Binjai, katakabar.com – Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya dalam memastikan pendataan kerusakan pasca bencana yang akurat dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Pasca Bencana Wilayah Sumatera yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara daring, Selasa (6/1), di Binjai Command Center.

Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, hadir langsung bersama jajaran Pemko Binjai. 

Rakor tersebut turut diikuti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, BPBD provinsi se-Sumatera, serta perangkat daerah teknis terkait.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya pendataan kerusakan yang valid dan tidak bersifat estimasi. 

Pendataan diminta dilakukan berbasis By Name By Address (BNBA) guna memastikan bantuan stimulan perbaikan rumah dan infrastruktur benar-benar tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih.

Selain itu, Mendagri mendorong penyederhanaan prosedur administrasi pelaporan bencana dan penguatan sinergi antarlembaga, khususnya BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial, dalam satu sistem data terpadu. 

Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan awal sebelum bantuan pusat disalurkan.

“Saya minta kepala daerah turun langsung memastikan validasi data. Pendataan yang akurat adalah kunci pemulihan yang sukses,” tegas Tito.

Sebagai tindak lanjut rakor, BNPB akan mengirimkan tim verifikasi lapangan ke sejumlah wilayah di Sumatera untuk mencocokkan data yang telah diinput pemerintah daerah.

Turut mendampingi Wali Kota Binjai dalam kegiatan ini antara lain Pj Sekda Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, Kalaksa BPBD Rudi Iskandar Baros, serta para kepala OPD terkait dan perwakilan Dinas PUPR.