Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Jumat, 21 November 2025 | 07:45 WIB

DPW PWMOI dan DPD Kota Pekanbaru Konsolidasi, Siap Sukseskan Pelantikan se Riau

Pekanbaru, katakabar.com - Untuk memantapkan pelaksanaan pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) se Provinsi Riau pada Desember 2025 nanti, Tim Konsolidasi DPW PWMOI Riau konsolidasi penutup dengan DPD PWMOI Kota Pekanbaru, Kamis (20/11). Konsolidasi terakhir digelar di caffe Mie Tarempah Berkah, Jalan Ahmad Yani Pekanbaru, Ketua Tim Konsolidasi DPW PWMOI, Nurhayati, menyampaikan sekaligus menyerahkan hasil selama konsolidasi kepada ketua DPW PWMOI Riau. Kita sudah melakukan konsolidasi ke seluruh DPD PWMOI, yakni 8 DPD dan terakhir DPD Kota Pekanbaru, dengan total 9 DPD. Selama kita lakukan konsolidasi, ujar Nurhayati, semua DPD PWMOI menyambut dengan sangat antusius dan semangat kedatangan kita didaerah-daerah, dan mereka sangat ingin mengibarkan bendera PWMOI di daerahnya masing-masing. Dari 9 DPD tersebut, 4 DPD sudah punya SK, yakni DPD Kota Pekanbaru, DPD Kuansing, DPD Siak dan DPD Dumai, serta 5 DPD lagi masih surat mandat, Rohil, Pelalawan, Tembilahan, Kepulauan Meranti dan Kampar. "Dan terakhir komunikasi kita, 5 DPD tersebut segera mengurus SK dalam pekan ini," terang Nurhayati Bendahara DPW PWMOI Riau. "Tambah satu DPD lagi bakal ikut pelantikan, tetapi dengan sesuatu hal, dan keadaan tidak dapat dilakukan konsolidasi kesana, yakni DPD Bengkalis tetapi mereka segera mengurus SK untuk bisa dilantik pada Desember nanti, dan hanya Kabupaten Rokan Hulu, dan Indragiri Hulu belum ada DPD PWMOI," ulas Nurhayati. Ketua DPW PWMOI Riau yang ikut hadir saat konsolidasi DPW PWMOI terakhir, H. Rio Kasairy ucapkan terima kasih kepada Tim Konsolidasi DPW PWMOI yang telah berjibaku untuk membesarkan, dan mengibarkan bendera PWMOI diseluruh Kota dan Kabupaten se Riau dengan menjalin silaturahmi, dan tatap muka langsung dengan pengurus DPD Kota dan Kabupaten se Provinsi Riau. "Konsolidasi yang kita lakukan ini dalam rangka pelantikan DPW, DPD PWMOI se Riau. Untuk itu diminta keseriusan kawan-kawan di daerah agar segera mengurus SK, sebab masih berupa surat mandat, tetapi Alhamdulillah semua kawan-kawan di daerah bagai gayung bersambut, dan siap untuk mengurus SK, sehingga DPD-DPD tersebut siap untuk dilantik dibulan Desember nanti," ucap Rio. Rio menegaskan, untuk periode DPW PWMOI sekarang sedikit berbeda dengan periode sebelumnya, banyak hal dan banyak kegiatan bakal dilakukan. Apalagi kita membuka kran kepada seluruh kawan-kawan, baik di DPW dan DPD, sepanjang itu hal yang positif membesarkan organisasi, dan lebih utama koordinasi. Kita ingin satu komando dan kompak, sehingga dengan kompak kita bisa besar. DKetua DPD PWMOI Kota Pekanbaru, Aprianto, mengucapkan terima kasih kepada Tim Konsolidasi DPW PWMOI, dan Pengurus DPW PWMOI yang hadir pada konsolidasi terakhir ini, sekaligus penutup dari rangkaian konsolidasi oleh Tim Konsolidasi dalam rangka menjalin silaturahmi, serta komunikasi langsung tatap muka untuk persiapan pelantikan DPW, DPD PWMOI se Provinsi Riau pada Desember nanti. "Dari penyampaian panitia pelantikan tadi, kita DPD PWMOI Kota Pekanbaru sebagai tempat atau tuan rumah pelaksanaan pelantikan nanti. Kami siap, dan berkolaborasi dengan panitia pelantikan gelar pelantikan nanti," imbuhnya. Seperti yang disampaikan Ketua DPW tadi, PWMOI periode sekarang sedikit berbeda dengan periode sebelumnya, kita akan lakukan kegiatan-kegiatan mensejahterakan anggota, tapi tetap dengan satu komando, dan saling berkoordinasi. "Dengan satu komando, dan berkordinasi, kita menjadi kompak, sehingga organisasi kita (PWMOI) menjadi besar. Kita, seluruh pengurus dan juga anggota bisa sejahtera," sebutnya.

