subsidi
Sorotan terbaru dari Tag # subsidi
Riau
Riau
Cegah Aksi Penimbunan BBM Subsidi, Satreskrim Polres Kepulauan Meranti Cek SPBU
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Polres Kepulauan Meranti melalui Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim gelar giat rutin pengecekan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU libur panjang Natal dan Tahun Baru atau Nataru, Jumat (27/12). Kegiatan rutin dilaksanakan Kanit Idik II satreskrim bersama Disperindag Kabupaten Kepulauan Meranti, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah aksi penimbunan dan penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi yang berpotensi memicu kelangkaan.
Nasional
Nasional
2024, Provinsi Bengkulu Terima Jatah Biosolar Subsidi 107.213 Kiloliter
Bengkulu, katakabar.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) sudah sampaikan surat penyampaian kuota atau jatah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (BKP) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, di penghujung tahun 2023 lalu. Isi surat itu, kuota biosolar subsidi ke Provinsi Bengkulu pada 2024 ini sebanyak 107.213 kiloliter. Kuota ini meningkat dari 99.409 kiloliter pada 2023 lalu. Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni menjabarkan, jumlah kuota biosolar subsidi bagi Bengkulu terjadi peningkatan. "Alhamdulilah, kuota biosolar kita tahun ini mengalami peningkatan, ada penambahan hampir 8 persen dibanding 2023 lalu. Di mana untuk pendistribusian dilakukan pertamina," ujar Denni, lewat keterangan diterima MNC Portal Indonesia kemarin, dilansir dari laman IDXChannel, pada Ahad (7/1). Naiknya penyaluran BBM Subsidi, ulas Denni, mesti tepat sasaran. Secara aturan, perusahaan-perusahaan besar angkutan batu bara, tambang Galian C dan Sawit tidak berhak menggunakan BBM subsidi. "Wajib ditindaklanjuti persoalan yang menggunakan minyak subsidi, sebab banyak yang tidak berhak sebagaimana kita ketahui perusahaan-perusahaan angkutan batu bara, Galian C dan Sawit tidak boleh menggunakan BBM subsidi," terangnya. Selain kuota Biosolar, untuk kuota bahan bakar jenis Pertalite, Provinsi Bengkulu mendapatkan jatah sebanyak 267.716 kiloliter di 2024. Total ini sedikit mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 287.477 kiloliter. "Bila diangkut hasil pertambangan dia harus pakai non subsidi saat dia tidak ngangkut hasil tambang dan perkebunan dia memakai BBM subsidi," sebutnya.
Sawit
Sawit
Bibit Sawit Unggul Bersubsidi Paling Digandrungi Stok Ditambah 2024
Bengkulu, katakabar.com - Bibit kelapa sawit unggul bersubsidi paling banyak digandrungi makanya stoknya bakal ditambah pada tahun 2024 mendatang. Penambahan bibit kelapa sawit unggul bersubsidi itu, sebagai upaya Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu untuk fasilitasi dan sediakan agar petani dapat bibit kelapa sawit tersertifikasi. Lewat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perkebunan Bengkulu utara telah salurkan sebanyak 22.400 batang bibit kelapa sawit bersertifikasi kepada petani kelapa sawit. "Dari capaian 2023 ini, rencananya tahun depan penyediaan bibit sawit unggul ditambah dan ditingkatkan jadi 35.000 batang," ujar Kepala UPTD Pembibitan Ketahun, Giarto SAp, dilansir dari laman radarutara.id, pada Jumat (8/9). Penambahan ini ujar Giarto, dilakukan untuk mengakomodir permintaan petani sawit terutama dari kalangan yang kurang mampu. "Animo mereka untuk mendapatkan bibit bersertifikasi dengan skema subsidi ini sangat tinggi," jelasnya. Dengan subsidi harapnya, masyarakat bisa mendapatkan bibit sawit seharga Rp15 ribu per batang. Hal ini sangat membantu para petani kelapa sawit. Tapi, belum tahu, apakah skema subsidi tetap dipertahankan atau justru berubah menjadi gratis. Intinya pengadaan bibit tahun depan tetap dilaksanakan dan jumlahnya ditingkatkan, tambahnya.
Nasional
Nasional
Petani Sawit Dukung Penyaluran Pupuk Dari Subsidi ke BLT Dengan Syarat
Bengkulu, katakabar.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKS) Provinsi Bengkulu dukung rencana pemerintah dan PT Pupuk Indonesia (Persero) merubah skema subsidi pupuk jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Apalagi konsep BLT tujuannya guna menghilangkan perbedaan harga pupuk di pasar, sebab subsidi diberikan langsung pada penerima dan bukan dalam bentuk barang. Skema baru ini diharapkan petani kelapa sawit bisa mendapatkan subsidi secara langsung melalui rekening perbankan atau dompet digital. "Kami dukung rencana itu. Tapi, sebelum pola diterapkan, elok pemerintah melakukan evaluasi dulu agar penyaluran subsidi bisa berkorelasi langsung dengan peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani," ujar Ketua APKS Bengkulu, Edy Masyhuri, pada Sabtu (22/7) dilansir dari laman elaeis.co. Tidak cuma itu kata Edy, pendataan harus akurat agar penyaluran subsidi tidak salah sasaran. "Mest ada jaminan penerimanya agar tepat sasaran. Itu sebabnya skema BLT membutuhkan pendataan akurat," tegasnya. Menurutnya, bila ngin memasukkan indikator kemiskinan, bagusnya penentuan garis pendapatan petani harus memperhatikan karakteristik perekonomian setiap daerah. Sebelumnya diinformasikan pemerintah bersama PT Pupuk Indonesia tengah merumuskan perubahan skema subsidi pupuk menjadi bantuan langsung untuk petani. Tujuannya agar petani memperoleh pupuk subsidi secara lebih mudah dan transparan. "Pola ini mudah-mudahan nanti bisa mengatasi perbedaan harga pupuk di pasaran," imbuhnya. Masih Edy, harga dan stok jadi keluhan petani di mana-mana selama ini. Banyak petani mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk subsidi, harganya lebih mahal dari seharusnya. "Penyaluran melalui rekening perbankan atau dompet digital diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani, khususnya petani kelapa sawit," sebutnya.
Ekonomi