DBH Sawit
Sorotan terbaru dari Tag # DBH Sawit
Sawit
Sawit
DBH Sawit Sumber Vital Perkuat Pendapatan Daerah di Penajam Paser Utara
Jakarta, katakabar.com - Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit di antara sumber vital perkuat pendapatan daerah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Lantaran itu, Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit. Langkah ini disampaikannya saat menghadiri audiensi bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Auidiensi digelar dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik, di Jakarta, Rabu (1/10) kemarin. Kegiatan ini bagian dari upaya AKPSI mengoptimalkan pendapatan daerah dari DBH sawit, dengan dukungan regulasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Mudyat Noor, dilansir dari laman kaltimpost.id, Kamis sore. Perkebunan kelapa sawit, ucap Noor, tidak sekadar menopang ekonomi. Tetapi sektor inimenjadi pilar penting perkuat fiskal daerah. Optimalisasi DBH sawit dianggap sangat mendesak, terangnta, terutama untuk menopang pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. “Optimalisasi sektor ini sangat penting, khususnya mendukung perbaikan infrastruktur di daerah penghasil sawit. Banyak jalan umum masyarakat yang terdampak mobilisasi aktivitas perkebunan, dan perlu segera diperbaiki,” tegasnya. Ia lantas menekankan, keberadaan AKPSI menjadi wadah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pusat. Sinergi ini, tambah Noor, mampu memperkuat kemandirian fiskal melalui pengelolaan sektor perkebunan. Dirjen OTDA Kemendagri, Akmal Malik, mengapresiasi langkah kepala daerah penghasil kelapa sawit. Ia menilai, penguatan regulasi DBH harus diiringi kerja sama lintas pihak. “Pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bersinergi untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perkebunan,” terang Akmal. Ia mengingatkan, tantangan sektor sawit tidak berhenti di regulasi. Persoalan lain seperti kelembagaan petani, keterbatasan infrastruktur, hingga tuntutan global soal keberlanjutan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Itu sebabnya, Akmal menjelaskan pentingnya regulasi berbasis data sebagai acuan sinkronisasi program. Jadi, pengelolaan sawit bisa lebih terarah dan memberi manfaat luas bagi daerah penghasil.
Sawit
Sawit
DBH Sawit Bikin Jalan Retak Ilir-Retak Mudik Kinclong Masyarakat Rasakan Manfaat
Mukomuko, katakabar.com - Bagi warga Desa Retak Hilir, Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, musim penghujan sudah tidak lagi jadi masalah. Soalnya, jalan poros yang menghubungkan Desa Retak Mudik dan ibukota kecamatan kinclong dan mulus diaspal hotmix. Sebelumnya, warga harus melewati jalan berlumpur di musim hujan saat beraktivitas. Bahkan sebagian besar warga yang bekerja sebagai petani sawit kesulitan menjual hasil panen. Tapi, dengan rampungnya pembangunan jalan tersebut, masyarakat ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah.
Sawit
Sawit
DBH Sawit Dievaluasi Untuk Penggunaan Perlindungan Sosial Pekerja Rentan di Agam
Lubuk Basung, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Agam, Provinsi Sumatera Barat gelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun 2024. Rapat itu dipimpin Asisten II Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Agam, Hamdi, di Aula Kantor Bupati Agam. Menurut Hamdi, sumber DBH Sawit berasal dari presentase atas pendapatan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan produk turunannya. “DBH Sawit tahun 2024 diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya lewat keterangan resmi Diskominfo Agam, dilansir dari laman EMG, Rabu (1/1).
Sawit
Sawit
Perdana Diaspal Sejak Merdeka, DBH Sawit Bikin Kinclong Jalan Desa di Tapsel
Sipirok, katakabar.com - Bupati Tapanuli Selatan, ProvinsiSumatera Utara, Dolly Pasaribu tinjau progres pengerjaan pengaspalan jalan di jalur Pardomuan-Mosa, Kecamatan Angkola Selatan (batas Kecamatan Batang Angkola). Dolly tak sendirian saat melihat pengerjaan pengaspalan ruas jalan itu. Tapi didampingi Kabid Bina Marga II Dinas PUPR Tapsel, Oskar Hendera Daulay. Pembangunan infrastruktur jalan ini, harap Dolly, tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tapi memberikan dampak signifikan kepada peningkatan perekonomian daerah.
Sawit
Sawit
Sumringah, Ratusan Petani Sawit Terima Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Palopo
Palopo, katakabar.com - Raut wajah ratusan petani kelapa sawit sumringah saat terima kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan di Palopo. Pemerintah Kota atau Pemkot Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tunjukkan komitmen memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di sektor sawit. Di mana ratusan petani sawit menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dibiayai anggaran DBH Sawit tahun 2024.