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:32 WIB

Rakor Kades se Provinsi Riau, H Asmar: Ayo Lebih Kompak Lagi Majukan Desa

Pekanbaru, katakabar.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau gelar Rapat Koordinasi (Rakor) kepala desa (Kades) se Provinsi Riau di Ballroom di salah satu Hotel Pekanbaru, pada Jumat (3/5) kemarin. Rakor itu dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar beserta Bupati dan Walikota diikuti Kepala Dinas Pemberdayaan Desa, camat, lurah, dan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) se Provinsi Riau. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs La Ode Ahmad P Bolombo sampaikan arahan, pemerintah desa harus menjamin pelayanan dasar berjalan dengan baik dan maksimal. Diingatkan La Ode, pentingnya kerja sama antar desa agar tidak hanya satu desa yang maju, melainkan banyak desa maju bersama-sama. Plt Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar aminkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti telah mengambil peran sangat strategis sebagai upaya membangun dan memajukan desa di Kepulauan Meranti. "Peran Pemkab sangat strategis bagi pembangunan desa, jelas sekali Pemkab Kepulauan Meranti mempunyai tujuan untuk mengembangkan daerah pedesaan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan dukungan kegiatan ekonomi yang tujuannya tak lain untuk memajukan daerah pedesaan," jelasnya. Kepada seluruh pihak, ajak Plt Bupati Kepulauan Meranti, mulai dari Forkopimda hingga masyarakat untuk bersinergi dan kompak dalam membangun dan memajukan pedesaan. "Mari kompak majukan desa dan terus berbenah untuk menjadikan desa kita unggul, agamis dan sejahtera," serunya. Pemprov Bantu Sepeda Motor Di Rakor tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan bantuan berupa dua unit sepeda motor untuk setiap desa. Total ada 3.182 unit sepeda motor yang disalurkan bagi 1.591 desa yang diserahkan secara simbolis oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo dan Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto kepada perwakilan kades dari 10 kabupaten se Riau. Bantuan dana untuk pembelian kendaraan operasional tersebut bersumber dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Riau 2024. Pengadaan kendaraan tersebut dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa. "Tahun ini Pemprov Riau memberikan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional bagi desa. Total anggarannya Rp45 juta per desa untuk pembelian dua unit sepeda motor," kata Pj Gubri. Jadi, pesan SF Haryanto, sepeda motornya nanti ada dua, satu untuk kepala desa dan satu untuk BPD. Mereka yang membeli sendiri kendaraannya, tidak difasilitasi oleh Pemprov maupun Pemkab," tambahnya. Pj Gubri menyebut, sepeda motor tersebut sebagai kendaraan operasional untuk kepala desa dan BPD keliling desa mengecek warga kondisi warganya. "Selama ini kepala desa dan BPD ini tidak memiliki kendaraan operasional. Jadi kedepan kepala desa di Riau sudah punya sepeda motor," ulasnya. Di momen ini, Pj Gubri SF Hariyanto turut menyerahkan penghargaan kepada beberapa desa yang berprestasi di bidang pembangunan desa dan penurunan stunting. Turut mendampingi Plt Bupati Kepulauan Meranti, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M Mahdi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Asrorudin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Agustia Widodo, Kabag Umum Setdakab, Tarmizi, Kabid IKP Diskominfotik, Dody Hamdani, dan Kasubbag Prokopim, Saputra Warisa.

