Gubernur Riau
Sorotan terbaru dari Tag # Gubernur Riau
Riau
Riau
Wow! Rokan Hulu Raih Kabupaten Terbaik III Perencanaan dan Pencapaian Tingkat Daerah
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu meraih penghargaan Kabupaten Terbaik III kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten di Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Riau saat Apel Peringatan Hari Jadi ke 68 Provinsi Riau di Halaman Kantor Gubernur Riau, Sabtu (9/8). Apel peringatan HUT Provinsi Riau ini dihadiri tokoh-tokoh Riau, para Gubernur Riau masa sebelumnya, Bupati dan Walikota dari 12 Kabupaten dan Kota se Riau, Forkopimda Riau, dan lainnya. Di kegiatan itu Gubernur Riau, H Abdul Wahid juga menyerahkan piagam penghargaan dan bibit pohon kepada para pemenang lomba. Kabupaten Rokan Hulu berhasil membawa pulang dua penghargaan sekaligus, yakni Juara III Piagam Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 atas prestasi terbaik ketiga dalam perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kabupaten. Juara III Desa Batas pada Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2025. Gubernur Riau mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun tindakan yang merusak alam. “Kita semua bertanggung jawab menjaga tanah Melayu ini. Jangan ada lagi pembakaran lahan, jangan ada lagi perusakan lingkungan. Mari kita tinggalkan kebiasaan yang merugikan, dan mulai menanam kebaikan,” tegasnya. Gubernur Riau juga umumkan wacana program penanaman satu pohon oleh setiap ASN di seluruh Provinsi Riau sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap penghijauan dan mitigasi perubahan iklim. “Satu ASN, satu pohon. Kita ingin Riau hijau, subur, dan terjaga untuk generasi yang akan datang,” jelasnya.
Riau
Riau
Bupati Kepulauan Meranti Hadiri Acara Penabalan Gelar Adat Gubernur Riau
Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar hadiri acara penabalan gelar adat Datuk Seri Setia Amanah kepada Gubernur Riau, H. Abdul Wahid. S.Pd.I, M.Si oleh Lembaga Adat Melayu Riau, di Balai Adat LAMR Jalan Diponegoro Pekanbaru, Sabtu (5/7) Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian atau DPH LAM Riau, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menyampaikan, penabalan ini bagian dari tradisi dan penghormatan adat masyarakat Melayu Riau. "Penabalan gelar adat ini tradisi penting di kalangan Masyarakat Melayu yang menjadi tradisi turun menurun," ujarnya. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Riau yang menetapkan, kepala Daerah adalah Payung Panji Masyarakat Melayu Riau. Itu sebabnya, secara resmi diberikan gelar Datuk Seri Setia Amanah. Gelar ini bukan hanya karena jabatan, ucapnya, tapi merujuk pada komitmen pemimpin dalam membangun peradaban Melayu. "Kita telah melihat Tuan Abdul Wahid menunjukkan kesungguhannya membangan Riau dengan bertopang kemelayuan dengan slogan Riau Rumah Besar Rumpun Melayu, Merawat Tuah, Menjaga Marwah,” jelasnya Penabalan Gelar adat ini mengisi kekosongan gelar adat yang sempat vakum sejak berakhirnya masa jabatan Datuk Syamsuar-Edi Natar yang menjabat sebagai Gubernur dan wakil Gubernur sebelumnya. "Dengan hadirnya kembali Payung Panji Adat, LAMR berharap dapat lebih kuat memperjuangkan isu-isu adat, termasuk pengembalian hak-hak adat sesuai dengan Perpres Nomor 05 tahun 2025 dan menjadikan Riau sebagai daerah Istimewa,” tuturnya.
