Jakarta, katakabar.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) suksek kendalikan deforestasi atau penebangan hutan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Walau tak bisa dipungkiri, kondisi tutupan lahan dan hutan Indonesia terus berubah dari waktu ke waktu. Hal ini lantaran konversi untuk pembangunan sektor non kehutanan, perambahan, kebakaran hutan, maupun kegiatan rehabilitasi.

Untuk itu penting mengetahui keberadaan dan luas tutupan lahan baik berhutan maupun tidak berhutan. Makanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan pemantauan hutan dan deforestasi setiap tahun.

Kegiatan dilakukan di seluruh daratan Indonesia seluas 187 juta hektar, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Menurut peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) lewat program Kebijakan Satu Peta (KSP).

Di mana pemantauan dilakukan menggunakan data utama citra satelit landsat yang disediakan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (OR-PA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan diidentifikasi secara visual oleh tenaga teknis penafsir KLHK yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Nunu Anugrah lewat siaran pers, Kamis kemarin menjabarkan, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2022 menunjukkan, luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia 96,0 juta hektar atau setara 51,2 persen dari total daratan.

"Dari luas 92 persen berhutan atau setara 88,3 juta hektar berada di dalam kawasan hutan," ujarnya.

Kata Nunu, deforestasi (netto) Indonesia tahun 2021 hingga 2022 mencapai 104 ribu hektar. Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 119,4 ribu hektar dikurangi reforestasi sebesar 15,4 ribu hektar.

"Luas deforestasi tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder seluas 105,2 ribu hektar. Seluas  71,3 persen atau setara 75 ribu hektar berada di dalam kawasan hutan. Sedang sisanya seluas 30,2 ribu hektar atau setar 28,7 persen berada di luar kawasan hutan," jelasnya.

Untuk pembanding, tahun 2020 hingga 2021 deforestasi Indonesia sebesar 113,5 ribu hektar yang berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 139,1 ribu hektar dikurangi reforestasi sebesar 25,6 ribu hektar.

"Artinya deforestasi Indonesia tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan 8,4 persen. Indonesia telah berhasil menurunkan angka deforestasi sampai titik terendah di tahun 2021 hingga 2022," ulasnya.

Indonesia mulai menghitung tingkat deforestasi dari tahun 1990, cerita Nunu, deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 hingga 2000 mencapai 3,5 juta ha per tahun dan periode 2002 hingga 2014  mencapai 0,75 juta ha per tahun.

"Data World Resources Institute Global menunjukkan, deforestasi terendah dicapai di era Jokowi. Lalu, menurut data World Resources Institute Global, RI sebagai negara nomor satu tingkat penurunan deforestasinya di dunia sebesar 65 persen dicapai di era pemerintahan Jokowi," bebernya.

Soal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), tutur Nunu, data hotspot menjadi indikasi keberhasilan upaya pengendalian Karhutla di Indonesia.

Pada tahun 2015, data hotspot dari satelit Terra/Aqua (MODIS NASA) mendeteksi 70.971 titik, 2016 sebanyak 3.844 titik, 2017 sebanyak 2.440 titik, 2018 sebanyak 9.245 titik, 2019 sebanyak 29.341 titik, 2020 sebanyak 2.568 titik, 2021 sebanyak 1.451 titik, 2022 sebanyak 1.297 titik, dan 2023 sebanyak 10.673 titik.

Tren penurunan titik panas ekuivalen dengan luas area yang terbakar. Luas Karhutla tahun 2015 hingga 2023 berdasarkan citra satelite landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan data sebaran hotspot, dan laporan hasil groundchek hotspot serta laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni, yakni 2015: 2.611.411 hektar, 2016: 438.368 hektar, 2017: 165.484 hektar, 2018: 529.267 hektar, 2019: 1.649.258 hektar, 2020: 296.942 hektar, 2021: 358.864 hektar, 2022: 204.896 hektar, 2023: 994.313 hektar.

"Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil 30,80 persen dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El-Nino yang hampir sama, bahkan kondisi 2023 lebih kering. Kondisi ini telah diantisipasi melalui berbagai upaya pencegahan karhutla sejak awal tahun," terangnya.

Ditegaskannya, data tersebut menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan Karhutla yang efektif. Kenaikan hotspot yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2023 disebabkan oleh adanya El Nino.

"Kita berhasil memitigasi fenomena El Nino sehingga jumlah hotspot dan luas tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan Karhutla tahun 2019 dengan kondisi akibat dampak El-Nino yang serupa dengan tahun 2023, luas karhutla tahun 2023 masih jauh menurun," sebutnya.

Indonesia, kata Nunu lagi, telah berhasil menekan kejadian Karhutla khususnya di lahan gambut sehingga terjadi penurunan luas Karhutla dari gambut. Pada tahun 2015 terdapat luas Karhutla di lahan gambut seluas 891.275 hektar atau setara 34 perseb dari total luas Karhutla, tahun 2019 turun menjadi 483.111 hektar atau setara 30 persen dari total luas Karhutla, terus pada tahun 2023 semakin turun menjadi 182.789 hektar atau 16,38 persen dari total luas Karhutla.

Selain itu, ucapnya, pengaturan tinggi muka air tanah 0,4 meter di lahan gambut ternyata tidak menyebabkan penurunan produktivitas perkebunan sawit. Penelitian menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas sawit antara 13 hingga 30 persen.

Data pemerintah mencatat luas Karhutla dari tahun 2015 menunjukkan tren menurun hingga Oktober 2023. Sejak kejadian Karhutla tahun 2015 (baseline) dengan adanya perubahan paradigma pengendalian Karhutla hingga sekarang luas Karhutla di Indonesia menurun signifikan 94 hingga 37 persen. 

Sebagai konsekuensi maka emisi Gas Rumah Kaca yang dihasilkan oleh Indonesia tidak lagi sebesar ditahun-tahun sebelumnya, seperti pada kondisi 2015 dan 2019.

"Indonesia tidak lagi menjadi negara pengemisi 5 terbesar secara global, bahkan pada tahun 2021 tercatat pengemisi pada ranking ke 9 dengan angka penurunan emisi 890 juta ton CO2eq," imbuhnya.

Data Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) dari Uni Eropa, lanjuta Nunu, Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok negara-negara penyumbang emisi terbesar dari karhutla. Negara-negara maju, seperti AS dan Kanada, termasuk di dalam kelompok tersebut.

Untuk itu, Nunu menekankan capaian tersebut tidak membuat pemerintah berhenti, melainkan tetap konsisten menjalankan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring, penetapan kebijakan, pencegahan, hingga penegakan hukum.

"Pada 2024, KLHK sudah merencanakan upaya mitigasi kejadian karhutla dengan meningkatkan upaya-upaya pengendalian dengan melaksanakan patroli terpadu, TMC, monitoring hotspot, dan pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah rawan karhutla," tandasnya.