Sawit
Sawit
DBH Sawit Talangi Biaya Bagi Ribuan Pekerja Ikut Peserta Perlindungan Sosial di Lamandau
Nanga Bulik, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Lamandau, Kalimantan Tengah komit tingkatkan kesejahteraan para pekerja di sektor perkebunan. Salah satunya dengan memberikan jaminan perlindungan sosial melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Berpedoman pada PP Nomor 38 tahun 2003 tentang dana bagi hasil (DBH) perkebunan sawit, Permenkeu Nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH Sawit, serta Perbup nomor 25 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemkab Lamandau telah mengalokasikan anggaran bantuan iuran perlindungan sosial bagi pekerja rentan perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM. Pj Bupati Lamandau, Said Salim mengatakan, total ada sebanyak 1.885 orang pekerja rentan perkebunan sawit yang telah terdata dan terlindungi dalam program JKK dan JKM. Para pekerja ini mendapat perlindungan selama lima bulan. "Kewajiban iuran per orang per bulan dihitung sebesar Rp16.800 atau total Rp158 juta lebih. Biaya ini sepenuhnya ditanggung pemerintah menggunakan alokasi anggaran DBH sawit Kabupaten Lamandau tahun 2024," jelasnya lewat pernyataan resmi, dilansir dari laman EMG, Selasa (10/12). Dengan menjadi peserta JKK, kata Said, para pekerja mendapatkan manfaat berupa pembiayaan pengobatan akibat kecelakaan kerja hingga sembuh tanpa batasan biaya. Ditambah dengan santunan jika mengalami kecacatan, santunan sementara tidak bekerja, serta beasiswa anak dengan total manfaat beasiswa maksimal hingga Rp174 juta dibagi 2 orang anak. "Adapun manfaat perlindungan program jaminan kematian, yakni santunan kematian oleh sebab lainnya yang bukan dikategorikan sebagai akibat kecelakaan kerja dengan santunan sebesar Rp42 juta yang diberikan kepada ahli waris tenaga kerja," bebernya.
Sawit
Sawit
Kegiatan Didanai DBH Sawit Dievaluasi di Kalimantan Barat
Pontianak, katakabar.com - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kalimantan Barat gelar rapat Pembahasan Kegiatan Dana Bagi Hasil atau DBH Sawit Tahun Anggaran 2024 dan Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DBH Sawit Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Asisten Perekonomian dan Pembanguan, ignasius yang pimpin kegiatan, didampingi Damianus Kans Pangaraya MSc selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat.
Sawit
Biaya Ditanggung DBH Sawit, Pemkab Kubu Raya Taja Pelatihan Sertifikasi ISPO
Sungai Raya, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kubu Raya, Kalimantan Barat, lewat Dinas Perkebunan dan Peternakan taja pelatihan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Selasa (3/12). Kegiatan itu dilaksanakan tiga hari lamanya diikuti 50 peserta. Di mana biayanya ditanggung Dana Bagi Hasi atau DBH sawit. Pj Bupati Kubu Raya Syarif Kamaruzaman mengutarakan, pelatihan ini sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian atau Kementan terus berupaya meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia. “Pelatihan ISPO ini dilaksanakan dengan harapan nanti hasil produk, dan manajemen terkait pengelolaan kebun sawit bersertifikasi dan betul-betul bisa meningkatkan mutu dan nilai jual. Apalagi di Kabupaten Kubu Raya, banyak kebun kelapa sawit dan mendapatkan program Dana Bagi Hasil atau DBH sawit,” kata Syarif Kamaruzaman melalui keterangan resmi Prokopim Kubu Raya, dilansir dari laman EMG, Kamis sore. Dijelasman Kamaruzaman, DBH sawit diperuntukkan untuk infrastruktur dan pelatihan serta pendataan. “Sebanyak 80 persen infrastruktur dan 20 persen untuk pelatihan. Alhamdulillah ini langkah konkret yang dilakukan dan diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Kubu Raya,” ulasnya. Dengan memperoleh sertifikasi ISPO, terangnya, perkebunan kelapa sawit mendapatkan pengakuan atas komitmen dan upaya dalam menjalankan praktik yang berkelanjutan dan bertanggungjawab.
Sawit
Sawit
Dipangkas Pempus, Jatah DBH Sawit Kepahiang Menukik Tahun 2025
Kepahiang, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepahiang, Provinsi Bengkulu, telah menerima kabar berkurangnya alokasi dana bagi hasil atau DBH Sawit tahun 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang, Dr Hartono menyebutkan, tahun depan alokasi DBH Sawit dari pemerintah pusat untuk Pemkab Kepahiang cuma sebesar Rp1,7 miliar. Padahal tahun ini Pemkab Kepahiang mendapatkan DBH Sawit mencapai Rp5,1 miliar dan tahun 2023 lalu sebesar Rp5,7 miliar. Artinya, besaran DBH sawit bakal diterima Pemkab Kepahiang pada tahun 2025 turun drastis hingga lebih Rp3,4 miliar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Sawit
Sawit
DBH Sawit Danai Ribuan Pekerja Rentan Jadi Pemanfaat Jamsostek di Pasbar
Simpang Empat, katakabar.com - Dana Bagi Hasil atau DBH sawit danai ribuan pekerja rentan di Pasaman Bara jadi pemanfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek. Itu diketahui saat Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pasaman Barat melalui Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat taja Sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Jamsostek bagi pekerja perkebunan sawit dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, di Aula Kantor Camat Kinali. Apalagi di kegiatan itu dilakukan penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di perkebunan sawit dengan total penerima sebanyak 7.764 orang. Sekretaris Disnaker Pasaman Barat, Edy Murdani yang buka kegiatan, dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasaman Barat, Ana Rizqi Toyyibah, dan wali nagari se Kecamatan Kinali, serta peserta BPJS Ketenagakerjaan.