anggaran
Sorotan terbaru dari Tag # anggaran
Sumut
Sumut
Pemkab Langkat Siapkan 7,1 M Perbaikan Jalan Kecamatan Secanggang, Syah Afandin : Rampung 2026
Langkat, Katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Langkat terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, khususnya perbaikan dan...
Ekonomi
Ekonomi
Mengapa Biaya Pernikahan Sering Melewati Anggaran, Bagaimana Mengatasinya?
Jakarta, katakabar.com - Pernikahan sering kali dianggap sebagai momen paling berharga dalam hidup seseorang. Ia bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi tentang merayakan cinta di hadapan keluarga dan sahabat. Di balik kemegahan pesta dan senyum bahagia, banyak pasangan muda menghadapi kenyataan pahit, biaya pernikahan yang membengkak jauh di atas rencana awal. Fenomena ini bukan hal baru, tetapi semakin terasa di era modern di mana media sosial dan tren lifestyle memberi tekanan tersendiri. Dari dekorasi bertema rustic hingga prewedding di luar negeri, banyak pasangan tergoda untuk mewujudkan pernikahan impian tanpa mempertimbangkan kapasitas keuangan mereka. Akibatnya, tak sedikit yang akhirnya harus mencari solusi keuangan tambahan bahkan sebelum kehidupan rumah tangga dimulai. Lalu, mengapa biaya pernikahan sering melampaui anggaran? 1. Rencana awal yang kurang realistis Banyak pasangan memulai dengan membuat anggaran ideal tanpa riset mendalam tentang harga aktual di lapangan. Misalnya, mereka menganggarkan Rp100 juta untuk pesta 300 tamu, padahal biaya katering saja bisa menyerap 60–70% dari total tersebut. Belum lagi tambahan-tambahan kecil seperti souvenir, lighting, atau biaya dokumentasi yang sering kali tidak dihitung sejak awal. 2. Godaan tren dan media sosial Pinterest, TikTok, dan Instagram penuh dengan ide dekorasi dan konsep pernikahan yang indah. Sayangnya, inspirasi ini sering membuat calon pengantin ingin meniru tanpa menyesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Contohnya, dekorasi bunga segar atau gaun rancangan desainer bisa memakan biaya puluhan juta rupiah hanya demi tampil “sempurna” di foto. 3. Tamu yang terlalu banyak Budaya di Indonesia juga memiliki pengaruh besar. Undangan keluarga besar, teman kantor, hingga tetangga sering kali membuat daftar tamu membengkak. Padahal, semakin banyak tamu, semakin tinggi biaya katering, kursi, souvenir, dan bahkan ukuran gedung. 4. Vendor yang tidak sesuai ekspektasi Tidak sedikit pasangan yang memilih vendor tanpa kontrak detail atau perbandingan harga yang matang. Akibatnya, ada biaya tambahan di luar dugaan, seperti overcharge waktu, biaya transportasi vendor, hingga biaya tambahan dekorasi yang tidak masuk dalam paket awal. 5. Kenaikan harga mendadak Kondisi ekonomi yang fluktuatif juga bisa berpengaruh. Harga bahan baku makanan, bunga, hingga peralatan dekorasi bisa naik dalam hitungan bulan. Jika pasangan tidak melakukan booking sejak dini, mereka bisa terjebak dalam biaya tambahan yang signifikan. Dampak Keuangan Setelah Pernikahan Ketika biaya pernikahan melebihi anggaran, efeknya bisa terasa lama setelah pesta usai. Banyak pasangan muda akhirnya harus menunda rencana penting seperti membeli rumah, menabung untuk anak, atau bahkan sekadar berlibur karena masih harus melunasi utang pesta pernikahan. Lebih buruk lagi, beban finansial ini bisa menjadi sumber stres dalam kehidupan rumah tangga baru. Sebuah survei keuangan pribadi bahkan menyebutkan bahwa masalah keuangan adalah salah satu penyebab konflik rumah tangga paling umum di