pengawasan

Sorotan terbaru dari Tag # pengawasan

Perkuat Pengawasan Operasional, PTPN IV Regional VII Tingkatkan Produktivitas Kebun Sawit
Sawit
Sabtu, 11 April 2026 | 19:03 WIB

Perkuat Pengawasan Operasional, PTPN IV Regional VII Tingkatkan Produktivitas Kebun

Lampung, katakabar.com - PTPN IV Regional VII, salah satu entitas dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus perkuat pengawasan operasional sebagai upaya menjaga kinerja dan produktivitas kebun secara berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Operation Head PTPN IV Regional VII, Budi Susilo, ke areal kebun wilayah Lampung, yakni Unit Padang Ratu dan Unit Bekri. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memastikan optimalisasi kinerja operasional di lapangan. Kunjungan difokuskan pada peninjauan langsung kondisi tanaman, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, serta kesiapan tim operasional dalam mendukung pencapaian target produksi. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi antara manajemen regional dan jajaran kebun dalam menyelaraskan langkah kerja secara terintegrasi. Menurut Budi Susilo, pengawalan produksi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur karyawan kebun. Ia menegaskan keberhasilan produksi tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dan sinergi dari seluruh lini kerja. “Pengawalan produksi harus dilakukan secara konsisten oleh seluruh unsur karyawan kebun. Setiap individu memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahapan operasional berjalan optimal sehingga target produksi dapat tercapai dengan baik,” ujarnya. Lalu ia menyoroti pentingnya pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM), khususnya pada kegiatan tunasan. Ia menilai bahwa pengelolaan tunasan yang disiplin dan terstruktur akan berdampak langsung terhadap kelancaran proses panen di lapangan. “Pemeliharaan TM seperti tunasan harus dikawal dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan panen serta mengefektifkan penerapan premi progresif tunasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas,” tegasnya. Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengelolaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) sebagai fondasi utama produksi di masa mendatang. Budi Susilo menekankan pentingnya pelaksanaan kastrasi serta pengendalian hama dan penyakit secara disiplin dan berkelanjutan. “Pemeliharaan TBM harus dikawal secara serius. Kegiatan kastrasi dan pengendalian hama penyakit harus dilaksanakan dengan disiplin agar pertumbuhan tanaman optimal dan periode menuju masa panen dapat berjalan dengan baik,” terangya. Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum evaluasi terhadap implementasi standar operasional di lapangan, sekaligus mengidentifikasi area perbaikan yang perlu ditingkatkan oleh masing-masing unit. Diskusi antara manajemen dan tim kebun diharapkan mampu memperkuat pemahaman serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja. Sejalan dengan arah transformasi Holding Perkebunan Nusantara, penguatan disiplin operasional dan peningkatan kualitas pemeliharaan tanaman menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan. Melalui kunjungan ini, PTPN IV Regional VII menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses produksi berjalan secara efektif dan efisien. Sinergi yang kuat antara manajemen dan seluruh karyawan kebun menjadi fondasi utama dalam mendorong pencapaian kinerja yang optimal. Dengan pengawalan yang konsisten serta implementasi arahan yang tepat, PTPN IV Regional VII optimistis dapat terus meningkatkan produktivitas kebun dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target perusahaan secara keseluruhan.

Pergantian Pimpinan Pengawas Kripto OJK Dorong Kolaborasi Regulator dan Industri Ekonomi
Ekonomi
Jumat, 13 Maret 2026 | 18:13 WIB

Pergantian Pimpinan Pengawas Kripto OJK Dorong Kolaborasi Regulator dan Industri

Jakarta, katakabar.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setujui Adi Budiarso untuk menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia menggantikan Hasan Fawzi yang kini dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Adi Budiarso saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya di Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Pelaku industri aset kripto menyambut baik kepemimpinan baru ini sekaligus menyampaikan apresiasi atas kontribusi Hasan Fawzi selama memimpin pengawasan sektor inovasi teknologi keuangan dan aset kripto. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Hasan Fawzi atas perannya dalam memperkuat fondasi industri kripto di Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hasan Fawzi atas kepemimpinan dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IAKD. Di bawah kepemimpinan beliau, ekosistem kripto di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi tata kelola, penguatan regulasi, maupun peningkatan kepercayaan publik terhadap industri ini,” ujar Calvin. Ia menambahkan salah satu pencapaian penting dalam periode tersebut adalah proses peralihan pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK yang berjalan dengan baik, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem yang telah terbentuk. Tokocrypto juga menyambut baik penunjukan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IAKD yang baru. Industri berharap kepemimpinan baru ini dapat semakin memperkuat ekosistem inovasi teknologi keuangan dan aset digital di Indonesia. “Kami menyambut baik penunjukan Bapak Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas IAKD yang baru. Kami berharap di bawah kepemimpinan beliau, ekosistem aset kripto dan inovasi teknologi keuangan di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan,” kata Calvin. Menurutnya, dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi akan menjadi kunci bagi pertumbuhan industri di masa depan. “Ke depan, kami berharap OJK dapat terus mendorong terciptanya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberikan ruang inovasi bagi pelaku industri, serta memperkuat kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang semakin kuat, kami optimistis industri aset kripto Indonesia dapat semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital nasional sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat,” jelasnya. Pertumbuhan Transaksi dan Status Syariah Kripto Di tengah dinamika regulasi dan perkembangan industri, aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia masih menunjukkan tren yang kuat. Data dari Bursa Kripto PT Central Finansial X (CFX) mencatat volume transaksi di pasar spot mencapai Rp24,33 triliun selama periode 1–28 Februari 2026. Selain itu, aktivitas perdagangan di pasar derivatif juga mencatat nilai transaksi sebesar Rp3,88 triliun pada periode yang sama, mencerminkan tingginya minat pelaku pasar terhadap instrumen kripto di Indonesia. Calvin menilai, data tersebut menunjukkan minat masyarakat terhadap aset kripto di Indonesia masih tetap kuat, baik di pasar spot maupun derivatif. “Ini menjadi sinyal bahwa industri kripto nasional tetap memiliki daya tarik yang besar dan terus berkembang di tengah proses penguatan regulasi. Momentum ini juga menunjukkan pentingnya kehadiran kebijakan yang mendukung inovasi, menjaga kepercayaan pasar, serta memperkuat perlindungan bagi konsumen,” ujar Calvin. Perkembangan industri ini juga diikuti dengan perhatian dari berbagai kalangan, termasuk lembaga keagamaan. Muhammadiyah baru-baru ini menerbitkan fatwa terkait hukum kripto dalam Islam melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 4 Maret 2026. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa kripto pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai harta (māl mutaqawwam), yakni aset yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Lantaran itu, hukum dasar transaksi kripto pada prinsipnya adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Tetapi, Muhammadiyah menegaskan bahwa kebolehan tersebut bersifat bersyarat. Jika aset atau mekanisme transaksi kripto mengandung unsur riba, penipuan, perjudian, atau spekulasi berlebihan, maka hukumnya dapat berubah menjadi tidak diperbolehkan. Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan sejumlah aktivitas kripto yang dinilai diperbolehkan, antara lain investasi kripto di pasar spot, penggunaan kripto sebagai penyimpan nilai berbasis teknologi kriptografi, pemanfaatan utility token dalam ekosistem blockchain, governance token yang memberikan hak partisipasi dalam tata kelola proyek, serta airdrop kripto selama tidak melibatkan aktivitas yang melanggar prinsip syariah. Menanggapi hal tersebut, Calvin mengatakan pandangan Muhammadiyah menjadi salah satu perkembangan positif yang dapat membantu memperluas pemahaman publik terhadap aset kripto, khususnya dari perspektif syariah. “Kami melihat pandangan Muhammadiyah ini sebagai kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman masyarakat mengenai aset kripto. Ini memberikan perspektif kripto tidak hanya dilihat dari sisi tren investasi, tetapi juga dari aspek utilitas, tata kelola, dan mekanisme transaksinya. Ke depan, edukasi dan literasi tetap menjadi faktor penting agar masyarakat dapat memahami aset kripto secara lebih utuh dan bijak,” sebut Calvin.

