Penyampaian
Sorotan terbaru dari Tag # Penyampaian
Riau
Riau
Paripurna Nota Keuangan Atas Ranperda APBD P 2025, Ini Pandum Fraksi-fraksi DPRD Kepulauan Meranti
Selatpanjang, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum atau Pandum Fraksi-fraksi Penyampaian Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Kepulauan Meranti Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE, yang pimpin paripurna, dan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Mizamil Baharudin, SM MM, di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Jalan Terpadu Selatpanjang, Senin (22/9) siang kemarin. Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengungkapkan Rapat Paripurna ini dilaksanakan atas Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 15/Kpts-DPRD/KBM/IX/2025 tentang Perubahan Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. "Kita maklumi bersama, pada Kami, 18 September 2025, Bupati Kepulauan Meranti sudah menyampaikan pidatonya tentang Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti Tahapan selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 01 Tahun 2019 di dalam pasal 9 ayat 3, huruf a, angka II, maka Rapat Paripurna Dewan ini, kita akan mendengarkan Pandangan Umum atau Pandum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Rancangan Perda tentang APBD Perubahan Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025," jelasnya. Sejumlah fraksi DPRD Kepualuan Meranti menyampaikan pandangan umumnya. Pandum diawali dari Fraksi PDI-P dengan juru bicara Tengku Mohd. Nasir, SE, menyampaikan secara umum fraksi PDI perjuangan memberikan perhatian khusus pada beberapa hal: Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PDI perjuangan mencatat bahwa PAD ditargetkan sebesar Rp264 miliar lebih. Pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti untuk terus berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai inovasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat. Kami meminta penjelasan lebih lanjut mengenai strategi yang akan ditempuh untuk PAD tersebut, apakah target pendapatan daerah tersebut realistis atau terlalu optimis. Kedua, Pendapatan Transfer. Pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah, yaitu sebesar Rp952 miliar lebih. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak transfer dari pemerintah pusat. Upaya diversifikasi sumber pendapatan perlu terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Ketiga, Defisit Anggaran. RAPBD perubahan ini mengalami defisit sebesar Rp9,6 miliar lebih, yang akan ditutup dengan pembiayaan netto. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan mengenai langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja yang akan dilakukan untuk mengurangi defisit di masa datang. Pihaknya menekankan pentingnya pengelolaan utang daerah yang prudent dan berkelanjutan. Keempat, Penggunaan Silpa. Fraksi PDI Perjuangan mencermati penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun sebelumnya untuk menutupi defisit anggaran. Pihaknya meminta penjelasan mengenai rincian penggunaan silpa tersebut dan memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, Prioritas Belanja. Fraksi PDI Perjuangan akan mengkaji secara mendalam alokasi belanja dalam rancangan APBD Perubahan ini, untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar dialokasikan untuk program- program signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran untuk sektor, peningkatan kualitas pendidikan, alokasi minimal 20 persen terpenuhi. Peningkatan kualitas kesehatan, alokasi minimal 10 persen terpenuhi. Pembangunan infrastruktur dasar, terutama jalan desa, jembatan serta fasilitas air bersih. Dukungan terhadap pengembangan ekonomi ke-rakyatan berbasis pertanian, perikanan dan UMKM. Dan meminta agar belanja birokrasi dapat lebih ditekan dan dialihkan untuk belanja publik yang langsung menyentuh masyarakat. Keenam, Tansparansi dan Akuntabilitas. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Meminta agar Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kepulauan Meranti terus meningkatkan partisifasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Harapannya kepada pemerintah kabupaten kepulauan meranti agar seluruh kegiatan pembangunan yang didanai dari APBD perubahan dapat dilaporkan secara terbuka kepada publik, baik melalui website resmi pemerintah daerah maupun media informasi lainnya. Keenam, Harapan Kedepan. Fraksi PDI Perjuangan berharap RAPBD perubahan tahun anggaran 2025 dapat menjadi instrumen nyata untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian harapan adanya evaluasi berkala terhadap capaian program agar hasilnya nyata dirasakan oleh masyarakat. "Kami mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan semua pihak untuk mewujudkan Meranti Unggul, Agamis dan Sejahtera. Dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial, Fraksi PDI Perjuangan siap bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh elemen masyarakat demi keberhasilan pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025," papar Tengku Moh. Nasir. Pandangan umum dilanjutkan Fraksi PAN dengan jurubbicara Syaifi Hasan, AMd. Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atau Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah secara proaktif menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Maka fraksi PAN telah melakukan pencermatan secara mendalam terhadap Perubahan APBD ini, izinkan kami dari Fraksi PAN memberikan masukan, pandangan serta sikap kami, terkait: Pertama, Fraksi PAN menyoroti tantangan-tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi Pemerintah Daerah. Mulai dari ketergantungan terhadap transfer dana pusat, fluktuasi sektor ekonomi kreatif, tantangan pengelolaan sampah dan lingkungan, hingga ketimpangan akses pendidikan serta layanan kesehatan. Tapi, di balik tantangan tersebut, terdapat pula peluang besar, antara lain pertumbuhan investasi, digitalisasi pelayanan publik, serta semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp289.369.564.347,00, Sementara Itu setelah APBD Perubahan Pendapatan Daerah berkurang sebesar Rp24.736.784.452,76. Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, pemda perlu memperhatikan optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah sampai ke desa-desa, mendata ulang lagi PBB, di karenakan masih banyak yang belum terdata dengan baik. Dan terkadang tidak di pungut setiap tahunnya!!! Kualitas layanan pajak daerah perlu diperhatikan, pajak retribusi daerah lebih di perhatikan lagi yang bisa menjadi potensi untuk di data dengan benar. Sosialisasi terhadap wajib pajak serta mengadakan pemutakhiran data setiap tahunnya. Di sini Fraksi PAN mohon dijelaskan ,apa langkah pemerintah daerah untuk mengatasi permasahan PAD tersebut ? Karena kami lihat permasalahan tersebut tiap tahun selalu terjadi. Ketiga, Fraksi PAN mohon penjelasan tentang tunda bayar di APBD Perubahan ini. Keempat, defisit di tahun anggaran ini sebesar 9,6 milyar yang ditutupi dengan penerimaan pembiayaan sehingga nihil. Mohon penjabaran dari penerimaan pembiayaan tahun ini. Kami menekankan ke Pemda untuk mengutamakan belanja prioritas di APBD Perubahan ini, seperti pembangunan jalan, jembatan, bidang pendidikan lebih memberikan perhatian lagi honorarium guru yang mengajar di bawah naungan Kemenag, yakni RA, MDA, MTs, MA. Menjalankan program beasiswa untuk anak meranti yang melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi. Program kegiatan yang belum atau tidak mungkin lagi terlaksana pada tahun 2025 untuk dapat dilanjutkan atau ditampung pada RAPBD tahun 2026. Serta mempercepat penyelesaian APBDP mengingat waktu sudah semakin dekat di akhir bulan September. Kelima, saran dari fraksi PAN Untuk mencapai visi dan misi daerah agar Bupati menempatkan personel sesuai dengan kompetensi SDM. Pemerintah lebih memperhatikan lagi program konkrit dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarat dan penguatan ekonomi masyarakat, seperti di dinas pertanian dan ketahanan pangan untuk dapat mendorong masyarakat bertanam padi dan membantu memfasilitasi dan memberikan penyuluhan pertanian, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga kita tidak tergantung dengan pemasok beras dari luar. Fraksi PAN berpandangan perubahan APBD harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat fondasi keuangan daerah, memperluas basis pendapatan, serta menajamkan fokus belanja daerah pada sektor-sektor yang benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan. "Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional ini kami sampaikan, pada prinsipnya kami Fraksi Partai Partai Amanat Nasional menyetujui APBD Perubahan yang telah dibuat untuk dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dimasa mendatang," ujar Syaifi Hasan. Pandangan Umum Fraksi PKB + PSI dengan jurubi cara Eka Yusnita menyampaikan Pandangan Umum atau Pandum sebagai berikut: 1. Kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemda Kepulauan Meranti yang dalam hal ini disampaikan Bupati pada Rabu 17 September 2025 yang lalu. Ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan. 2. Terhadap kondisi fiskal dan ekonomi yang sedang dialami sekarang ini, kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia memahami dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD tahun 2025 ini telah mempertimbangkan dinamika ekonomi baik secara nasional maupun daerah. Tentunya ini dilakukan dengan prinsip kehatihatian dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Maka kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia sangat mendukung langkah penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja daerah sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia menyoroti komposisi pendapatan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp264 miliar dan Dana Transfer sebesar Rp952 iliar. Meskipun disatu sisi Pendapatan Asli Daerah ataunPAD masih relatif terbatas, tapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi upaya Pemerintah Daerah atau Pemda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan investasi, pemasukan pajak daerah serta optimalisasi potensi unggulan daerah lainnya, seperti perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata. Tentunya hal ini membutuhkan komitmen dan kinerja yang baik dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. 4. Terhadap alokasi belanja daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia mendukung alokasi belanja daerah sebesar Rp1,227 triliun yang diarahkan untuk program-program prioritas pemerintah, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta program jaminan perlindungan sosial. Kami Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia berharap agar alokasi ini dapat dioptimalkan sebaik mungkin untuk program padat karya, pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang inklusif. 