Bengkulu, katakabar.com - Kalangan petani sawit di Provinsi Bengkulu skeptis menanggapi pendataan luas kebun yang diminta oleh pemerintah pusat.

Petani khawatir pendataan luas kebun berujung pada penarikan pajak yang lebih tinggi, sedang nasib mereka tidak pernah diperhatikan pemerintah pusat.

Seorang petani sawit di Kabupaten Bengkulu Tengah, Iskandar Maun tegas menolak memberikan data pasti terkait luas kebun sawit yang dimilikinya. Menurut Maun, memberikan data luasan kebun sawit sama saja dijadikan ladang pajak pemerintah.

"Kami tidak mau dipungut pajak lebih tinggi tanpa adanya perhatian yang nyata terhadap kondisi kami. Kami telah berjuang keras untuk mengelola kebun sawit, dan mestinya pemerintah memperhatikan kesejahteraan kami," ujarnya, seperti dilansir dari laman elaeis.co pada Minggu (2/7).

Para petani sawit melihat pendataan luas kebun mereka langkah awal untuk memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi. Mereka merasa pemerintah tidak memperhatikan keberadaan dan perjuangan mereka sebagai sektor pertanian yang penting bagi perekonomian daerah maupun nasional.

"Kami sudah menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kebun sawit ini, seperti fluktuasi harga dan masalah mahalnya harga pupuk. Tapi pemerintah tidak pernah memberikan dukungan yang memadai. Sekarang mereka ingin membebankan kami dengan pajak yang lebih besar lagi," jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Rosmala Dewi menimpali, pendataan luas kebun upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan data. Sehingga tidak ada niat pemerintah pusat untuk memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi secara sepihak.

"Pendataan luas kebun sawit bagian dari tugas rutin pemerintah untuk mengumpulkan data yang akurat. Sehingga memastikan keberlanjutan sektor sawit," tuturnya.

Namun, petani sawit tetap skeptis terhadap janji pemerintah. Mereka meminta agar pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka sebagai bagian penting dari sektor pertanian.

"Kami hanya menginginkan keadilan. Kami meminta pemerintah mendengarkan aspirasi dan kesulitan kami, dan memberikan kebijakan yang melindungi kepentingan petani sawit secara adil," petani sawit di Bengkulu Utara, Agustam menolak.