Bengkulu, katakabar.com - Petani kelapa sawit masih banyak butuh subsidi dari pemrintah lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) lantaran ekonomi masih bawah rata-rata atau tidak kaya.

Melihat kenyataan itu, Aliansi Petani Kelapa Sawit (APKS) Provinsi Bengkulu meminta pemerintah agar mengalokasikan dana pungutan sawit yang dikelola BPDPKS menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk para petani kelapa sawit masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan sehari-hari.

"BLT bisa diberikan kepada petani kelapa sawit miskin untuk meringankan beban memenuhibkebutuhan sehari-harinya," ujar Ketua APKS Provinsi Bengkulu, Edy Mashury dilansir dari laman elaeis.co, pada Minggu (6/8).

Dana yang ada di BPDPKS tutur Edy, serahkan ke petani kelap sawit miskin, sebab banyak petani sawit di Bengkulu ini tidak kaya.

"Pemerintah prioritaskan kondisi petani kelapa sawit miskin. Caranya, dana bantuan dari BPDPKS bisa dialokasikan lewat program BLT di bawah Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," jelasnya.

Menurutnya, tidak hanya pelaku UMKM, petani kelapa sawit miskin di desa l butuh bantuan. Jadi, dana pungutan eksportir sawit yang dikelola BPDPKS yang digunakan untuk subsidi langsung industri biodiesel dialihkan kepada petani sawit miskin lewat pembiayaan industri hilir petani dan UKM kelapa sawit.

"Hal ini sebagai bentuk perlindungan negara atas gejolak harga pasar di tingkat petani," katanya.

Selama ini lanjutnya, di tengah kesulitan petani sawit pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada industri biodiesel.

Sisi lain, penurunan harga Tandan Buah Sawit (TBS) kelapas Sawit, dan kenaikan harga pupuk hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Di mana harga sawit petani swadaya rata-ratanmasih kisaran Rp1.700 per kilogram.

"Kami sarankan subsidi tidak diberikan pada industri sawit dan biodiesel semata tapi petani kelapa sawit mesti dibantu guna meringankan beban mereka di tengah terjangan berbagai problematika," tandasnya.