5. Terhadap defisit anggaran sebesar Rp9,6 miliar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia mendukung langkah pembiayan melalui penerimaan pembiayaan daerah yang telah direncanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Kami berhadap agar strategi ini tidak membebani anggaran untuk tahun-tahun berikutnya, serta tetap mengedapankan prinsip kehati-hatian fiskal. 6. Sebagai bentuk dukungan terhadap modernisasi pembangunan, Fraksi Partai Kabangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia mendorong integrasi inovasi dan digitalisasi dalam implementasi program-program pemerintah daerah. Hal ini mencakup pengembangan sistem pelayanan publik yang berbasis digitalisasi, pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence untuk monitoring proyek pemerintah, serta program penguatan ekonomi kreatif melalui platform digital. Langkah ini sejalan dengan semangat era digitalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi serta akuntablitas anggaran. 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia ingin menekankan pentingnya memasukkan prinsipprinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam setiap program yang telah dianggarkan. Dengan melakukan alokasi untuk program yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah terpadu, pemanfaatan limbah, program rehabilitasi mangrove, serta energi terbarukan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan dan daerah namun juga dapat menjadi investasi jangka panjang untuk ketahanan ekologis daerah. 8. Guna untuk memastikan keberhasilan implementasi APBD, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia mendorong perlunya peningkatan kapasitas aparatur daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Untuk itu, kami mendukung alokasi untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN serta penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah penyimpangan serta memastikan anggaran daerah digunakan tepat pada sasaran. Kesembilan, terhadap kebutuhan darurat dan bencana, mengingat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang rentan terhadap bencana alam seperti kebakaran lahan gambut, banjir rob serta bencana alam lainnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia mendorong adanya alokasi dana khusus guna penanganan darurat serta mitigasi bencana. Dengan melakukan penguatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mencakup penambahan persediaan alat-alat tanggap darurat, pelatihan masyarakat, serta program rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana. 10. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk tetap bersinergi dan bergandengan dengan Pemerintah Daerah atau Pemda, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan lebih lanjut. Kami siap memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif guna memastikan bahwa setiap program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel. 11. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia berharap agar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini tidak hanya menjadi instrumen fiskal belaka, namun lebih menjadi alat untuk memuwujudkan pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan dengan memprioritaskan masyarakat diwilayah terpencil dan kelompok rentan. 12. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Plus Partai Solidaritas Indonesia kembali menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Dengan semangat gotong royong dan komitmen kita bersama, kami meyakini Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus bergerak maju untuk terus berbenah, demi terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang Unggul, Agamis dan Sejahtera. Pandangan Umum dilanjutkan Fraksi NasDem dengan Juru bicara Rosihan Afrizal, SH, meliputi: Pertama, Fraksi Partai NasDem menyambut baik dan mengapresiasi dengan telah disampaikannya Nota Keuangan Rancangan perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025, disampaikan Bupati Rabu,l 17 September 2025. Fraksi NasDem menilai hal ini mencerminkan komitmen bentuk konsistensi menjalankan pemerintahan yang responshif, terbuka, dan bertanggung jawab di tengah berbagi dinamika yang berkembang menjaga kesinambungan fiskal dan mempercepat pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran Tahun 2025.
Riau
Riau
Pandum Fraksi DPRD Kepulauan Meranti Penyampaian RPJMD 2025-2029, Ini Kata Fraksi Golkar
Pertama, Kesenjangan pembangunan antar daerah yang masih tinggi. Kedua, Kualitas sumber daya manusia yang belum merata serta rendahnya indeks pelayanan dasar. Ketiga, tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat, serta lemahnya inovasi pendapatan asli daerah. "Kami berasumsi relatif kecilnya Proyeksi Pendapatan Asli Daerah atau PAD ini, tentunya tidak cukup kuat untuk mendorong kebutuhan pendanaan berbagai program strategis yang tertuang dalam misi RPJMD dan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dicanangkan. Keempat, kondisi infrastruktur dan konektivitas antar daerah yang belum memadai, berdampak pada mobilitas, ekonomi, dan layanan dasar. Kelima, ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan akibat degradasi lahan, pencemaran sungai, serta lemahnya penegakan tata ruang dan Amdal," jelasnya.