Riau
Riau
Wahid: Saya Komitmen Jaga Adat Melayu Riau
Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan berkomitmen terhadap Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dan Budaya Melayu sebagai pilar utama dalam membangun daerah
Opini
Opini
Dari Gubernur ke Politik 2024: Gagasan Besar Saleh Djasit Bersama HM Nasir dan HM Wardan
H Saleh Djasit, salah satu putra terbaik dari Riau, adalah tokoh yang meninggalkan jejak signifikan dalam sejarah politik dan pembangunan provinsi ini. Lahir di Pujud, Rokan Hilir, Saleh Djasit merupakan alumni Secapa TNI AD tahun 1967 yang berkarier gemilang di dunia kemiliteran.
Riau
Riau
Ada Apa! Gubri Kumpulkan Bupati, Walikota dan Pengusaha Sawit
Pekanbaru, katakabar.com - Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution bakal kumpulkan seluruh pengusaha perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Selaian pengusaha sawit, bupati, walikota, Forkopimda, Lembaga Adat, Badan Pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya dikumpulkan di pertemuan sesuai jadwal dilaksanakan di Ruang Rapat Melati, pada Rabu (24/1) sekitar pukul 09.00 WIB nanti. Pertemuan tersebut nanti tujuannya bahas soal konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. "Kita mau cari solusi guna memgatasi konflik agraria belakangan ini marak terjadi," ujar Edy Natar Nasution, di lansir dari laman berazam.com, pada Ahad (21/1). Menurut Gubernur Provinsi Riau ini, pertemuan ini idenya untuk merespons banyaknya konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di sekitar area operasional. "Pertemuan ini tujuannya untuk menemukan solusi yang adil agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dan perusahaan dapat beroperasi dengan nyaman," jelasnya. Kepada semua pemangku kepentingan harap Edy Natar Nasutian, hadir secara langsung di pertemuan tersebut, termasuk bupati, walikota, Forkopimda, perusahaan, dan stakeholder lainnya. "Saya mau agar masalah-masalah konflik lahan yang dilaporkan masyarakat dapat didiskusikan dengan baik dan ditemukan keputusan yang adil," tegasnya. Diketahui, Gubernur Riau banyak menerima laporan dari masyarakat soal konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat setempat belakangan ini. Beberapa laporan sudah ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus Satgas Terpadu Internal untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum PT SIR mengenai perolehan Hak Guna Usah (HGU) Pertemuan bakal digelar nanti, sebagai upaya perdana yang dilakukan Gubernur Provinsi Riau. Makanya, Gubernur Provinsi Riau berharap semua pemangku kepentingan hadir secara langsung, demi membereskan masalah-masalah konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat setempat dengan cara baik dan saling menguntungkan.
Riau
Riau
Taja FGD Supremasi Hukum Sektor Sawit, Kejati Riau: Demi Ekonomi Masyarakat Lebih Baik
Pekanbaru, katakabar.com - Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Dr Supardi SH MH gelar Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun proyek perubahan, di Aula Lantai 3 Kejati Riau, Pekanbaru, pada Selasa (17/10). Pertemuan dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, SF Hariyanto, bahas kebijakan penegakan hukum kolaboratif mendukung investasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit. Kejati Riau, Supardi mengatakan, perlu dilakukan sinergitas bersama pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat dan petani. Kolaborasi ini hendaknya dapat melahirkan suatu kebijakan penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. “Alhamdulillah, kita bisa bersama kumpul di sini mengikuti Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dapat memberikan kebijakan penegakan hukum kolaboratif mendukung investasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan kelapa sawit,” ujarnya, dilansir dari laman website resmi Pemprov Riau. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, kata Supardi, terutama para petani sawit, Kejati Riau telah meluncurkan program bernama Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin). Rancangam ini bertujuan memantau harga kelapa sawit agar tetap stabil. “Untuk mendukung roda perekonomian rakyat berjalan dengan baik. Kami Kejati Riau telah mengeluarkan program pertama, yakni Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin). Ini sangat membantu petani, sebab dengan program ini harga TBS mulai meningkat,” terangnya. Untuk tindak lanjut dari program Jaga Zapin, sebutnya, dibuat diskusi terarah sebagai langkah membahas setiap kebijakan yang ada. Harapannya nanti kebijakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Kalau kita sudah membicarakan ini, bakal ada langkah-langkah yang harus didukung semua stakeholder. Makanya kita berharap mudah-mudahan dengan acara ini bisa menciptakan pelaksanaan yang lebih baik. Endingnya, untuk mensejahterakan dan memberikan keadilan kepada petani kelapa sawit," tandasnya.
Riau
Riau
Menaruh Asa Pacu Pembangunan Terbitnya PP DBH Sawit
Pekanbaru, katakabar.com - Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar menaruh asa bisa pacu pembangunan di "Bumi Lancang Kuning", dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. "DBH bisa tingkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, khususnya memacu laju pembangunan. Apalagi, Provinsi Riau salah satu daerah yang punya perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni sekitar 4 juta hektar kebun kelapa sawit luasnya," kata Syamsuar dilansir dari laman situs resmi Pemprov Riau, pada Rabu (26/7). Alhamdulillah ujar mantan Bupati Siak ini, PP nomor 38 tahun 2023 tentang dana bagi hasil terbit. Insya Allah dapat tingkatkan APBD Provinsi Riau. Ini bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan, harapnya. Diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sudah terbit. PP ini tertuang dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit. Pasal 5 dalam PP yang ditetapkan pada Senin, 24 Juli 2023 lalu, berisi DBH Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen. Di mana kabupaten dan kota penghasil sebesar 60 persen dan kabupaten dan kota lainnya yang berbatasan dengan kabupaten dan kota penghasil sebesar 20 persen. Soal penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit yang dibagikan kepada provinsi, kabupaten dan kota seperti dimaksud pada ayat di atas dilakukan dengan mempertimbangkan indikator, yakni luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan perkebunan sawit; dan/atau, indikator lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Terus, data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat di atas bersumber dari kementerian dan/atau kementerian/ lembaga Pemerintah terkait. Lantaran itu, Gubernur Provinsi Riau sambut baik dengan terbit Peraturan Pemerintah mengenai Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit di Indonesia.
Riau
Riau
Gubri Bilang Selain Sawit Banyak Pertanian Lain Bisa Dikembangkan
Pekanbaru, katakabar.com - Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar menekankan tidak hanya kelapa sawit yang bisa dikembangkan di Riau. Soalnya masih banyak potensi pertanian lainnya yang bisa menjadi sumber ekonomi masyarakat. "Selain kelapa sawit banyak pertanian lain bisa dikembangkan jadi sumber ekonomi masyarakat," ujar Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar saat melepas peserta KKN UMRI angkatan ke 13 di kampus UMRI, pada Jumat (21/7) lalu. Dilansir dari website resmi Pemprov Riau, mantan Bupati Siak ini mengatakan, tidak sedikit masyarakat Riau yang berpikiran hanya sawit yang bisa memberikan dampak besar bagi perekonomian. Padahal ada banyak jenis pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan bisa mengatasi kekurangan pangan. Apalagi Provinsi Riau saat ini masih kekurangan pangan dan untuk memenuhi kebutuhan di 'Negeri Melayu' ini masih mengandalkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. "Untuk menggerakkan ekonomi tidak selalu sawit, ada banyak potensi lain dari sektor pertanian dan perkebunan yang bisa dikembangkan, seperti cabai, sayur-mayur, kelapa, sagu, kopi, nanas, dan lainnya," ulasnya. Untuk itu seru Gubernur Riau, kepada peserta KKN UMRI bakal terjun ke tengah masyarakat, Politisi Partai Golkar ini berharap bisa mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat tempat mereka ber KKN. Ini bertujuan agar masyarakat bisa membuka peluang baru untuk dijadikan sumber ekonomi. "Kepada peserta KKN bisa memberikan edukasi supaya masyarakat jangan cuma terpaku kepada sawit semata, sebab dalam pikiran kebanyakan masyarakat kalau tidak sawit ya tidak maju. Padahal tidak seperti itu," sebutnya.