Drone Thermal Perkuat Pengawasan Kawasan Industri di Indonesia Tekno
Tekno
Kamis, 05 Februari 2026 | 10:09 WIB

Drone Thermal Perkuat Pengawasan Kawasan Industri di Indonesia

Jakarta, katakabar.com - Pengawasan keamanan di kawasan industri sering menghadapi tantangan, terutama pada kondisi visibilitas rendah seperti malam hari, kabut, atau hujan. Metode pengawasan konvensional terkadang sulit menjangkau area luas atau medan yang menantang, sehingga potensi risiko intrusi sulit dideteksi secara dini. Di Indonesia, Halo Robotics memperkenalkan DJI Dock 3, sistem pengawasan otomatis yang dikombinasikan dengan drone thermal Matrice 4TD. “Sistem ini memungkinkan tim keamanan memantau area perimeter secara otomatis dan real-time, sehingga potensi intrusi atau aktivitas mencurigakan dapat terdeteksi lebih cepat,” ujar Halo Robotics, distributor DJI Enterprise di Indonesia. Drone thermal M4TD mampu mendeteksi pergerakan kendaraan di lokasi minim cahaya atau sulit dijangkau. Data dikirim secara langsung ke tim keamanan, memungkinkan respons lebih cepat sekaligus mengurangi risiko operasional di lapangan. Pendekatan ini sangat relevan untuk sektor industri di Indonesia, termasuk pertambangan, migas, dan perkebunan skala besar, di mana pengawasan manual sulit dilakukan dan berisiko. Dengan pemantauan otomatis, perusahaan dapat meningkatkan akurasi pengawasan, menjaga keamanan aset, dan memaksimalkan keselamatan operasional. Pemanfaatan drone thermal menunjukkan bagaimana teknologi dapat mendukung pengawasan industri yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis data, sejalan dengan kebutuhan keamanan modern di lapangan.

Rapat Timpora 2025, H Asmar Tegaskan Pentingnya Sinergi Pengawasan Orang Asing Riau
Riau
Jumat, 19 September 2025 | 11:00 WIB

Rapat Timpora 2025, H Asmar Tegaskan Pentingnya Sinergi Pengawasan Orang Asing

Selatpanjang, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar hadiri Rapat Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 yang digelar di Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, Jumat (19/9). Kegiatan diinisiasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang ini dihadiri berbagai unsur instansi vertikal dan daerah, di antaranya perwakilan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Riau, Polres Kepulauan Meranti, Kejaksaan Negeri, TNI, BIN, serta para camat se Kabupaten Kepulauan Meranti. Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar mengapresiasi terlaksananya rapat Timpora sebagai wadah koordinasi lintas sektor pengawasan orang asing. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara instansi terkait, mengingat luasnya wilayah dan terbatasnya jumlah petugas Imigrasi di daerah. “Pengawasan orang asing bukan hanya tanggung jawab Imigrasi. Semua pihak, termasuk aparatur kecamatan, perlu terlibat aktif untuk memastikan tidak ada imigran gelap yang masuk dan memanfaatkan fasilitas daerah,” tegas Asmar. Ia juga mengingatkan pembentukan Timpora merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terutama Pasal 69, yang mengatur pengawasan keimigrasian terhadap aktivitas orang asing di Indonesia. Sementara, Kepala Kantor Imigrasi Selatpanjang, Putu Sonny Kharmawi Guna, G, SH menjelaskan, Timpora merupakan forum strategis untuk menyamakan persepsi, berbagi informasi, dan merumuskan strategi pengawasan orang asing secara terpadu. “Forum ini melibatkan instansi seperti Imigrasi, Polri, TNI, BIN, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional dari potensi ancaman seperti narkoba, terorisme, dan radikalisme,” ucapnya. Selain menyampaikan pentingnya peran semua pihak dalam pengawasan, Bupati Kepulauan Meranti juga meminta seluruh camat untuk aktif mendata keberadaan orang asing di wilayah masing-masing, serta memastikan kelengkapan dokumen dan izin tinggal mereka. Ia mengimbau Polres, Danramil, dan Danposal untuk memperketat pengawasan di pelabuhan kecil guna mencegah

PC PMII Inhu Apresiasi Penertiban PETI, Desak Pengawasan Limbah B3 Ancam Sungai Indragiri Riau
Riau
Senin, 25 Agustus 2025 | 15:36 WIB