Riau
Riau
DPRD Kepulauan Meranti Paripurna Penyampaian Tiga Ranperda Usulan dan Satu Inisiatif
Kepulauan Meranti. Ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir, melindungi garis pantai dari abrasi, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna," ulasnya. Tapi, lanjut H Asmar, ekosistem mangrove kita kini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Berbagai faktor seperti alih fungsi lahan, penebangan liar, serta aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan. Selain itu, tuturnya, dampak perubahan iklim dan kejadian alam juga turut memperparah kondisi ini. "Jadi, melalui Ranperda ini, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Diharapkan, kebijakan ini dapat menjadi dasar bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha, untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup kita," terangnya.
Serba Serbi
Serba Serbi
Vritimes dan MataJambi.com Bermitra Perkuat Penyampaian Berita Digital di Jambi
Jakarta, katakabar.com - Vritimes dan MataJambi.com bermitra guna perkuat penyampaian berita digital di Provinsi Jambi. Vritimes perusahaan teknologi media yang berbasis di Tokyo, telah umumkan kemitraan strategis dengan MataJambi.com, portal berita online terkemuka di Jambi. Kemitraan ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi distribusi dan analitik canggih Vritimes guna meningkatkan efektivitas dan jangkauan penyampaian berita di wilayah Jambi. Melalui kolaborasi ini, MataJambi.com integrasikan platform analitik dan distribusi Vritimes, memungkinkan penyajian berita yang lebih cepat, akurat, dan relevan dengan kebutuhan pembaca lokal. Teknologi ini bakal membantu MataJambi.com dalam mengoptimalkan konten dan memperluas pengalaman pengguna dengan fitur interaktif dan personalisasi berita. “Kemitraan ini langkah penting dalam usaha kami untuk mendukung media lokal dengan teknologi yang dapat membawa dampak nyata," kata CEO Vritimes, Ferry. Kami yakin dengan teknologi Vritimes, tambah Ferry, MataJambi.com mampu menghadirkan cerita yang lebih berdampak dan memperkuat posisi mereka sebagai sumber berita terpercaya di Jambi. Kontak: Media Relations Team marketing@vritimes.com.
Galeri
Galeri
DPRD Rohul Paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi Pendapat Pemerintah Tiga Ranperda
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu gelar rapat paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Pemerintah Atas Tiga Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu, pada Selasa (17/2) lalu. Ranperda inisiatif DPRD Rokan Hulu tersebut, yakni tentang tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Ranperda tentang Penyelenggara Pondok Pesantren dan Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh pengusul. Penyampaian Jawaban Fraksi atas Pendapat Pemerintah Atas Tiga Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin Ketua DPRD Rokan Hulu, Novli Wanda Ade Putra,ST,M.Si berjalan sukses meski ada dinamika politik di tengah berlangsungnya paripurna.
Riau
Riau
Pemkab Meranti Sampaikan RAPBD Perubahan 2023, Ini Penjelasnnya
Meranti, katakabar com - Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar sampaikan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti 2023, di Balai Sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Rabu (27/9). Kata Asmar, penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempertimbangkan kondisi terkini perekonomian daerah dan nasional, serta memperhitungkan kemampuan fiskal daerah. "Pendapatan daerah yang dianggarkan di perubahan APBD nggaran tahun 2023 perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan," ujarnya. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. "Untuk itu, kami sampaikan RAPBD Perubahan 2023 dengan komposisi belanja berjumlah Rp1.261 triliun, dan pendapatan berjumlah Rp1.289 triliun, dengan surplus sebesar Rp28 miliar," rincinya. Lantaran waktu yang sempit untuk tahap pelaksanaan di tahun 2023 ini, tuturnya, RAPBD Perubahan hendaknya segera dibahas dan disetujui DPRD Kepulauan Meranti. "Saya yakin dan percaya, kita semua yang hadir di sini dipayungi semangat dan niat yang tulus untuk membangun Meranti yang maju, cerdas dan bermartabat," jelasnya. Unsur pimpinan Forkopimda, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kepulauan Meranti, staf ahli bupati, dan para Asisten Setdakab, kepala OPD, camat seta pejabat dan lainnya, hadir saat rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti ketiga tahun 2023.