Sarpas
Sorotan terbaru dari Tag # Sarpas
Sawit
Sawit
PSR dan Sarpras Stop Dulu! Petani Sawit Keberatan BPDPKS Diganti Jadi BPDP
Jambi, katakabar.com – Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) umumkan penghentian sementara pencairan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan dana Sarana dan Prasarana (Sarpras) Perkebunan Kelapa Sawit hingga waktu yang tidak ditentukan, di pekan kedua Januari 2025 lalu. Memang, di surat itu dijelaskan kebijakan tersebut hanya sementara dan terkait dengan perubahan nomenklatur BPDPKS menjadi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP). Tapi, pengumuman ini sontak picu kebingungan di kalangan petani kelapa sawit. Soalnya, banyak yang tengah berharap segera mendapatkan dana bantuan tersebut untuk meremajakan dan meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit.
Sawit
Sawit
Silahkan Pekebun Ajukan Bantuan Sarpras Untuk Pengembangan Perkebunan Sawit
Lampung, katakabar.com - Pekebun kelapa sawit silahkan ajuakan bantuan program Sarana Prasarana (Sarpras) perkebunan kelapa sawit. Program Sarpas ini bertujuan untuk peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit. Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran CPO Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Ahmad Munir saat workshop Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Lampung, pada 27 hingga 29 Maret 2024, menyatakan program Sarpras krusial mesti dipenuhi pekebun kelapa sawit persyaratannya. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang gelar warkshop dihadiri 120 peserta dengan narasumber dari BPDPKS, Ditjenbun, Disbun Provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, hingga salah satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Menurut Munir, petani sawit dapat mengajukan permohonan sarana dan prasana, berupa jalan usaha perkebunan, alat berat, truck, pupuk, pestisida dan alat perkebunan setelah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Kabupaten masing-masing. “Hal ini mengacu pada keputusan Dirjen Perkebunan mengenai Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Kerangka Pendanaan BBPDPKS,” ulas Munir, dilansir dari majalah hortus, pada Jumat (29/3). Dijelaskab Munir, jenis Sarpas perkebunan kelapa sawit Berdasarkan Permentan Nomor 03 Tahun 2022 dan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 273 tahun 2020, ada 8 jenis meliputi benih, pupuk dan pestisida (Ekstensifikasi), Pupuk dan Pestisida (Intensifikasi), Alat pascapanen dan Unit Pengolahan Hasil, Peningkatan Jalan dan Tata Kelola Air, Alat Transportasi, Mesin Pertanian; Infrastruktur Pasar, dan Verifikasi Teknis (ISPO). “Bagi kelompok tani atau pekebun silakan untuk mengajukan program Sarpras ini,” seru Munir. Hampir separuh atau setara 42 persen perkebunan kelapa sawit Indonesia, yakni perkebunan petani swadaya dan tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dengan berbagai macam kondisi. Bahkan, 4,2 juta hektar perkebunan tersebut perlu dilakukan peremajaan atau replanting. “Seluas 4,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit tersebut perlu dilakukan peremajaan, sebab kinerjanya kurang maksimal lantaran umur tanaman sudah tua, atau produktivitasnya rendah,” terangnya. Saat ini, kata Munir, masih banyak tantangan perkebunan kelapa sawit, seperti produktivitas rendah, hanya 3,8 ton per hektar per tahun. Ini masih jauh dibandingkan dengan produktivitas perkebunan besar swasta yang mencapai 6 hingga 7 ton per hektar per tahun. Selain itu, lanjutnya, terkait hilirisasi pemanfaatan produk samping sawit belum optimal. Lalu, ada seluas 3 juta hektar sawit terindikasi berada di dalam kawasan hutan sehingga legalitasnya bermasalah. Terus, masih ada gangguan usaha dan konflik yang mengakibatkan kurangnya harmonisasi PBS/PBN dengan pekebun sehingga menurunkan produktivitas,” bebernya. Ketua DPW APKASINDO Lampung, Abdul Simanjutak menyampaikan langkah selanjutnya dari kegiatan ini agar petani plasma yang tergabung di koperasi bisa mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan menjadi bermitra dengan berbagai perusahaan. “Kegiatan ini cukup bagus dengan adanya pembinaan dan sosialisasi APKASINDO kepada masyarakat yang kurang memahami rantai bisnis pemasaran sawit dan membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh petani sawit contohnya pupuk serta advokasi,” ucap Abdul. Melalui workshop ini, harap Abdul, petani dapat edukasi terkait hulu sawit terutama mengenai manfaat dan tipelovi kemitraan, tatakelola harga Tandan Buah Segar (TBS) dan mengenai perbedaan pupuk asli dan palsu, sebab di Lampung masih banyak mendapatkan pupuk palsu. "Petani sawit di Lampung bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah agar bisa meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang ada di Lampung," harapnya. Terima kasih, tutur Abdul, kepada BPDPKS dan Ditjenbun yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan workshop ini. “Adanya kegiatan workshop ini kita ucap syukur, harapannya ke depan di Lampung terus dilaksanakannya kegiatan ini,” sebutnya. Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung menimpali, pihaknya terus melakukan upaya peningkatan kesejahteraan terhadap petani sawit. "Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel Oil (PKO) minyak inti sawit dua produksi utama dari pengolahan TBS di Pabrik Kelapa Sawit (PKS)," katanya. Kehadiran sawit, ulas Gulat, telah merubah kehidupan dan ketergantungan dunia industri kimia terhadap CPO dan PKO. Kesuksesan ini diraih adanya kemitraan antara petani sawit di Provinsi Lampung kepada pemerintah lewat dinas perkebunan. “Kesuksesan petani sawit di Lampung berkat dinas perkebunan dekat petani, sehingga membuat petani lebih percaya diri, dan lebih maju,” urai Gulat. Untuk itu, Gulat meminta, pemerintah setempat membuka regulasi agar di Provinsi Lampung mendukung pe,mbangunan pabrik mini minyak goreng. “Jadi, kami meminta kepada pemerintah agar mengupayakan hal tersebut untuk membantu kemudahan petani sawit,” serunya. Rencanakan Pembangunan Pamigo Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Yuliastuti menyatakan, hingga saat ini petani sawit sangat bergantung dengan pabrik sawit. Untuk itu, pemerintah sudah merencanakan untuk pembangunan Pabrik Minyak Goreng (Pamigo). “Jadi, untuk pamigo Pemprov sudah mengarah kepada program untuk bagaimana sawit rakyat bisa diolah oleh daerah itu sendiri,” imbuhnya. Perencanaan pembangunan Pamigo itu, terang Yuliastuti, sudah bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila). Kami sudah melakukan uji kelayakan untuk pembangunan pabrik mini minyak goreng. Mudah-mudahan ke depan bisa direalisasikan. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budi Chondrowati menekankan kepada pemerintah agar mempermudah persyaratan peremajaan sawit rakyat (PSR). Harapannya, kepada Menteri Pertanian RI agar mempermudah regulasi pembuatan pamigo di Lampung. “Lampung mengalami kesulitan untuk kuota yang luasnya 2400 hektar. Makanya, kepada menteri pertanian agar Lampung bisa menjadi contoh daerah lain,” tandasnya.
Nusantara
Nusantara
Sarpras Diperkuat Dongkrak Produktivitas, Kementan RI: Sawit Rakyat Perlu Perhatian
Jakarta, katakabar.com - Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menekankan kepada jajaran lingkup Ditjen Perkebunan untuk memperkuat perkelapasawitan Indonesia. Sesuai arahan Mentan RI, Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menjelaskan, perkebunan kelapa sawit khususnya sawit rakyat perlu dapat perhatian banyak pihak. “Ini untuk menjaring masukan untuk merumuskan komitmen para pihak dalam rangka akselerasi pencapaian Sarana dan Prasarana (Sarpras)," ujar Andi Nur, dilansir dari laman website resmi Kementan RI, pada Selasa (5/12). Untuk itu, ajak Andi Nur, mari semua pihak yang terlibat dalam program Sarpras kelapa sawit ini, untuk mewujudkan komitmen bersama, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan pekebunan, dan tata kelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen meningkatkan perkelapasawitan Indonesia, ulas Andi Nur, Kementan RI gelar kegiatan Koordinasi Penguatan dan Percepatan Kegiatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, di Jakarta, awal Desember 2023. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ardi Praptono menekankan, rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, asosiasi perkebunan terkait dengan mendukung dan memperkuat akselerasi pencapaian program Sarpras.
