Kepulauan Meranti, katakabar.com - Calon Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar berupaya maksimal membayar penuh insentif Aparatur Sipil Negara atau pada 2024 ini.

Hal itu bisa dilakukan H Asmar bila berkaca pada tahun sebelumnya bisa membayar penuh insentif ASN 12 bulan. Memang, tidak mudah di tengah tantangan keterbatasan anggaran.

Apalagi tujuh tahun sebelumnya belum pernah terealisasi setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti berhasil salurkan insentif penuh selama 12 bulan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, dan perangkat desa tahun lalu.

Langkah ini menjadi bukti nyata dari komitmen Cabup Paslon Nomor Urut 1 ini untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Meranti 2024, padan pekan pertama November 2024, Asmar mengakui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup menantang, terutama disebabkan potongan besar Dana Bagi Hasil (DBH) berkurang hingga 50 persen dari Rp116 miliar menjadi Rp58 miliar.

Di tengah keterbatasan ini, ujar H Asmar, Pemkab Kepulauan Meranti tetap berupaya untuk menyalurkan anggaran bagi ASN, honorer, dan desa hingga Desember 2024.

"Meskj dana DBH terpotong dan kebutuhan Pemilu harus kami penuhi, kami tetap berupaya membayar ASN, honorer, dan ADD,” tegas H Asmar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/11) kemarin.

Tertundanya pembayaran insentif ini menjadi sesi pertanyaan dari Mahmuzin saat Debat Publik. Di mana calon bupati nomor urut 2 menekankan pembayaran untuk ASN dan honorer tidak boleh ditunda.

“Kalau kami terpilih, kami pastikan pembayaran tepat waktu, bahkan lebih baik menunda Pilkada daripada menunda hak-hak para guru. Pendidikan adalah prioritas kami,” ujar Mahmuzin saat debat publik.

Muzamil, calon wakil bupati nomor urut 1 soroti pentingnya menjalankan kewajiban Pilkada sebagai tugas pokok demokrasi sembari tetap mengedepankan kesejahteraan ASN.

Menurutnya, anggaran insentif 2024 telah disusun dengan prinsip efisiensi dan transparansi.

“Jika kita tidak melaksanakan Pemilu, kabupaten kita bisa kembali ke Kabupaten Bengkalis, artinya kita sanggup menjalankan kewajiban amanat Undang-Undang demokrasi," jelasnya.

Semua insentif, sebut Muzamil, tetap kami upayakan untuk dibayar demi mewujudkan Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera.