khususnya mendukung perbaikan infrastruktur di daerah penghasil sawit. Banyak jalan umum masyarakat yang terdampak mobilisasi aktivitas perkebunan, dan perlu segera diperbaiki,” tegasnya.

Ia lantas menekankan, keberadaan AKPSI menjadi wadah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pusat.

Sinergi ini, tambah Noor, mampu memperkuat kemandirian fiskal melalui pengelolaan sektor perkebunan.
Dirjen OTDA Kemendagri, Akmal Malik, mengapresiasi langkah kepala daerah penghasil kelapa sawit. Ia menilai, penguatan regulasi DBH harus diiringi kerja sama lintas pihak.

“Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perkebunan,” terang Akmal.

Ia mengingatkan, tantangan sektor sawit tidak berhenti di regulasi. Persoalan lain seperti kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan global soal keberlanjutan masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Itu sebabnya, Akmal menjelaskan pentingnya regulasi berbasis data sebagai acuan sinkronisasi program. Jadi, pengelolaan sawit bisa lebih terarah dan memberi manfaat luas bagi daerah penghasil.

Masih Akmal, Kemendagri siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah AKPSI dalam memperjuangkan optimalisasi DBH sawit. Tujuannya jelas guna perkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.