Nasional
Nasional
Rekomtek Dinilai Hambat Petani Dapat Program Sarpras BPDPKS
Bengkulu, katakabar.com - Pengamat kebijakan publik Provinsi Bengkulu, Yulfiperius mengatakan, sistem bantuan saprodi dan sarpras yang dibikin BPDPKS harus lebih efisien dan cepat. Menurutnya, integrasi yang belum optimal antara LKPP dan BPDPKS jadi salah satu hambatan belum maksimalnya program. "Proses pengadaan sebaiknya melalui katalog digital (e-catalog) dari pada melalui proses lelang yang berkepanjangan," jelas Yulfiperius, dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (4/12). Sarpras itu, ujar Yulfiperius, urgensi bagi petani dan tidak bisa menunggu waktu yang lama. "Gara-gara proses lelang, banyak sarpras yang belum selesai dibikin hingga saat ini. Penggunaan sistem e-catalog dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pengadaan," beber Yulfiperius. Pentingn perbaikan sistem ini tidak hanya bersifat lokal, sambungnya, melainkan berdampak pada kesejahteraan petani kelapa sawit secara keseluruhan. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak untuk meningkatkan efisiensi distribusi sarana dan prasarana bagi para petani kelapa sawit di Bengkulu. "Kami minta pemerintah setempat segera mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi sarana dan prasarana bagi para petani kelapa sawit di Indonesia termasuk Bengkulu," imbuhnya.
Nasional
Nasional
Disbun Kutim Terima Transferan Dana FCPF CF Rp1,8 Miliar Digunakan Untuk Sarpas
Sangatta, katakabar.com - Dinas Perkebunan (Disbun) Kutai Timur (Kutim) dapat transferan dana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1,8 miliar. Dana ini untuk program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) atau emisi rumah kaca melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur. Kepala Disbun Kutim, Sumarjana mengaku pihaknya menargetkan program FCPF CF atau emisi rumah kaca di pertengahan Desember 2023 mendatang bakal rampung. "Kita masih berproses baik fisik maupun keuangan lantaran masuk anggaran perubahan, apalagi waktu mengelola program terbatas," ujarnya, kemarin, dilansir dari laman korankaltim.com, pada Senin (4/12). Meski begitu, kata Sumarhana, kita tetap optimis program selesai pada Desember 2023 ini, sebab semua kegiatan non fisik. Program lingkungan ini telah digadang-gadang dari 13 tahun lalu lewat program penurunan emisi karbon gas rumah kaca, akhirnya berbuah manis bagi Provinsi Kalimantan Timur. "Alhamdulillah, kali ini kita dapat transferan melalui Bappeda Kutim sebesar Rp1,8 miliar. Ke depan mudah-mudahan dananya bertambah," harapnya. Kepala Bidang (Kabid), Prasarana dan Sarana Disbun Kutim, Ii Sumirat menuturkan, kita bakal gunakan sebagian anggaran untuk prasarana dan sarana. "Anggaran itu sangat membantu untuk mendukung program khususnya di bidang kami," terang Sumirat. Selain itu, sebut Sumirat, kita melakukan kegiatan sosialisasi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya (STDB) tanaman perkebunan di Kecamatan Kaliorang. "Saat ini sedang melakukan identifikasi lapangan khususnya lahan-lahan petani kelapa sawit sekaligus sosialisasi terkait STDB," jelasnya. Identifikasi memerlukan waktu dan proses lama, beber Sumirat, jadi belum selesai. Harapannya bisa secepatnya tuntas dan petani bisa mengurus surat tanda daftarnya. "Ini syarat wajib yang harus dimiliki petani dan banyak kemudahan yang didapatkan petani, seperti akses permodalan dan kerja sama," ucapnya. Kemudahan lain yang dapat petani kelapa sawit, ulas Sumirat, bantuan berupa hibah dari pemerintah bagi petani yang telah memiliki STDB. Dokumen ini jadi acuan pemerintah untuk memberikan bantuan bagi petani. "Guna mendorong peningkatan usaha perkebunan masyaraka yang terus mengalami perkembangan dan peningkatan luasan lahan," tandasnya.
