Penambahan
Sorotan terbaru dari Tag # Penambahan
Default
Default
KAI Logistik Percepat Penambahan Terminal Bersertifikat Halal
Jakarta, katakabar.com - PT Kereta Api Logistik atau KAI Logistik kembali perkuat komitmen mendukung ekosistem logistik halal nasional dengan mempercepat penambahan terminal bersertifikat halal di tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menyediakan layanan logistik yang tidak hanya andal, tapi memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan terhadap distribusi produk halal, sejalan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya, KAI Logistik telah resmi mengantongi sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan nomor ID00410018283070424 pada 14 Juni 2024 untuk jenis jasa pendistribusian. Sertifikasi ini telah mencakup tiga terminal utama, yakni Terminal Barang Area Sungai Lagoa, Terminal Barang Area Klari, dan Terminal Barang Area Kalimas. Pada tahun 2025 ini, KAI Logistik menargetkan penambahan satu terminal bersertifikasi halal yaitu Terminal Barang Area Ronggowarsito di Semarang, dengan target penyelesaian proses sertifikasi di Triwulan III tahun 2025. Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah menyampaikan, di tahun 2025 ini, kami melakukan perluasan sertifikasi halal ke Terminal Ronggowarsito, dan ke depan tidak menutup kemungkinan seluruh terminal logistik kami dapat bersertifikat halal. "Hal ini menjadi bagian dari visi jangka panjang kami untuk memastikan keyakinan pelanggan, khususnya dalam distribusi produk yang wajib halal sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 dan Nomor 944 Tahun 2024," jelasnya. Agus Suryanto, selaku Kepala Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH PT Sucofindo mengutarakan, apresiasinya terhadap komitmen KAI Logistik. "KAI Logistik menunjukkan keseriusan dalam menjamin ekosistem logistik halal. Dalam hal ini, KAI Logistik berperan penting dalam memastikan distribusi produk berjalan sesuai prinsip halal. Mereka juga menjadi BUMN pertama di sektor logistik yang secara aktif melakukan proses sertifikasi halal," tegas Agus.
Nasional
Nasional
Dana PSR Jadi Rp60 Juta per Hektar, Ini Kata Direktur PD BPDPKS
Jambi, katakabar.com - Sinyalemen penambahan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp30 juta per hektar jadi Rp60 juta per hektar makin santer terdengar. Tapi, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS, Sunari saat dikonfirmasi belum dapat memastikan terkait hal itu. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), ujar Sunari, hingga saat ini masih menunggu hasil keputusan mengenai penambahan dana PSR dari Komite Pengarah. "Soal itu, kami kan BPDPKS sebagai yang melaksanakan kebijakan. Jadi, kami belum bisa sampaikan itu (penambahan dana PSR) lantaran nanti diputuskan Komite Pengarah," jelasnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Rabu (29/11). Ditegaskan Sunari, BPDPKS hanya menjalankan keputusan dari Komite Pengarah. Meski begitu Sunari tampak memberi sinyal terkait rencana penambahan dana PSR sudah tahap pembahasan. "Kami tidak boleh menjanjikan bakal ditambah menjadi Rp60 juta, tapi bahwasanya kajian itu sudah dilakukan, itu ya sudah dilakukan," kata Sunari. Menurutnya, BPDPKS menjalankan apa keputusan Komite Pengarah. Soal penambahan dana PSR petani diharapkan bersabar dulu. Intinya soal penambahan dana PSR, pemerintah mempunyai afirmasi atau keberpihakan kepada pekebun kelapa sawit, baik itu plasma atau swadaya. Itu menjadi komitmen pemerintah," sebutnya.