tahun pertama pernikahan. Namun, jika semua langkah pencegahan sudah dilakukan tapi biaya tetap melampaui budget, masih ada solusi finansial yang bisa membantu tanpa membuat stres berlebihan. Pinjaman untuk Pernikahan Ketika dana tabungan tidak mencukupi, pinjaman pribadi bisa menjadi opsi, asal dilakukan dengan perencanaan matang. Produk pinjaman modern kini hadir dengan suku bunga kompetitif, proses cepat, dan fleksibilitas tenor yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial pasangan. Pinjaman ini dapat digunakan untuk menutup kekurangan biaya tanpa mengganggu tabungan jangka panjang. Kuncinya, pilih lembaga keuangan yang terpercaya dan transparan dalam menetapkan bunga serta biaya administrasi. Daripada mengorbankan momentum sekali seumur hidup atau menunda pernikahan, kamu bisa mempertimbangkan pinjaman yang menawarkan kemudahan pengajuan langsung dari ponsel. Jika kamu membutuhkan pinjaman cair cepat untuk biaya pernikahan yang membengkak, kamu bisa menggunakan Neo Pinjam di neobank dari Bank Neo Commerce. Produk pinjaman ini menyediakan limit hingga Rp100 juta dengan tenor bervariasi sampai 24 bulan. Ditambah, pinjaman hingga Rp100 juta online resmi di Neo Pinjam juga bebas biaya admin saat pencairan. Meskipun mudah dan cepat, pengajuan kamu tetap melalui evaluasi kelayakan untuk menjaga keamanan pengguna dan mencegah risiko kredit bermasalah. Download neobank di PlayStore atau App Store dan ajukan pinjaman hingga Rp100 juta online resmi di Neo Pinjam sekarang. Kunjungi link Neo Pinjam untuk tahu info lengkap serta syarat & ketentuan mengenai Neo Pinjam.
Sawit
Sawit
Pemerintah Tambah Anggaran Setengah Triliun Rupiah Perluas Bansos Migor
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah gelontorkan setengah trilun rupiah sebagai tambahan anggaran guna memperluas bansos minyak goreng, sehingga dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Pemerintah memperluas bantuan sosial atau ansos untuk masyarakat miskin dengan menambahkan minyak goreng 2 liter per keluarga. Penambahan ini mengacu pada perhitungan terbaru yang menyatakan anggaran tambahan mencapai setengah triliun rupiah. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan tambahan bansos ini mendampingi bantuan beras 10 kilogram per bulan yang sudah direncanakan selama dua bulan. “Bantuan minyak goreng itu tadi kita hitung cepat mungkin sekitar setengah triliun rupiah. Itu lumayan oke,” kata Febrio kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (18/9) lalu, dilansir dari laman EMG, Minggu (21/9). Menurut Febrio, penambahan Bansos ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga pangan yang sempat meningkat. “Sudah kita hitung tadi, memang sudah komunikasi dengan Banggar, akan cukup manageable dan mendampingi bantuan beras untuk dua bulan. Itu bagus untuk daya beli masyarakat,” ucapnya. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menekankan bantuan beras 10 kilogramper bulan saja belum cukup untuk menjaga daya beli masyarakat. Lantaran itu, pihak DPR RI meminta pemerintah menambahkan bansos berupa minyak goreng 2 liter. “Kami barusan berlima konsultasi dengan pimpinan DPR RI, permintaan langsung dari pimpinan DPR RI agar Rp16,23 triliun itu khusus untuk 10 kilogram beras tadi. Tapi, tidak cukup 10 kilogram beras, mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” pinta Said saat Rapat Banggar atau RB bersama pemerintah.
Lingkungan
Lingkungan
Apakah Anda Sudah Tahu Keunggulan Serviced Office dan Virtual Office?
