Medan, katakabar.com - Suasana memanas di Kecamatan Medan Perjuangan, kampung  tempat tinggal Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap.

Aksi demonstrasi yang digelar Kelompok Masyarakat Medan Perjuangan Bersatu (Kompas) di Kantor Camat Medan Perjuangan, Rabu (19/11/2025), berujung ricuh. 

Mereka menuntut pencopotan Camat Medan Perjuangan atas dugaan penyalahgunaan Dana Kelurahan (Dankel) dan lemahnya pengawasan di tingkat pemerintahan bawah.

Warga menilai tata kelola di sejumlah kelurahan sarat praktik penyelewengan anggaran, perekrutan kepala lingkungan tidak transparan, hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang disebut tak lagi berpihak pada masyarakat. LPM dituding hanya menjadi alat kelompok tertentu untuk mengeruk keuntungan dari program kelurahan.

Di tengah carut-marut ini, Camat Medan Perjuangan dianggap gagal menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Dugaan penyimpangan anggaran dan praktik nepotisme di level lurah dan kepala lingkungan terus terjadi tanpa tindakan tegas.

Kondisi tersebut memicu kemarahan warga. Kompas pun menyatakan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes dan panggilan moral untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan lokal.

Massa membawa toa, spanduk, dan poster dengan tujuh tuntutan, adalah : 

Mencopot Camat Medan Perjuangan
Dinilai gagal mengawasi lurah dan perangkat kelurahan, sehingga membuka ruang praktik penyalahgunaan jabatan dan penggunaan dana yang tidak transparan.

Audit total Dana Kelurahan se-Kecamatan Medan Perjuangan
Audit menyeluruh dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran digunakan tepat sasaran dan bukan untuk memperkaya oknum tertentu.

Menata ulang atau membubarkan LPM
LPM dituding menjadi kendaraan politik dan ekonomi segelintir elit, bukan lagi mitra masyarakat.

Memeriksa dan menindak lurah serta kepala lingkungan bermasalah
Termasuk dugaan kolusi, nepotisme, dan penyimpangan pelaksanaan program kelurahan.

Penegakan hukum tanpa tebang pilih
Terhadap seluruh pejabat yang terbukti menyalahgunakan Dana Kelurahan atau memanipulasi administrasi pemerintahan.

Mengembalikan fungsi Dana Kelurahan untuk rakyat
Fokus pada pelayanan publik, pembangunan sarana dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Mendesak Wali Kota Medan melakukan evaluasi menyeluruh
Guna memastikan pemerintahan kecamatan kembali berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.