Jakarta, katakabar.com. - Anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada 2025 dipangkas sebesar 33,81 persen, sehingga sisa pagu menjadi sekitar Rp4 triliun dari daftar pagu isian pelaksanaan anggaran (DIPA) semula Rp6,06 triliun.

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga tahun anggaran (TA) 2025.

“Kami badan layanan umum berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga BPDP dikenakan program penghematan atau efisiensi anggaran di tahun 2025,” ujar Direktur Utama (Dirut) BPDP, Eddy Abdurrachman dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI di Jakarta, Senin (17/2) lalu.

Secara rinci, ulas Eddy, belanja layanan program diefisienkan sebesar Rp1,94 triliun (33,47 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp3,88 triliun dari pagu semula Rp5,8 triliun. Sedang efisiensi belanja operasional kantor, infrastruktur, dan kegiatan pendukung sebesar Rp102,7 miliar (59,97 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp54,6 miliar dari pagu semula Rp171,25 miliar.

Nah, ucap Eddy, belanja yang terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tidak dilakukan efisiensi, sehingga pagu tetap sebesar Rp75,24 miliar. Untuk rencana kerja untuk tahun 2025, salah satunya program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan sebanyak 27.000 orang.

"Target itu terdiri dari 4.000 penerima beasiswa (mahasiswa baru), 15.000 peserta pelatihan untuk perkebunan kelapa sawit, 3.000 peserta pelatihan untuk perkebunan kakao, dan 5.000 peserta pelatihan untuk perkebunan kelapa," tuturnya dilansir dari laman resmi BPDP, Rabu (27/2).

Program lain, sambung Eddy, yakni penelitian dan pengembangan dengan target jumlah riset sebanyak 110 paket. Di program ini, BPDP menargetkan komersialisasi hasil riset melalui kerja sama dengan Asosiasi Inventor Indonesia (AII) serta perluasan bidang riset untuk komoditas kakao dan kelapa. Sedang, program peremajaan perkebunan kelapa sawit, pada 2025 ditargetkan dapat mencapai seluas 120.000 hektar. Sedang, peremajaan kakao ditargetkan 5.000-10.000 hektar, dan peremajaan kelapa 5.000 hingga10.000 hektar.

Terus, terang Eddy, beberapa program lainnya untuk rencana kerja tahun 2025 termasuk terkait dengan sarana dan prasarana berupa intensifikasi lahan melalui penyediaan pupuk dan pestisida, serta promosi perkebunan yang salah satunya berupa perluasan pasar ketiga komoditas melalui pameran dagang.

“Terkait insentif biodisel, BPDP hanya akan menyalurkan dana untuk menutup selisih harga indeks pasar (HIP) biodiesel dengan biosolar untuk program PSO saja yaitu yang mendapatkan subsidi kurang lebih sebesar 7,55 juta kiloliter,” sebutnya.