Bengkulu, katakabar.com - Dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp30 juta per hektar dinilai belum cukup mengingat harga-harga komoditas mengalami kenaikan, seperti pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) saat ini

Lantaran itu, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apaksindo) Provinsi Bengkulu meminta pusat menambah dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Sekretaris DPW Apkasindo Provinsi Bengkulu, John Simamora menjelaskan, dana sebesar Rp30 juta per hektar masih kurang bila digunakan membiayai program PSR.

"Idealnya dana PSR mestnya Rp60 juta per hektar biar cukup beli bibit, penebangan dan pembersihan pohon kelapa sawit tidak produktif, penanaman, dan perawatan kelapa sawit hingga panen.

"Jika dana PSR cuma sebesar Rp30 juta per hektar mampu bertahan hingga selesai penanaman pohon kelapa sawit baru. Sisanya seperti biaya perawatan hingga panen petani harus punya modal sendiri. Itu tadi, idealnya Rp60 juta," jelasnya dilansir dari lama elaeis.co, pada Sabtu 5/8).

Kata Jhon, bila petani kelapa sawit dapat Dana PSR sebesar Rp60 juta, petani lebih mandiri. Para petani peserta PSR tidak lagi berutang dengan perbankan untuk mengatasi kekurangan dana PSR.

"Jika dana PSR masih Rp30 juta, petani bakal mencari kekurangannya sebesar Rp30 juta lagi. Dana segitu belum cukup hingga panen. Otomatis mereka akan meminjam kepada bank. Mereka pun mesti putar otak memikirkan angsuran atau cicilan selesai kebun diremajakan," ulasnya lagi.

Kepada pemerintah hendaknya sediakan dana bagi petani sebesar Rp60 juta untuk PSR. Hal itu agar petani bebas dari pinjaman bank dan lainnya. Begitu kebun kelapa sawit panen, para petani tdak pusing lagi membayar angsuran di bank.

"Kalau dana PSR besar petani tidak perlu pinjam bank. Ini diberi dana PSR Rp30 juta per hektar, tapi apa-apa sudah naik tidak bisa dikatakan sudah cukup," bebernya.