Nasional
Nasional
Disbun Kaltim Usulkan Percepatan Sarpas dan Replanting
Jakarta, katakabar.com - Dinas Perkebunan (Disbun) Kalimantan Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia dua hari lamanya dari 30 November hingga 1 Desember 2023 lalu, di salah satu hotel dilanjutkan di Audiotorium Kementan RI Jakarta. Selain Disbun Kalimantan Timur yang ikut, Disbun Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia turut mengikuti Rakor Kementan RI. Sekretaris Disbun Kalimantan Timur, Surono turut mendampingi Kadisbun Kaltim, Ahmad Muzakkir menyebutkan, agenda ini komitmen pemerintah dalam mengembangkan komoditas perkebunan di negeri ini. “Ini upaya untuk membangun sinergi antara berbagai stakeholder dan pelaku usaha bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia,” ujar Surono bye telepon genggamnya, dua hari lalu, dilansir dari laman website resmi Pemprov Kalimantan Timur, pada Ahad (3/12). Kegiatan ini, harap Surono, perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya di 'Bumi Etam' nama lain dari Kalimantan Timur terus meningkat dengan tata kelola yang lebih berkualitas. “Dengan semangat perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit ini dapat mendorong peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas kelapa sawit,” harapnya. Di sesi agenda pembukaan kegiatan ini, tutur Surono, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Aldi Praptono paparkan program Sarana dan Prasarana (Sarpas) perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya itu, kata Surono, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung dan turut menjabarkan pada iegiatan Sarana dan Prasarana (Sarpas) perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kepala Disbun Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir menimpali, pada Rapat Koordinasi (Rakor) kita sampaikan berbagai hal yang diperlukan untuk percepatan Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting pada 2024 mendatang. “Kita usulkan benih, pupuk dan pestisida melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan jalan produksi, alat pasca panen dan untuk kegiatan ISPO. Di mana kebijakan Kementan Ri bertujuan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia),” terangnya. “Harapannya, usulan pada 2024 mudah-mudahan dapat direalisasikan Kementerian Pertanian (Kementan) RI,” ucapnya. Menurutnya, pengusulan percepatan perkebunan sawit merupakan permintaan dari setiap daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. Tapi, ulas Muzakkir, ada beberapa daerah seperti Kutai Barat (Kubar), Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar) terdapat syarat belum terpenuhi saat diverifikasi pihak Disbun Kalimantan Timur. “Kami hanya memverifikasi dan meneruskannya ke Direktorat Jendral Perkebunan,” tegas Muzakkir. Beberapa daerah tadi, sebut Muzakkir lagi, belum memiliki surat dari Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa lokasi masyarakat yang diusulkan berada di luar hak guna usaha (HGU) yang ada, dan itu kewenangan Kantor Pertanahan atau BPN untuk menerbitkan. Hal ini sesuai amanat yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. “Artinya, Survey dan identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) harus Clean and Clear atau CNC,” imbuhnya. Diketahui, Direktorat Jendral (Ditjen) Perkebunan Kementrian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan dan Percepatan Kegiatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
Nasional
Nasional
Di Aceh, Sembilan Kabupaten dan Kota Dapat Alokasi Program Sarpras Sawit