Jakarta, katakabar.com - Kantor Impian yang Ramah Anggaran, Apakah Anda Sudah Tahu Keunggulan 'Serviced Office' dan 'Virtual Office'? Artikel ini akan mengupas tuntas manfaat utama dari kedua opsi tersebut dan mengapa mereka bisa menjadi pilihan cerdas untuk bisnis Anda. Di era bisnis modern, banyak pengusaha mulai mencari cara baru untuk mengelola operasional mereka dengan lebih efisien dan fleksibel. Daripada terikat dengan sewa kantor tradisional yang kaku, kini muncul dua konsep menarik yang menawarkan solusi lebih adaptif: Serviced Office dan Virtual Office. 1. Serviced Office: Kantor Fisik Siap Pakai Sebuah Serviced Office menyediakan ruang kerja yang sudah dilengkapi dengan semua kebutuhan dasar, mulai dari furnitur hingga infrastruktur teknologi. Konsep ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan langsung bekerja tanpa perlu mengurus detail operasional. Manfaat utama dari Serviced Office meliputi: Efisiensi Biaya dan Modal: Anda dapat menghindari pengeluaran besar untuk renovasi, instalasi internet, dan pembelian perabot. Semua kebutuhan tersebut sudah tersedia, memungkinkan Anda mengalokasikan modal untuk pengembangan bisnis. Lokasi Strategis: Umumnya berlokasi di gedung-gedung perkantoran prestisius, memberikan kesan profesional yang kuat di hadapan klien dan mitra bisnis. Dukungan Operasional: Kehadiran tim pendukung, seperti staf resepsionis dan layanan IT, memastikan operasional harian berjalan lancar. 2. Virtual Office: Alamat Bisnis Tanpa Ruang Fisik Bagi pebisnis yang tidak memerlukan ruang fisik setiap hari, Virtual Office menawarkan solusi untuk memiliki alamat bisnis resmi di lokasi bergengsi. Ini adalah pilihan tepat untuk para freelancer, startup, atau perusahaan yang menerapkan sistem kerja jarak jauh.
Kesehatan
Kesehatan
Cakup Peserta UHC Hingga 98 Persen, Pemkab Langkat Tambah Anggaran di P-APBD
Langkat, Katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2025. Hal ini disampa...
Nasional
Nasional
Update Program 2025 ke DPR dan DPD RI di RDP, Kata BPDP Ada Efesiensi Anggaran
Jakarta, katakabar.com. - Anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada 2025 dipangkas sebesar 33,81 persen, sehingga sisa pagu menjadi sekitar Rp4 triliun dari daftar pagu isian pelaksanaan anggaran (DIPA) semula Rp6,06 triliun. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 terkait efisiensi belanja kementerian/lembaga tahun anggaran (TA) 2025. “Kami badan layanan umum berada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga BPDP dikenakan program penghematan atau efisiensi anggaran di tahun 2025,” ujar Direktur Utama (Dirut) BPDP, Eddy Abdurrachman dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI di Jakarta, Senin (17/2) lalu. Secara rinci, ulas Eddy, belanja layanan program diefisienkan sebesar Rp1,94 triliun (33,47 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp3,88 triliun dari pagu semula Rp5,8 triliun. Sedang efisiensi belanja operasional kantor, infrastruktur, dan kegiatan pendukung sebesar Rp102,7 miliar (59,97 persen), sehingga sisa pagu menjadi Rp54,6 miliar dari pagu semula Rp171,25 miliar. Nah, ucap Eddy, belanja yang terkait dengan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tidak dilakukan efisiensi, sehingga pagu tetap sebesar Rp75,24 miliar. Untuk rencana kerja untuk tahun 2025, salah satunya program pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan sebanyak 27.000 orang.
