Riau
Riau
APBN Riau Catat Defisit, APBD Surplus: Pemerintah Diminta Fokus Dorong Pariwisata Kuansing
Pekanbaru, katakabar.com - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Regional Riau hingga 31 Agustus 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp5,21 triliun. Meski demikian, APBD Riau justru membukukan surplus Rp1,62 triliun. Kondisi ini mencerminkan tantangan dan peluang yang perlu dikelola dengan tepat agar ekonomi daerah tetap tumbuh positif. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPb Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan secara keseluruhan pendapatan negara di Riau tumbuh signifikan. “Hingga akhir Agustus 2025, pendapatan negara mencapai Rp15,41 triliun atau tumbuh 33,56 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini terutama ditopang penerimaan Bea Keluar yang melonjak hingga 539,16 persen year-on-year,” ujar Heni. Secara eksternal, kinerja ekspor Riau masih mendominasi. Kanwil DJBC Riau mencatat nilai ekspor mencapai USD 14,10 miliar, didominasi ekspor CPO senilai USD 7,81 miliar, sedangkan nilai impor hanya USD 1,17 miliar. Surplus perdagangan pun membengkak hingga USD 12,93 miliar. Di sisi lain, sektor riil memberikan kontribusi fiskal sebesar Rp37,17 triliun yang hampir seluruhnya (95,75 persen) bersumber dari pengeluaran pemerintah. Tapi, inflasi bulan Agustus tercatat 0,85 persen (mtm) dan 3,58 persen (yoy), dipicu kenaikan harga pangan, khususnya cabai merah dan bawang. Dari sisi penerimaan, bea cukai berhasil melampaui target dengan realisasi Rp5,68 triliun atau tumbuh 450,60 persen. Sedangkan PNBP tercatat Rp940,57 miliar, namun sedikit terkontraksi 3,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp20,63 triliun atau tumbuh tipis 0,83 persen. Belanja Pemerintah Pusat justru terkontraksi 21,43 persen, meski pos belanja pegawai naik 8,65 persen. Sementara Transfer ke Daerah naik 9,37 persen, terutama ditopang Dana Bagi Hasil (DBH) yang tumbuh 43,69 persen. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp18,76 triliun atau 49,10 persen dari pagu, meski turun 5,67 persen (yoy). Penurunan terutama terjadi pada Pendapatan Transfer dan PAD. Namun, LLPDyS justru tumbuh tinggi, mencapai 84,20 persen. Untuk belanja daerah, realisasi sebesar Rp17,14 triliun atau 43,6 persen dari target, dengan dominasi belanja operasi. Belanja modal mengalami kontraksi cukup tajam, hingga 53,22 persen. Meski begitu, APBD Riau berhasil mencatatkan surplus Rp1,62 triliun, berbanding terbalik dengan rencana awal yang defisit.
Riau
Riau
Perkuat APBD Daerah,.Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Bahas Produksi Minyak
memperjuangkan penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak untuk Kabupaten Kepulauan Meranti,” ucap Antoni. Selain fokus pada sektor migas, Komisi II DPRD Meranti juga menegaskan komitmennya untuk membuka ruang diskusi dengan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kepulauan Meranti. Hal ini dilakukan guna memastikan kontribusi nyata perusahaan terhadap daerah, baik dalam bentuk pendapatan daerah, program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, maupun peluang kerja bagi putra-putri asli Meranti. “Kami ingin mengetahui sejauh mana perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan keberlanjutan pembangunan daerah,” jelasnya.
Kesehatan
Kesehatan
Cakup Peserta UHC Hingga 98 Persen, Pemkab Langkat Tambah Anggaran di P-APBD
Langkat, Katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2025. Hal ini disampa...
Nasional
Nasional
Dorong Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan Lewat APBD Sumut
Medan, katakabar.com - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara gelar pertemuam kegiatan fasilitasi Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara (RAP KSB Sumut), lewat dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023, di Kantor Disbunak Sumatera Utara, di penghujung Agustus 2023 lalu. Pertemuan fasilitasi kegiatan tersebut dibuka Kepala Bidang Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Sebenyak 14 peserta dari kabupaten dan kota penghasil komoditi kelapa sawit berkelanjutan dan pemerhati serta praktisi turut hadir di pertemuan Fasilitasi Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara. Narasumber pertemuan fasilitasi kegiatan berasal dari Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah I Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Tim Ahli Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan Sumatera Utara. Materi yang dibahas di kegiatan tersebut mencakup, pertama panduan teknis penyusunan dan pelaporan plaksanaan RAD KSB, yakni penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) dilakukan dengan membentuk Forum oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) melibatkan multi pihak memiliki pengurus dan Kelompok Kerja (Pokja) masa jabatan empat tahun. Kemendagri bersama dengan Tim Sekretariat Rencana Aksi Nasional (RAN) Kelapa Sawit Berkelanjutan (KSB) telah dengan membangun Sistem Online Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring, Evaluationand Reporting/MER) untuk mempermudah pelaporan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RAN KSB yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan RAN KSB. Kedua, kebijakan kelapa sawit berkelanjutan, yakni lima komponen dalam RAN KSB. Dari lima komponen, meliputi penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk sawit. Terus program dan kegiatan RAN KSB dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten sesui Renstra masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ketiga, capaian dan tantangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama para mitra bekerja sama untuk mencapai target RAD KSB lewat pendampingan petani sawit mandiri, restorasi sebagai solusi keterlanjuran pendampingan petani sawit mandiri dan pengelolan lahan gambut melalui riset dan kajian ilmiah Tantangan dan Capaian Pelaksanaan Pergub Nomor 14 tahun 2020 tentang RAP KSB Sumut Alat ukur Pelaksanaan Pergub Nomor 14 tahun 2020 tentang RAP KSB Sumut adalah pelaku usaha perkebunan baik PKS maupun pekebun mempunyai Sertifikat ISPO.
Riau
Riau
DPRD Setujui Ranperda Pj Pelaksanaan APBD Kepulauan Meranti 2022
Meranti, katakabar.com - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti disetujuinya Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2022. "Apresiasi dan terima kasih kepada ketua, wakil ketua serta seluruh Anggota DPRD Kepulauan Meranti dengan sungguh-sungguh telah setujui Ranperda ini," ujar H. Asmar saat hadir di rapat paripurna tentang laporan badan anggaran sekaligus pengambilan keputusan Ranperda, di Balai Sidang DPRD, Selatpanjang, pada Selasa (22/8). Dengan diundangkannya regulasi ini kata Asmar, diharapkan dapat jadi solusi menyelesaikan berbagai persoalan. "Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kewajiban kepala daerah. Di mana sesuai amanah peraturan perundang-undangan telah ditetapkan," jelasnya. Setelah persetujuan DPRD Kepulauan Meranti didapat tuturnya, Perda bakal disampaikan ke Pemprov Riau untuk dievaluasi. Untuk itu, kepada seluruh jajaran terkait segera laksanakan tahapan selanjutnya agar Perda ini nantinya dapat terlaksana dengan baik. Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan yang pimpin paripurna, didamapingi Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali. Bertindak sebagai juru bicara Badan Anggaran Pauzi diikuti sebanyak 20 orang anggota DPRD Kepulauan Meranti. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepulauan Meranti, para staf ahli, asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kepulauan Meranti, dan lainnya turut hadir di sana.