Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pelaksana Tugas atau Plt Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar hadiri pertemuan antara PT Imbang Tata Alam atau ITA dengan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, di Swiss-bellhotel Harbour Bay Batam, Senin (12/8).

Di kegiatan itu hadir Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison, Act Communication and CSR Manager EMP, Iman Soerjasantosa, Advisor EMP Group, Amru Mahalli, dan Senior Public Relations EMP, Wilya Retno Sari, serta Field Sr. CSR Officer PT ITA, Arip Hidayatuloh.

Plt Kepulauan Meranti sambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, ini dapat lebih perkuat silaturahmi dan menjadi wadah untuk memaparkan program-program dari PT ITA.

"Saya ucapkan terima kasih kepada PT ITA dan SKK Migas atas pertemuan ini. Tidak lupa apresiasi kami kepada jajaran DPRD Kepulauan Meranti," kata Asmar.

Pertemuan ini, ulas H Asmar, penting untuk dilaksanakan, mengingat saat ini sektor minyak dan gas atau Migas menjadi salah satu komoditas utama bagi Kepulauan Meranti.

"Pemerintah Kabupaten atau Pemkab menaruh konsen yang tinggi pada sektor ini, sebab jadi penyumbang besar bagi keuangan daerah. Untuk itu, kami sangat perlu informasi apapun, baik terkait jumlah produksi dan lifting," jelasnya.

Selain itu, ucap H Asmar, baik Pemkab maupun DPRD mempunyai tanggung jawab untuk memastikan operasional PT ITA di Kepulauan Meranti sesuai dengan harapan, dan membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai, lantaran dipanggil Mendagri ke IKN. Nanti diteruskan Pak Sekda mewakili saya," tuturnya.

Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Kholison jabarkan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan hulu Migas yang berada di wilayahnya. Saat ini di Riau terdapat terdapat 14 kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS yang melaksanakan kegiatan eksplorasi maupun produksi Migas, salah satunya PT ITA.

PT ITA sendiri beroperasi di tiga kabupaten, yakni Kepulauan Meranti, Siak dan Bengkalis.

"Kami sudah mendengar dan mengikuti beberapa aspirasi terkait DBH dan PI 10 persen yang sedang diperjuangkan Kabupaten Kepulauan Meranti," ulasnya.

Saat ini, kata Yanin, PT ITA masih berusaha untuk memenuhi target lifting nasional sebesar 7000 barel per hari.

"Teman-teman di ITA masih berusaha untuk memenuhi target, kondisi saat ini masih 80 persen," terangya.

Kepada Pemerintah Kabupaten, dan DPRD, harap Yanin, bersama-sama turut membantu jika perusahaan menemukan kendala di lapangan. Apalagi ini tidak bisa lepas dari perizinan dan aktivitas masyarakat. Misalnya perkebunan masyarakat, jika ada hak yang harus dibayarkan. Ini terkadang selalu menjadi penyebab tertundanya kegiatan di lapangan.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor migas.

Analisis pihaknya menunjukkan adanya tren penurunan pendapatan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kepulauan Meranti. Jadi, pertemuan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pembagian hasil Migas yang lebih adil dan menguntungkan.

"Harapannya, Kepulauan Meranti bisa menambah pendapatan, jangan sampai Kepulauan Meranti merana. Kita sudah lama sebagai daerah penghasil minyak, tapi pendapatan yang kita terima belum optimal," bebernya.

Audiensi diisi dengan pemaparan PT ITA terkait produksi dan rencana kerja ke depan. Setelahnya dilakukan pembahasan dan tanya jawab anggota DPRD Kepulauan Meranti.

Di kegiatan itu, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, para Ketua Fraksi dan anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Sekdakab Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, Kepala BPKAD, Irwansyah, Kepala Bagian Umum, Herlin, dan Kepala Bagian Prokopim, Alfian, serta sejumlah pejabat lainnya.