Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Selasa, 12 September 2023 | 22:50 WIB

Teken MoU, Asa Pj Bupati Kampar 'Jaga Zapin' Tingkatkan Ekonomi Petani Sawit

Pekanbaru, katakabar.com - Seluruh bupati dan walikota bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Provinsi Riau teken MoU mengenai program Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin) di gedung Kejaksaan Tinggi Riau, Senin (11/9) kemarin. Harapannya, kegiatan bisa membawa sekaliguw memberi manfaat baik bagi petani kelapa sawit di Provinsi Riau. Pj Bupati Kampar, Muhammad Firdaus turut teken MoU berharap, kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kampar bisa berbuah manis untuk ekonomi petani. "Adanya program ini, Kejati serta Kejari di wilayah Riau selalu kawal harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tetap stabil, agar meningkatkan ekonomi petani, khususnya di Kabupaten Kampar," ujarnya dilansir dari laman elaeis.co, pada Selasa (12/9). Kata Firdaus, Pemerintah Kabupaten Kampar (Pemkab) dukung penuh pelaksanaan program 'Jaga Zapin'. "Kami dari pemerintah Kabupaten Kampar mendukung sekali program 'Jaga Zapin' ini. Untuk itu, saya berharap tidak hanya stabilitas ekonomi yang terjaga, tapi kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kampar khususnya petani meningkat," jelasnya.

Selasa, 12 September 2023 | 21:55 WIB

Walkot Dumai Bersama Kajari Teken MoU, H Paisal: Siap Dukung 'Jaga Zapin'

Pekanbaru, katakabar.com - Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM, MARS bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Dumai teken MoU bersama Kepala Daerah serta Kepala Kejari Kabupaten dan Kota disaksikan Gubernur Provinsi Riau, Kepala Kejati Riau dan lainnya, di Pekanbaru, pada Senin (11/9) kemari. "Pemerintah Kota Dumai siap mendukung program 'Jaga Zapin' yang ditaja Kejati Riau. Kota Dumai memiliki lahan perkebunan kelapa sawit lumayan luas yang dikelola masyarakat. Sisi lain, Kota Dumai punya pelabuhan Crude Palm Oil (CPO) terbesar di Indonesia dan kawasan industri pengolahan kelapa sawit yang tersebar di Kota Dumai," kata H Paisal dilansir dari laman webiste resmi Pemko Dumai, pada Selasa (12/9). Ditegaskanya, kita siap memberikan yang terbaik terutama kepada para pekerja maupun pemilik kebun sawit di Kota Dumai. Kita siap berkolaborasi dengan seluruh unsur lembaga, stakeholder, organisasi dan para petani ataupun pekebun guna sukseskan program 'Jaga Zapin'. Pemerintah Kota Dumai tambah H Paisal, selalu terbuka untuk berdiskusi serta bekerja sama pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kota Dumai. Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Riau, Supardi mengatakan, ada empat masalah utama sawit di Provinsi Riau, meliputi masalah agraria, status kepemilikan lahan, kelembagaan petani atau pekebun yang masih lemah dan praktik monopoli ataupun oligopoli harga yang merugikan 597 Ribu Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Riau yang menjadi dasar program 'Jaga Zapin'. "Provinsi Riau sebagai penghasil dan pengelolaan sawit terbesar di Indonesia harus benar-benar memberikan kesejahteraan yang baik bagi masyarakat yang berkecimpung dalam bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit," jelasnya Untuk itu, kita berharap kepala daerah yang hadir bisa ikut serta m Sukseskan program 'Jaga Zapin' di daerahnya masing-masing, kata Supardi. Gubernur Provinsi Riau, H. Syamsuar, M.Si jabarkan tentang gambaran pengelolaan dan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari kelapa sawit di Provinsi Riau. "Total 4 juta hektar kebun kelapa sawit di Provinsi Riau menjadi yang terbesar diantara Provinsi lainnya di Indonesia," bebernya. Diketahui, 'Jaga Zapin' sendiri salah satu program yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau sebagai upaya mengatasi permasalahan sektor sawit di Provinsi Riau dalam berbagai aspek. Mengingat, sawit salah satu penggerak ekonomi yang besar bagi masyarakat di Provinsi Riau. Langkah awal 'Jaga Zapin' dilaksanakan memantau harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di pabrik-pabrik kelapa sawit di seluruh Provinsi Riau. Di kegiatan ini Wakajati Provinsi Riau, Hendrizal Husin, Pejabat Utama Kejati Riau, Ketua Santri Tani NU, T. Rusli Ahmad, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli, narasumber Kegiatan, Kepala Dinas Kabupaten dan Kota se Provinsi Riau, dan lainnya turut di sana.

