Kepulauan Meranti, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti gelar rapat paripurna Pandangan Umum atau Pandum Fraksi-fraksi Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025-2029.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, SE yang pimpin paripurna diikuti sejumlah anggota DPRD lainnya, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Terpadu Selatpanjang, Senin (4/8) kemarin siang.

Di Pandum itu Juru Bicara Fraksi PKB Plus PSI, Drs. Jani Pasaribu MM, menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah atau Pemda atas penyusunan Rancangan RPJMD 2025-2029 yang telah disampaikan Bupati Kepulauan Meranti.

"Dokumen ini menjadi landasan penting bagi pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakya," kata Jani.

Fraksi PKB Plus PSI sejalan dengan visi "Kabupaten Kepulauan
Meranti Unggul, Agamis, dan Sejahtera (UAS)", serta keenam misi
yang diusung. Khususnya, jelas jani kami mendukung:

- Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

- Pembangunan infrastruktur yang merata, terutama di wilayah pulau terluar.

- Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasional dan layanan kesehatan.

- Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal seperti perikanan, perkebunan, dan UMKM.

Meski dokumen ini telah komprehensif, Fraksi PKB Plus PSI ingin menekankan beberapa catatan strategis sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni:

- Pemerataan Pembangunan Antar-Pulau

a. Perlu koordinasi lebih kuat pada pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air bersih, transportasi) di pulau-pulau terpencil di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Target penurunan kemiskinan (18,71-17,54%) hendaknya disertai dengan program konkret seperti bantuan modal
UMKM dan pelatihan wirausaha bagi masyarakat pesisir.
- Bidang Pendidikan dan Kesehatan

a. Perlunya alokasi anggaran khusus untuk peningkatan fasilitas sekolah dan tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Layanan kesehatan berbasis telemedicine atau pemanfaatan aplikasi smartphone berbasis online guna menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

- Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim

RPJMD ini harus lebih tegas mengintegrasikan program adaptasi perubahan iklim, seperti Rehabilitasi tanaman mangrove dan pencegahan abrasi. Kemudian pengembangan energi
terbarukan (tenaga surya, angin) untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil yang semakin lama akan semakin habis.

- Bidang Transparansi dan Partisipasi Publik

Fraksi PKB Plus PSI mendorong mekanisme pengawasan publik
yang terbuka, termasuk pelibatan unsur ormas, akademisi serta pemuda pemudi Meranti dalam evaluasi program pemerintah daerah.

4. Terakhir Fraksi PKB Plus PSI siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan Fraksi lain untuk menyelesaikan pembahasan Ranperda secara efektif dan dengan semangat kolaborasi dan
dukungan positif.