Sabtu, 06 April 2024 | 20:22 WIB

Wow, Kampung KB Desa Sungai Nibung Dinobatkan Terbaik Pertama se Riau

Bengkalis, katakabar.com - Kampung Keluarga Berancana (KB) Desa Sungai Nibung, Kecamatan Siak Kecil dinobatkan sebagai terbaik pertama se Provinsi Riau tahun 2024. Penobatan terbaik ini antarkan Desa Sungai Nibung menjadi duta Provinsi Riau di level nasional. Berdasarkan surat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Provinsi Riau Nomor 173/PD.05/J2/2024 pada 4 April 2024 yang ditandatangani Kepala Perwakilan Mardalena Wati Yulia, menyebutkan tiga desa di Provinsi Riau ditetapkan sebagai kampung terbaik. Ketiga desa tersebut, yakni Kampung KB Desa Sungai Nibung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis meraih posisi terbaik pertama. Terus, Kampung KB Tualang, Kabupaten Siak meraih posisi terbaik kedua, dan Kampung KB Karya Bersama, Kabupaten Kuantan Singingi terbaik ketiga. Alhamdulillah, Desa Sungai Nibung telah mengharumkan nama Kabupaten Bengkalis di level Provinsi Riau, sebagai Kampung KB terbaik pertama. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan program KB,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Daldul KB), Hambali, pada Sabtu (6/4). Dijelaskan Hambali, sebelumnya Desa Sungai Nibung ditetapkan sebagai Kampung KB terbaik tingkat Kabupaten Bengkalis, sehingga layak untuk mewakili 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis di level provinsi. Atas penetapan itu, ujar Hambali, lantas tim verifikasi dari Provinsi yang terdiri dari BKKBN Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (DP3AP2KB), turun ke Desa Sungai Nibung untuk melakukan verifikasi. "Item yang diverifikasi, meliputi verifikasi dokumen pada Kampung KB Desa Sungai Nibung, terkait sasaran program diantaranya penyediaan data dan dokumen kependudukan, peningkatan perubahan prilaku, peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga serta penataan lingkungan hidup keluarga dan masyarakat," jelasnya. Menurut Hambali, penobatan sebagai Kampung KB terbaik se Provinsi Riau, menjadi sebuah motivasi dan sekaligus tantangan bagi seluruh elemen di Desa Sungai Nibung, mulai dari masyarakat, aparat desa dan penyuluh KB untuk meningkatkan semakin meningkatkan program KB. Kehadiran Kampung KB ini memiliki manfaat untuk meningkatkan di Desa, tutur Hambali, sebab melalui program Kampung KB ini dapat menekan angka kelahiran, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencegah stunting dan gizi buruk, meningkatkan kesadaran pentingnya reproduksi dan meningkatkan partisipasi masyarakata dalam pengambilan keputusan membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Rabu, 15 November 2023 | 20:37 WIB

Bupati Meranti Minta Plt Gubri Setujui Usulan Pembangunan Pemkab Meranti

Pekanbaru, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar hadiri silaturahmi bupati dan walikota se Riau bersama Plt Gubernur Riau, H Edy Natar Nasution, di Taman Kelengkeng Pekanbaru, pada Rabu (15/11). Plt Gubri, Edy Natar menjelaskan pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota. "Semua kita arahkan pada potensi daerah masing masing, itu yang kita garap," ujar Edy. Di forum itu, Plt Gubri menjabarkan tujuh konsep pembangunan Riau bakal diimplementasikan ke depan, meliputi sektor pangan dan pertanian, layanan kesehatan, rumah layak huni, pendidikan dan pelatihan, serta lapangan pekerjaan dan ekonomi kerakyatan. Selain itu, masuk infrastruktur untuk kemajuan ekonomi, dan kehidupan masyarakat melayu yang agamis. jelasnya. Plt Bupati Meranti, H Asmar memanfaatkan momen itu melaporkan telah melakukan rapat kerja bersama Sekda Provinsi Riau. Untuk itu, dia minta usulan-usulan yang telah disampaikan Pemkab Meranti bisa disetujui. "Kami sudah diskusi dengan Pak Sekda, banyak yang kita sepakati tinggal persetujuan Pak Gubernur untuk dilanjutkan," jelas Asmar. Menururnya, silaturahmi ini sangat penting untuk menjadi wadah penguatan koordinasi dan komunikasi antara gubernur dengan bupati dan walikota. "Ini sangat baik, membicarakan kemajuan Riau ke depannya, semoga ada perubahan yang lebih baik," harapnya. Di silaturahmi seluruh bupati dan walikota se Provinsi Riau, para kepala OPD Pemprov Riau, serta pejabat dan lainnya, turut hadir.