Selasa, 12 September 2023 | 17:31 WIB

MoU 'Jaga Zapin', Plt Bupati Meranti Bilang Ini Langkah Proaktif Kejati Riau

Pekanbaru, katakabar.com - Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Kepulauan Meranti, Sudandri wakili Pelaksana Tugas (Plt), H Asmar hadiri Focus Group Discussion (FGD) sekaligus teken Memorandum of Understanding (MoU) Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin). Selain Kabupaten Kepulauan Meranti, kabupaten dan kota se Provinsi Riau teken MoU dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), di Gedung Satya Adhy Wicaksana Kejaksaan Tinggi Riau, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, pada Senin (11/9) kemarin. Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar yang saksikan penekenan MoU dan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau atas perhatian besar membenahi tata kelola kelapa sawit di Provinsi Riau. “Kita semua berharap langkah kolaborasi Pemda dan Kajati Riau serta stakeholder lainya dapat membuahkan hasil yang signifikan bagi masyarakat,” ujarnya. Kepala Kejati Riau, Dr. Supardi menjelaskan, program ini sudah berjalan dari 2022 lalu, dan sudah berhasil mendukung pengawasan dan pelaksanaan regulasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani. "Ini salah satu inovasi Kejari Riau mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan dan industri secara komprehensif dan berkesinambungan," tegasnya. Asisten III, Sudandri menimpali, MoU 'Jaga Zapin' langkah proaktif Kejati Riau, khususnya mengatasi berbagai permasalahan hukum mengenai penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Ini sekaligus sebagai upaya mendukung iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti. "Sinergitas antara Pemkab Kepulauan Meranti dengan Kejati Riau mudah-mudahan khususnya Kejari Kepulauan Meranti dapat terlaksana dengan baik," kata Sudandri. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti, Pebriyan M menambahkan, program ini bisa diduplikasi di daerah-daerah yang lain, seperti industri sagu di Kepulauan Meranti. "Regulasi dan tata kelola yang digunakan bisa dipakai di daerah Kepulauan Meranti. Kita coba MoU program 'Jaga Zapin' ini melalui sektor sagu di Kepulauan Meranti," bebernya. Asisten III, Kepala Inspektorat Daerah Kepulauan Meranti, Rawelly Amelia, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ifwandi, Kadis Perindag, Marwan, dan Kepala Bagian Hukum Setdakab, Rahmawati, serta Kabag Ekonomi Setda, Herlim turut saksikan penekanan MoU.

Senin, 11 September 2023 | 17:26 WIB

Bupati Bengkalis: Ini Sangat Bagus Bisa Stabilkan Harga TBS Sawit

Pekanbaru, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin) dengan Kejaksaan Tinggi Riau (Kejari), di Gedung Sasana HM. Pra cusetyo, Kantor Kejaksaan Tinggi Riau Pekanbaru, pada Senin (11/9). Penandatangan MoU ini dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr. Supardi dan Bupati Bengkalis, Kasmarni diwakili Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso didampingi bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Zainur Arifin Syah disaksikan Gubernur Provinsi Riau, H. Syamsuar. Selain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, kabupaten dan kota se Provinsi Riau melakukan penandatanganan MoU 'Jaga Zapin). Asisten Perekonomian dan Pembangunan Toharuddin, Kepala Dinas Perkebunan Bengkalis, Mohammad Azmir, Kepala Dinas (Kadis) Tanaman Pangan dan Holtikultura Tarmizi, Plt. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Paulina, Kabag Prekonomian Setdakab Bengkalis, H. Khairi Fakhrizal turut mendampingi. Program 'Jaga Zapin' salah satu inovasi Kejaksaan Tinggi Riau mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan dan industri, termasuk kelapa sawit secara komprehensif dan berkesinambungan bekerja sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). "Program Jaga Zapin ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para petani sawit," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr. Supardi. Selepas melakukan MoU, Wakil Bupati H. Bagus Santoso mengatakan, MoU dan program 'Jaga Zapin' ini sebagai langkah proaktif Kejaksaan Tinggi Riau untuk mengawal industri komoditas strategis kelapa sawit pilar ekonomi di Provinsi Riau. “Langkah awal kita bakal berdiskusi dan memantau agar harga kelapa sawit segera stabil, khususnya di Kabupaten Bengkalis,” ujar Bagus. Untuk itu tambah Bagus Santoso, Mou ini dilaksanakan salah satunya untuk pastikan pelaksanaan merata di provinsi Riau. "Program ini diluncurkan di setiap kabupaten dan kota se Provinsi Riau, untuk permudah melakukan koordinasi dengan kabupaten dan kota lainnya terkait kestabilan harga," jelasnya. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, M. Azmir kepada katakabar.com pada Senin (11/9) menimpali, penandatanganan MoU ini sangat bagus. Selain dapat menjaga dan menstabilkan harga khususnya harga sawit, dan paling penting bisa membantu mengatasi permasalahan di bidang pertanian sektor perkebunan. "Ini sangat bagus untuk menjaga dan menstabilkan harga, khususnya harga kelapa sawit. Paling utama dapat membantu atasi persoalan di sektor perkebunan kelapa sawit," sebutnya.