PC PMII Inhu Apresiasi Penertiban PETI, Desak Pengawasan Limbah B3 Ancam Sungai Indragiri

Indragiri Hulu, katakabar.com - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PC PMII.Kabupaten Indragiri Hulu apresiasi langkah Aparat Penegak Hukum atau APH, dan Pemerintah Daerah atau Pemda telah melakukan operasi penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal di wilayah Indragiri Hulu. Tapi, Kami menegaskan, penindakan tambang ilegal tidak boleh berhenti hanya pada sebatas razia. Pemerintah Daerah atau Pemda bersama instansi terkait diminta serius mengawasi persoalan lingkungan yang jauh lebih besar dampaknya bagi masyarakat, yaitu dugaan pencemaran limbah B3 dari Pabrik Kelapa Sawit atau PKS. "Kami mendukung operasi tambang ilegal. Tapi jangan lupa, masyarakat sekarang dihadapkan pada ancaman pencemaran limbah berbahaya. Jika pemerintah hanya menindak tambang tapi menutup mata terhadap limbah B3, maka masyarakat tetap menjadi korban," tegas Ketua PC PMII Indragiri lewat Fadil Sekertaris Cabang. PMII mendesak Dinas Lingkungan Hidup atau KLHK, dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan rutin melalui pengambilan sampel air di aliran anak-anak sungai yang berada dekat dengan PKS. Dugaan kuat, limbah B3 dari pabrik sawit telah mengalir ke Sungai Indragiri yang menjadi sumber air dan kehidupan masyarakat. "Air sungai bukan sekadar aliran, tapi sumber hidup. Jika tercemar limbah berbahaya, itu sama saja meracuni rakyat secara perlahan. Pemerintah tidak boleh diam, harus ada tindakan nyata dan sanksi tegas bagi perusahaan yang abai," jelasnya. PC PMII kembali menegaskan, bakal terus mengawal isu lingkungan di Indragiri Hulu karena kerusakan alam dan pencemaran air adalah ancaman serius bagi generasi mendatang.

Sukses! Energy Academy Pelatihan Pengawas K3 Migas Online Batch ke 4 Nasional
Nasional
Selasa, 13 Mei 2025 | 08:17 WIB

Sukses! Energy Academy Pelatihan Pengawas K3 Migas Online Batch ke 4

Jakarta, katakabar.com - Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kompetensi pengawasan keselamatan kerja, Energy Academy sukses gelar Pelatihan Pengawas K3 Migas batch ke 4 secara daring. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan dan pengetahuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan bahaya di lingkungan kerja migas. Selama pelatihan, peserta mempelajari regulasi K3 di sektor migas, pendekatan praktis dalam manajemen risiko, dan strategi komunikasi keselamatan. Pelatihan ini juga mencakup studi kasus dan simulasi situasi lapangan guna memperkuat penguasaan materi secara aplikatif. Dengan selesainya pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai pPelatihan Pengawas K3 Migas dengan lebih percaya diri dan profesional.

Scati: Standar Emas Keamanan, Akses, dan Pengawasan untuk Lingkungan Korporat Tekno
Tekno
Minggu, 13 April 2025 | 12:44 WIB

Scati: Standar Emas Keamanan, Akses, dan Pengawasan untuk Lingkungan Korporat

Jakarta, katakabar.com - 'Scati: The Gold Standard in Security, Access, and Surveillance for Corporate Environments' oleh Melvin Halpito, Managing Director MLV Teknologi, membahas solusi keamanan yang ditawarkan oleh Scati untuk lingkungan korporat. Dengan fitur canggih yang mencakup pengawasan berkualitas tinggi dan integrasi yang mudah ke dalam sistem yang ada, Scati menjagi pilihan ideal untuk meningkatkan keamanan perusahaan dan mencegah potensi ancaman. MLV Teknologi berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar implementasi sistem ini dapat berjalan efektif dan memuaskan. Alamat artikel: https://mlvteknologi.com/scati-the-gold-standard-in-security-access-and-surveillance-for-corporate-environments/ Di artikel yang ditulis Melvin Halpito, Managing Director MLV Teknologi, berjudul 'Scati: The Gold Standard in Security, Access, and Surveillance for Corporate Environments', dibahas mengenai sistem keamanan canggih yang ditawarkan oleh Scati. Sistem ini dirancang khusus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terkendali di berbagai institusi korporat, sehingga memberikan rasa tenang dan perlindungan yang maksimal bagi aset dan karyawan. Pahami Pentingnya Keamanan Korporat Keamanan menjadi salah satu prioritas utama dalam setiap organisasi. Melvin Halpito menjelaskan bagaimana sistem Scati memberikan solusi komprehensif dalam hal pengawasan dan akses. Dengan menggunakan teknologi canggih, Scati dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi ancaman secara real-time, mengelola akses pengguna, dan memastikan semua area penting terlindungi dengan baik. Ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

