Hukrim
Ketua Komis II DPR RI Sebut Perkebunan Sawit Bisa Pertahanan Ekonomi Wilayah Perbatasan
Jakarta, katakabar.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan pentingnya pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah perbatasan sebagai langkah strategis perkuat ekonomi, sekaligus menjaga kedaulatan negara kesatuan republik indonesia atau NKRI. Melalui keterangan persnya di Jakarta, Rifqinizamy mengutarakan, wilayah perbatasan punya potensi besar belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, kehadiran usaha produktif seperti perkebunan sawit tidak hanya membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, tapi juga bisa menjadi pilar pertahanan melalui keterlibatan aktif penduduk setempat. "Sepanjang ribuan kilometer perbatasan darat kita, bisa dikembangkan perkebunan kelapa sawit atau sektor produktif lain. Tentunya dengan melibatkan pihak swasta, dan mempekerjakan warga lokal," ujar Rifqinizamy, Rabu (3/9) lalu. Legislator dari Nasdem ini menekankan, aktivitas ekonomi di perbatasan memiliki dua tujuan sekaligus, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menyediakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru. Terus, memperkuat ketahanan negara karena warga yang terlibat dalam aktivitas produktif di wilayah perbatasan secara langsung menjadi “benteng kedaulatan” di daerah terluar. Selain itu, Rifqinizamy mengingatkan penegasan batas wilayah negara menjadi hal krusial untuk mengurangi potensi sengketa dengan negara tetangga. Ia mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP untuk meningkatkan kualitas pos-pos tapal batas dengan fasilitas memadai sebagai bentuk penguatan kedaulatan negara. "Penguatan diplomasi juga tetap harus dijalankan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri punya peran penting menyelesaikan persoalan batas negara secara resmi," imbuhnya, dilansir laman EMG, Jumat (5/9). Dorongan legislator ini muncul di tengah perhatian publik terkait insiden penembakan warga di Nusa Tenggara Timur. Rifqinizamy menyebutkan, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya ketegasan dalam menjaga batas wilayah. Ia menegaskan aparat penegak hukum harus mengambil langkah tegas, dan jika melibatkan pihak asing, yurisdiksi hukum internasional bisa dijadikan alat menuntut keadilan.
