Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Sabtu, 30 November 2024 | 13:48 WIB

Dewan Negara-negara Penghasil Sawit Setujui Nigeria dan Kongo Jadi Observer Countries

Jakarta, katakabar.com - Sekretariat Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Sawit alias Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) telah setujui Nigeria dan Republik Demokratik Kongo sebagai Negara Pengamat (Observer Countries). Kehadiran dua negara ini menambah Observer Countries yang saat ini terdiri dari Kolombia, Ghana dan Papua Nugini. Di pertemuan tingkat menteri atau 12th Minesterial Meeting of CPOPC di Jakarta, Jumat kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengutarakan, Nigeria dan Kongo sebelumnya telah mengajukan diri menjadi anggota CPOPC pada September dan November 2024. "Proses selanjutnya aksesi keanggotaan secara penuh. Berdasarkan Charter CPOPC, selama masa aksesi penuh tersebut, status negara yang mengajukan untuk menjadi anggota penuh adalah sebagai Observer Country dengan jangka waktu maksimal dua tahun," kata Airlangga lewat siaran pers Jubir Kemenko Perekonomian, dilansir dari laman EMG, Sabtu (30/11).

Jumat, 15 November 2024 | 21:44 WIB

Bertandang ke PPKS Medan, Disbun Kaltim Berambisi Jadi Penghasil Sawit Kompetitif

Samarinda, katakabar.com - Dinas Perkebunan atau Disbun Provinsi Kalimantan Timur sambangi Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya Kalimantan Timur berambisi jadi penghasil kelapa sawit kompetitif. Itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Lantaran itu, Dinas Perkebunan atau Disbun Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan pembelajaran ke PPKS Medan.

Kamis, 07 September 2023 | 16:14 WIB

Di Bengkulu Masih Tinggi Kemiskinan Meski Terkenal Penghasil Sawit

Bengkulu, katakabar.com - Siapa yang tak kenal dengan Provinsi Bengkulu, kaya hasil 'emas hijau' nama lain dari kelapa sawit. Tapi dibalik melimpahnya kelapa sawi tadi, ternyata provinsi ini masih menghadapi masalah serius mengenai kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu merilis data pada semester pertama 2023, di mana Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 7 daftar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Menurut Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, walau sektor kelapa sawit mampu memberikan kontribusi besar kepada perekonomian daerah, tapi hanya sedikit yang benar-benar merasakan dampaknya. Faktanya, masih banyak penduduk yang berstatus miskin di Provinsi Bengkulu. "Provinsi Bengkulu masih memiliki angka kemiskinan yang sangat tinggi, mencapai 14,43 persen dari total penduduk sekitar 291.790 jiwa," jelasnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (7/9). Menurutnya, Provinsi Bengkulu buka satu-satunya provinsi yang menghadapi masalah kemiskinan di Indonesia. Provinsi lain yang masuk dalam daftar masih banyak penduduk miskin di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Gorontalo, Aceh, dan tentu saja, Bengkulu. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mesti menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Paling perlu upaya nyata untuk meningkatkan akses pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan ekonomi lokal. "Kami pikir perlu peningkatan akses pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan ekonomi lokal guna mengurangi angka kemiskinan yang masih menghantui sebagian besar penduduk di Bengkulu," bebernya. Pengamat Ekonomi Bengkulu, Prof Kamaludin menuturkan, angka persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu lebih tinggi di wilayah perkotaan dari pada pedesaan. Ini menunjukkan masalah kemiskinan di Bengkulu tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, tapi mencakup isu-isu perkotaan yang perlu diperhatikan. "Saya pikir ini disebabkan ada masalah di perkotaan, kalau persentase miskin banyak di desa, mungkin bisa jadi kelapa sawit belum berkontribusi. Tapi di perkotaan, yang jadi masalah ketimpangan pendapatan," terangnya.

Minggu, 06 Agustus 2023 | 17:15 WIB

Dukung DBH Sawit Dibagikan ke Daerah Penghasil, Ini Kata DPW Apkasindo

Mamuju, katakabar.com - Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Provinsi Sulawesi Barat dukung Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dibagikan ke daerah penghasil. Menurut Ketua DPW Apkasindo Provinsi Sulawesi Barat, Raja Muda DBH mesti dikembalikan ke daerah memang menjadi penghasil kelapa sawit, terutama disalurkan bagi kepentingan para petani kelapa sawit. "Tidak logis kalau dana DBH justru disalurkan ke wilayah yang tidak memproduksi kelapa sawit. Soalnya, dana tersebut bersumber dari kelapa sawit," jelasnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Minggu (6/8). Pemerintah kata Raja, baiknya sinkronkan data antara perkebunan dan data BPS agar tidak ada perbedaan data yang satu dan lainnya. Dari informasi yang diterimanya, terdapat perbedaan data antara BPS, Ditjenbun dan Kementan untuk wilayah Sulawei Barat. Di mana menurut data perkebunan 145.149 hektar, sedang data BPS 242.773 hektar. "Kita dukung rencana ini, sebab berpotensi untuk memajukan perkebunan kelapa sawit dan daerah," imbuhnya. Diketahui, pemerintah berencana bakal menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit kepada provinsi sentra kelapa sawit. Di mana totalnya 350 daerah. Dari tiga ratus lebih daerah calon penerima DBH, salah satunya Provinsi Sulawesi Barat. Anggaran yang hendak disalurkan mencapai Rp3,4 triliun dari Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK). Masing-masih daerah sentra kelapa sawit bakal menerima minimal DBH sebesar Rp1 miliar.