Taja Training POM Online, Energy Academy Bangun Kekuatan Pengawasan Madya di Pertambangan Nasional
Nasional
Senin, 07 April 2025 | 17:05 WIB

Taja Training POM Online, Energy Academy Bangun Kekuatan Pengawasan Madya di Pertambangan

Jakarta, katakabar.com - Sebagai upaya memperkuat kapasitas pengawasan keselamatan kerja di sektor pertambangan, Energy Academy kembali gelar Training POM secara online. Program ini sasar peningkatan kompetensi para pengawas operasional madya yang memegang peran penting dalam mengawasi aktivitas pertambangan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Industri pertambangan adalah salah satu sektor dengan tingkat risiko tinggi yang membutuhkan sistem pengawasan berlapis. Pelatihan POM dirancang untuk menjawab tantangan tersebut dengan membekali peserta pengetahuan dan keterampilan sebagai Pengawas Operasional Madya (POM), yakni level pengawasan tingkat menengah yang berfungsi sebagai jembatan antara pengawas pelaksana dan manajemen. Peserta Training POM dilatih agar mampu memastikan seluruh aktivitas di area tambang berjalan sesuai standar keselamatan dan lingkungan, serta melakukan tindakan korektif bila terjadi deviasi dari prosedur yang ditetapkan. Diklat POM ini merujuk pada Keputusan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0228.K/40/DJG/2003, yang mengatur tentang standar kompetensi pengawas operasional di sektor pertambangan. Selain itu, pelatihan ini mengintegrasikan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pendekatan konservasi lingkungan yang relevan dengan kondisi lapangan saat ini. Dengan dasar hukum yang jelas, Pelatihan POM tidak hanya memberi pengakuan kompetensi, tapi perkuat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Taja Training POP Energy Academy, Jawab Tantangan Pengawasan Pertama di Pertambangan Nasional
Nasional
Minggu, 30 Maret 2025 | 13:08 WIB

Taja Training POP Energy Academy, Jawab Tantangan Pengawasan Pertama di Pertambangan

Jakarta, katakabar.com - Energy Academy kembali mengambil langkah strategis mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertambangan. Melalui Training POP yang baru saja digelar secara daring, lembaga ini berhasil mencetak calon pengawas operasional pertama yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan industri. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri yang dinamis, Pelatihan POP digelar secara online. Meski dilakukan dari jarak jauh, peserta tetap mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif, lengkap dengan studi kasus dan simulasi berbasis praktik lapangan. Hal ini membuktikan Diklat POP dapat disampaikan secara efektif meski tanpa tatap muka langsung. Penyelenggaraan Sertifikasi POP ini mengacu pada Keputusan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0228.K/40/djg/2003, yang mengatur standar kompetensi bagi pengawas operasional pertama. Dengan mengikuti program ini, peserta tidak hanya memenuhi persyaratan formal, tetapi juga memahami tanggung jawab serta risiko yang melekat pada posisinya. Selama Training POP, peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab pengawas, identifikasi bahaya, pengendalian risiko, inspeksi keselamatan, hingga pelaporan kecelakaan kerja. Materi yang disusun oleh Energy Academy disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga mudah diimplementasikan. Peserta dari berbagai perusahaan tambang menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti Pelatihan POP. Diskusi aktif, tanya jawab, dan presentasi kelompok yang berlangsung selama Diklat POP menandakan betapa pentingnya peran pengawas dalam menjaga keselamatan dan efisiensi operasional.