Riau
Riau
Efek Efesiensi Anggaran, Asisten II Setda Inhu Beri Motivasi ASN
Indragiri Hulu, katakabar.com -Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Setda Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Paino S.P memberi semangat kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesui nilai 'BerAKHLAK', si tengah pemerintah saat ini sedang terapkan efesiensi anggaran. Motivasi itu disampaikannya saat menjadi pembina upacara bendera sempena memperingati Hari Kesadaran Nasional di Halaman Kantor Bupati Inhu, Senin (17/2). "Giat ini sebagai bentuk menjaga kedisiplinan dan semangat kerja ASN yang tertuang dalam amanat undang-undang untuk men jalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah," terangnya kepada katakabar.com.
Riau
Riau
Sekda Kepulauan Meranti Pimpin Rapat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM pimpin rapat strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, di Ruang Rapat Kediaman Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (14/1). Kegiatan itu diikuti seluruh anggota TAPD, Kepala OPD, Kepala Bagian, serta pejabat teknis terkait untuk memberikan masukan, dan melakukan pengharmonisasian atas rencana pelaksanaan anggaran daerah. Di mana tujuannya untuk merumuskan arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran yang relevan dengan kebutuhan pembangunan tahun 2025.
Riau
Riau
DPRD Meranti Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2023
Selatpanjang, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti rapat paripurna penyampaian tentang nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023, Rabu (27/9) pagi. Paripurna ini kali ketiga masa persidangan pertama tahun persidangan 2023, dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan dan didampingi, Wakil Ketua DPRD Iskandar Budiman, yang dihadiri sebanyak 23 anggota DPRD. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya. Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Fauzi Hasan mengatakan, rapat paripurna ini digelar dasarnya Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 15/Kpts-DPRD/KBM/IX/2023 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. “kita maklumi bersama, telah dilaksanakan penandatangan MoU KUA-PPAS RAPBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2023 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, sehingga menjadi acuan pembahasan RAPBD perubahan tahun anggaran 2023 ini," ujarnya. Kata Fauzi, berdasarkan pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menyatakan, kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang undangan guna memperoleh persetujuan bersama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023. "Pembicaraan tingkat pertama, meliputi kegiatan hal rancangan Perda berasal dari Bupati, dan Bupati menyampaikan penjelasan pada rapat paripurna mengenai rancangan Perda," jelasnya. Selepas ini, pimpinan DPRD menyerahkan Ranperda tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2023 lengkap dengan dokumen dan lampirannya kepada seluruh anggota dewan, untuk dibahas dan dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pandangan umum fraksi - fraksi Dewan. "Kepada fraksi-fraksi yang ada, agar dapat segera menyiapkan pandangan umum pada sidang paripurna berikutnya. Insha Allah digelar pada Rabu, 27 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB," sebutnya.
Riau
Riau
Musrenbang Desa Bathin Betuah, Ini Arahan Camat Mandau
Mandau, katakabar.com - Pemerintah Desa Bathin Betuah yang berada nun jauh puluhan kilometer di sebelah timur pusat perkotaan Duri, Kecamatan Mandau gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) anggaran tahun 2024 direalisasikan tahun 2025 mendatang. Camat Mandau, Riki Rihardi hadir di Musrenbang tingkat desa itu. Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan di wilayah Desa untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan dan pembangunan di desa yang didasarkan pada masukan dari RT, RW dan masyarakat setempat. Kegiaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, Kepala UPT se Kecamatan Mandau, Ketua BPD, RT RW serta masyarakat se Desa Bathin Betuah turut di sana. "Musrenbangdes dilaksanankan dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat. Setelah itu dievaluasi agar dapat disaring dan diverifikasi serta dirangkum agar pembangunan yang mendesak dapat segera kita realisasikan," kata Camat Mandau dalam sambutannya. Kami pihak Kecamatan Mandau ujar Riki Rihardi, sangat mengapresiasi kepada seluruh perangkat Desa, RT RW dan masyarakat Bathin Betuah atas kehadiran serta aspirasinya. "Kita berharap agar usulan atau aspirasi dari seluruh RT RW serta masayarakat dapat direalisasikan pada 2025 mendatang," jelasnya.