Pempus
Sorotan terbaru dari Tag # Pempus
Sawit
Sawit
Dipangkas Pempus, Jatah DBH Sawit Kepahiang Menukik Tahun 2025
Kepahiang, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepahiang, Provinsi Bengkulu, telah menerima kabar berkurangnya alokasi dana bagi hasil atau DBH Sawit tahun 2025. Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang, Dr Hartono menyebutkan, tahun depan alokasi DBH Sawit dari pemerintah pusat untuk Pemkab Kepahiang cuma sebesar Rp1,7 miliar. Padahal tahun ini Pemkab Kepahiang mendapatkan DBH Sawit mencapai Rp5,1 miliar dan tahun 2023 lalu sebesar Rp5,7 miliar. Artinya, besaran DBH sawit bakal diterima Pemkab Kepahiang pada tahun 2025 turun drastis hingga lebih Rp3,4 miliar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Sawit
Sawit
Asa Petani Sawit Bengkulu Pemerintah Pusat Tingkatkan Kepedulian
Bengkulu, katakabar.com - Para Petani kelapa sawit di Bengkulu berharap Pemerintah Pusat (Pempus) meningkatkan kepedulian bantuan Sarana dan Prasarana (Sarpas). Soalnya, bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) bagi petani kelapa sawit di Bengkulu dinilai belum optimal dari Pemerintah Pusat (Pempus). Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri menjelaskan, banyak petani di daerahnya belum mendapatkan bantuan Sarpras. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan. "Dukungan pupuk subsidi tak ada, padahal itu sangat penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit," ujar Isnan, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (9/11). Isnan mengaku, pihaknya bakal melaporkan masalah ini ke pusat. Lantaran, tanpa dukungan bantuan pupuk subsidi sulit meningkatkan produktivitas TBS kelapa sawit. "Kita bakal terus berjuang agar petani kelapa sawit di Bengkulu bisa mendapatkan pupuk subsidi," jelasnya. Menurutnya, dukungan pusat sangat dibutuhkan guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. "Jika pusat dapat memberikan dukungan yang petani butuhkan. Kami yakin petani kelapa sawit di Bengkulu dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah," tutur Isnan. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Bengkulu, Edy Mashuri mengaminkan Isnan, dan berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius kebutuhan petani kelapa sawit di Bengkulu. "Dukungan sarana dan prasarana yang memadai membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah," ucapnya. Tidak hanya bantuan pupuk subsidi, petani kelapa sawit di Bengkulu membutuhkan investasi bentuk infrastruktur jalan dan irigasi. Akses yang baik dan sistem irigasi yang memadai sangat penting untuk mengoptimalkan produksi kelapa sawit. "Saat ini, akses jalan menuju kebun kelapa sawit masih terbatas. Ini mempengaruhi dan memperlambat proses pengangkutan hasil panen. Kami membutuhkan investasi pembangunan jalan agar dapat mengakses pasar lebih efisien," tandasnya.
Nasional
Nasional
DPW Apkasindo Bengkulu Minta Dana PSR Ditambah, Ini Penyebabnya
Bengkulu, katakabar.com - Dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebesar Rp30 juta per hektar dinilai belum cukup mengingat harga-harga komoditas mengalami kenaikan, seperti pupuk dan bahan bakar minyak (BBM) saat ini Lantaran itu, Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apaksindo) Provinsi Bengkulu meminta pusat menambah dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sekretaris APKASINDO Provinsi Bengkulu, John Simamora menjelaskan, dana sebesar Rp30 juta per hektar masih kurang bila digunakan membiayai program PSR. "Idealnya dana PSR mestnya Rp60 juta per hektar biar cukup beli bibit, penebangan dan pembersihan pohon kelapa sawit tidak produktif, penanaman, dan perawatan kelapa sawit hingga panen. "Jika dana PSR cuma sebesar Rp30 juta per hektar mampu bertahan hingga selesai penanaman pohon kelapa sawit baru. Sisanya seperti biaya perawatan hingga panen petani harus punya modal sendiri. Itu tadi, idealnya Rp60 juta," jelasnya dilansir dari lama elaeis.co, pada Sabtu 5/8). Kata Jhon, bila petani kelapa sawit dapat Dana PSR sebesar Rp60 juta, petani lebih mandiri. Para petani peserta PSR tidak lagi berutang dengan perbankan untuk mengatasi kekurangan dana PSR. "Jika dana PSR masih Rp30 juta, petani bakal mencari kekurangannya sebesar Rp30 juta lagi. Dana segitu belum cukup hingga panen. Otomatis mereka akan meminjam kepada bank. Mereka pun mesti putar otak memikirkan angsuran atau cicilan selesai kebun diremajakan," ulasnya lagi. Kepada pemerintah hendaknya sediakan dana bagi petani sebesar Rp60 juta untuk PSR. Hal itu agar petani bebas dari pinjaman bank dan lainnya. Begitu kebun kelapa sawit panen, para petani tdak pusing lagi membayar angsuran di bank. "Kalau dana PSR besar petani tidak perlu pinjam bank. Ini diberi dana PSR Rp30 juta per hektar, tapi apa-apa sudah naik tidak bisa dikatakan sudah cukup," bebernya.
Nasional
Nasional
Petani Sawit Bengkulu Tagih Janji Pempus Soal Dirikan Bursa CPO
Bengkulu, katajabar.com - Petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu menagih janji Pemerintah Pusat (Pempus) soal rencana mendirikan Bursa Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia. Menurut Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Provinsi Bengkulu, Edy Mashuri, petani kelapa sawit sangat berharap Pemerintah Pusat (Pempus) sesegera mungkin realisasikan mendirikan Bursa CPO di Indonesia. "Bursa CPO Itu mesti didirikan di Indonesia, agar harga CPO dalam negeri dapat ditetapkan pasar domestik. Kalau Bursa CPO sudah berdiri, Indonesia tidak lagi tergantung kepada bursa luar negeri seringkali tidak berpihak kepada kondisi dan kebutuhan petani di Indonesia," terang Edy dilansir dari elaeis.co pada Jumat (7/7) kemarin. Jika Bursa CPO sudah berdiri di Indonesia ujar Edy lagi, berdampak positif, seperti keuntungan signifikan bagi petani kelapa sawit di Indonesia, termasuk Bengkulu. Selain iru, ada bursa domestik, patokan harga CPO lebih sensitif terhadap kondisi pasar dalam negeri, dan memperhitungkan faktor-faktor lokal yang memengaruhi produksi dan permintaan. Untuk itu, petani kelapa sawit sangat berharap Bursa CPO segera didirikan di Indonesia, timpalnya. Di pekan pertama memasuki pekan ke dua Juni 2023 lalu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan bicara mengenai wacana Pemerintah Pusat (Pempus) mendirikan Bursa CPO di Indonesia. Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, walauproses persiapan telah berjalan tapi masih butuh waktu untuk menjamin operasional yang efektif dan transparan. "Bursa CPO prioritasi pemerintah. Buktinya, anggaran sudah dialokasikan bahkan sudah dilakukan persiapan yang diperlukan," jelasnya. Mendag RI ini mengakui sangat paham kepentingan petani dan terus bekerja untuk menjamin Bursa CPO ini bisa beroperasi dengan baik.