Senin, 11 September 2023 | 16:58 WIB

'Jaga Zapin' Dikembangkan, Kajari, Bupati dan Wali Kota si Riau Teken MoU

Pekanbaru, katakabar.com - Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau terus mengembangkan dan memperluas program 'Jaga Zapin' sudah berjalan dari tahun 2022 lalu. Program ini digadang-gadang berhasil dukung pengawasan dan pelaksanaan regulasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil kebun petani di tingkat provinsi dan pusat. Pengembangan dan perluasan program 'Jaga Zapin' dilakukan lewat penandatanganan MoU (nota kerja sama) antar bupati dan walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se Provinsi Riau di Gedung Kejati Riau, pada Senin (11/9). Tidak hanya itu, dilakukan pula FGD bertajuk “Jaga Zapin Upaya Mengatasi Permasalahan Sektor Sawit di Provinsi Riau”. Gubernur Riau, H.Syamsuar dan Kajati Riau, Dr. Supardi, SH.MH. Narasumber FGD, yakni Dr. Gulat ME Manurung Ketua Umum DPP APKASINDO, Prof. Dr. Almasdi Syahza Guru Besar Universitas Riau, Ir. Zulfadli Kadisbun Riau, dan Aziz Hidayat Ketua Bidang Perkebunan GAPKI. Ketua Pelaksana, Dr. Robinson Sitorus, SH.,MH.,MM menjabarkan, kegiatan ini bertujuan memperluas dukungan terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan 'Jaga Zapin'. Di mana Kejati Riau melaksanakan kegiatan FGD 'Jaga Zapin' dan penandatangan kesepakatan (MoU) antara walikota dan bupati dengan kepala kejaksaan negeri se Provinsi Riau. "Kegiatan dihadiri lebih 200 orang peserta dari stakeholders pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Apkasindo, Gapki, Samade, Aspekpir dan tentunya dari unsur Kejati Riau serta Kejaksaan Negeri se Provinsi Riau," ujar Robinson dilansir dari laman majalah sawit indonesia online. Dijelaskannya, tujuannya dari kegiatan ialah pengawalan proses penetapan harga TBS oleh tim harga, yakni Kejati Riau sudah berjalan setahun lamanya, pasnya September 2022 lalu. Tapi, implementasi di lapangan harus diawasi dan dievaluasi lantaran sesungguhnya pabrik dan kebun sawit berada di kabupaten dan kota. Program 'Jaga Zapin' lebih diperluas tidak hanya terkait hulu-hilir kelapa sawit. Apalagi 'Jaga Zapin' adalah jaga zona pertanian perekonomian dan industri, sebagai upaya menjaga kestabilan dan ketahan ekonomi riau. “Salah satu fokus Jaga Zapin ini mengatasi permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, utamanya hubungan sektor hulu-hilir sawit yang cenderung merugikan sektor hulu (harga TBS petani). Soalnya banyak ditemukan pabrik kelapa sawit semena-mena dalam menetapkan harga TBS kelapa sawit petani, jauh dibawah harga penetapan Disbun Riau,” tegas Asbin Kajati Riau ini. Diketahui, pihak Kejati Riau sudah petakan persoalan kelapa sawit di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau, yakni lemahnya posisi tawar dan posisi hukum petani kelapa sawit dalam mendapatkan keadilan harga TBS. Gebrakan pengawalan dan pengawasan penetapan harga TBS kelapa sawit petani di Disbun Riau setiap minggunya awal lahirnya program 'Jaga Zapin' ini. Lantaran itu pula, dilaksanakan MoU antara Kejari dengan bupati dan walikota se Provinsj Riau agar implementasi 'Jaga Zapin' dapat dilakukan Kejari dengan bupati dan walikota se Provinsi Riau di masing-masing daerah.