Banda Aceh, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus gencar dorong pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Aceh. Selain lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dukungan diberikan lewat program Sarana dan Prasarana (Sarpras). Berdasarkan kerja sama penyaluran bantuan Sarpras yang sudah diteken Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh dengan Ditjenbun Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Pad 2023 ini, BPDPKS bakal membantu Sarpras buat 9 kabupaten dan kota sentra sawit di Aceh. Data yang dihimpun dari Distanbun Aceh, 9 daerah itu, meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat, dan Kota Subulussalam. Jenis bantuan Sarpras yang mau disalurkan meliputi kegiatan ekstensifikasi benih, pupuk dan pestisida, kegiatan intensifikasi pupuk dan pestisida, alat pasca panen, unit pengolahan hasil, peningkatan jalan dan tata kelola air, alat transportasi, mesin pertanian dan infrastruktur pasar, serta verifikasi teknis Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Ini rincian bantuan yang dialokasikan untuk masing-masing kabupaten dan kota, yakni Aceh Jaya berupa bantuan pupuk dan pestisida untuk lahan 50 hektar peningkatan jalan perkebunan seluas 200 hektar satu paket ISPO Aceh Singkil, bantuan pupuk dan pestisida untuk lahan 100 hektar pembangunan jalan perkebunan seluas 300 hektar satu paket ISPO alat pasca panen satu paket Aceh Utara, bantuan pupuk dan pestisida untuk lahan 100 hektar peningkatan jalan perkebunan seluas 260 hektar satu paket ISPO Nagan Raya, bantuan pupuk dan pestisida untuk 100 hektar peningkatan jalan perkebunan seluas 300 hektar ISPO satu paket. Aceh Tamiang, bantuan pupuk dan pestisida untuk 50 hektar pembangunan jalan perkebunan untuk 100 hektar bantuan mesin pertanian 1 unit, satu paket ISPO bantuan alat pasca panen Aceh Timur, bantuan pupuk dan pestisida untuk 100 hektar pembangunan jalan perkebunan untuk 150 hektar satu paket ISPO Pidie Jaya, bantuan benih, pupuk dan pestisida untuk 200 hektar peningkatan jalan perkebunan untuk 50 hektar bantuan mesin pertanian satu paket ISPO Aceh Barat, bantuan bibit, pupuk dan pestisida untuk 50 hektar bantuan pupuk dan pestisida untuk 100 hektar pembangunan jalan perkebunan untuk 100 hektar satu paket ISPO Kota Subulussalam, bantuan pupuk dan pestisida untuk 100 hektar peningkatan jalan perkebunan untuk 170 hektar 1 unit mesin pertanian satu paket bantuan ISPO
Riau
Riau
Dorong Percepatan Pengembangan Sawit, Kasmarni: Butuh Perhatian Khusus
Duri, katakabar.com - Bupati Kabupaten Bengkalis, Kasmarni dukung penuh percepatan pengembangan perkebunan kelapa sawit melalui bantuan sarana dan prasarana kepada para petani kelapa sawit. Menurut Kasmarni, Kabupaten Bengkalis salah satu daerah yang memiliki hamparan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas. Untuk itu, perlu perhatian khusus agar dapat menjadi penopang perekonomian masyarakat. "Kita miliki lahan perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 130.547,7 hektar dengan total pekebun sebanyak 41.650 Kepala Keluarga (KK). Potensi ini mesti didukung dan dioptimalkan," kata Bupati Kabupaten Bengkalis saat sosialisasi Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS), di Mahoni Room, salah satu hotel Duri, pada Rabu, (30/8). Orang Nomor Satu di 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis, dihadapan petani kelapa sawit, khususnya yang berada di Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau, menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis lewat BPDPKS pada 2023 ini, sudah sediakan alokasi lima paket kegiatan, meliputi 150 hektar untuk jenis bantuan intensifikasi, 100 hektar untuk jenis pembangunan jalan produksi, 1 unit alat transportasi, 2 sertifikat ISPO dan 1 alat pascapanen. "Semua bantuan sarana dan prasarana tersebut diberikan kepada petani kelapa sawit melalui berbagai kelompok, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi perkebunan, dan kelembagaan lainnya," ulasnya. Bupati Kabupaten Bengkalis menegaskan, Pemkab Bengkalis komitmen untuk terus mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan kelapa sawit di 'Negeri Junjungan'. Kepada kelompok tani, manfaatkan program sarana dan prasarana yang diberikan, guna meningkatkan produksi dan produktivitas kebunnya agar lebih berkembang dan maju dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Tenaga Ahli Bupati, Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta Fungsional di lingkungan Pemkab Bengkalis turut dampingi Bupati Kabupaten Bengkalis di acara sosialisasi.
Riau
Riau
Selepas Sosialisasi, Asa Disbun Riau Program Sarpras Direalisasikan
Pekanbaru, katakabar com - Dinas Perkebunan Provinsi Riau selepas menggelar sosialisasi berharap program sarana dan prasarana segera direalisasikan pihak pusat sekaligus turun ke beberapa daerah yang sudah mengusukan program Sarpras. "Sesudah sosialisasi ini dilaksanakan, mudah-mudahan pihak dari pusat turun ke beberapa daerah yang sudah mengusukan program Sarpras," ujar Kepala Bidang Sarpras Dinas Perkebunan Provinsi Riau, T Ridwan Putra Yuda, pada Senin (31/7). Dijelaskan Ridwan, ada beberapa usulan dari petani yang saat ini menjadi perioritas, yakni usulan perbaikan jalan kebun untuk petani kelap sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Selan itu kata Ridwan dilansir dari laman elaeis.co, intensifikasi dan ekstensifikasi buat petani sawit di Kabupaten Pelalawan dan bantuan alat transportasi untuk petani sawit di Kabupaten Siak. Terus melakukan percepatan realisasi program Sarana dan Prasarana (Sarpras) untuk para petani kelapa sawit di Provinsi Riau. "Program Sarpas didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini diharapkan bisa membantu para petani kelapa sawit meningkatkan infrastruktur dan produktivitas" imbuhnya. Diketahui, Disbun Provinsi Riau dua hari lamanya, dari 27 hingga 28 Juli 2023 lalu gelar sosialisasi kesekian kalinya, di salah satu hotel di Pekanbaru. Peserta sosialisasi tiga orang perwakilan dari kelompok petani, dinas perkebunan sembilan kabupaten di Riau, sejumlah asosiasi petani dan pengusaha kelapa sawit yang ada di Riau, meliputi Apkasindo, Samade, Aspek-PIR dan GAPKI.
Nasional
Nasional
DPW Apkasindo Babel: Sarpas Bisa Bikin Petani Kelapa Sawit Sejahtera
Babel, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapat alokasi program Sarana Prasarana (Sarpras). "Bantuan Sarpras diberikan bentuk paket, seperti intensifikasi seluas 100 hektar, pembangunan jalan produksi seluas 100 hektar, dan satu sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)," kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (22/7). Perihal ini disampaikan oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, di mana pihaknya Saat ini ujar Rahman, Pemkab Bangka Tengah yang dinakhodainya tengah menggenjot lahan kebun kelapa sawit dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit. "Dari alokasi ini, kita dapat bantuan pula alat pasca panen dan unit pengolahan hasil," jelasnya. Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW Apkasindo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dikomandoi Sahurudin dukung Pemkab Bateng. Menurutnya, Sarpras ini sangat bagus bagi petani kelapa sawit. Itu sebabnya, kita dukung alokasi Sarpras ini. Soalnya dapat menjamin petani lebih sejahtera. "Kalau berjalan sukses, kebun kelapa sawit di Bateng semakin terawat, dan produksinya bisa meningkat. Begitu pun infrastruktur yang bagus mendukung pengangkutan hasil panen kebun kelapa sawit petani," jelasnya. Ditambahkannya, makin baik infrastruktur semakin kecil pula biaya yang dikeluarkan petani kelapa sawit. Akhurnya, hasil panen kebun semakin dapat dinikmati para petani kelapa sawit.