Rabu, 15 November 2023 | 19:53 WIB

Bupati Bengkalis Ikuti Rapber Bersama Plt Gubri, Sejumlah Isu Strategis Dibahas

Pekanbaru, katakabar.com - Bupati Kabupaten Bengkalis, Kasmarni, Bupati dan Walikota se Riau, ikuti rapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. Edi Natar, untuk sinergikan pembangunan Riau, di Taman Gembira, Pekanbaru, pada Rabu (15/11). Di Rapber itu sejumlah isu strategis dibahas, baik dari sisi pembangunan, kesehatan, pendidikan, pangan, ekonomi dan lainnya. Salah satu isu yang jadi perhatian, yakni pembangunan Jembatan Pulau Sumatera-Pulau Bengkalis. Menurut Plt Gubri, Pulau Bengkalis layak dibangun jembatan menuju Pulau Sumatera. Apalagi isu ini sudah lama dibahas. Ada lima alasan utama mengapa pembangunan jembatan ini penting, yakni pertama alasan historis, Bengkalis Kabupaten Induk saat awal Provinsi Riau terbentuk. Kedua alasan ekonomis, Bengkalis terkenal dengan Durian Bengkalis yang bisa menjadi sektor ekonomi yang bisa dikembangkan termasuk Ikan Terubuk yang ada di Bengkalis. Ketiga, Bengkalis pulau terluar yang menjadi etalase negara dengan potensi Internasional yang besar. Keempat alasan Kompromistis, Bengkalis adalah daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia, sehingga perlu perhatian pembangunan sejak berdirinya kabupaten ini. Kelima alasan logis, Pulau Bengkalis memerlukan aksebilitas transportasi yang lebih baik dengan lalu lintas barang dan jasa dari dan ke Pulau Bengkalis dengan prasarana jembatan terbaik. "Memang, dari Kabupaten Bengkalis sudah sering follow up ke pusat, tapi jika ditambah dengan kekuatan dari Provinsi, Insya Allah kita semakin kuat, apalagi kita paparkan ke lima alasan ini, kami optimis pembangunan ini bisa direalisasikan," jelasnya. Bupati Bengkalis ucapkan terima kasih kepada Plt Gubernur Riau yang sudah sangat peduli kepada Kabupaten Bengkalis. "Isu ini sudah lama dibangun, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dalam merealisasikan pembangunan ini. Apatah lagi pembangunan ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan perkembangan Pulau Bengkalis ke depan," kata Kasmarni. Di forum itu, Bupati Perempuan Pertama di Provinsi Riau ini sampaikan aspirasi yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bengkalis. "Jadi, Pak Plt. Gubernur, di Kabupaten Bengkalis terdapat permasalahan yang menjadi kebijakan dari Provinsi. Misalnya, masalah PLN, ketika mau bangun travo, itu malah jadi kebijakan Provinsi, masalah Rumah Layak Huni (RLH) berbenturan, serta masalah infrastruktur jalan. "Ke depan persoalan ini mudah-mudahan ada jalan keluarnya, ini dibutuhkan sinergi, kolaborasi serta komunikasi dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak terkait," harapnya. Selain itu, Kepala Daerah Bengkalis mengapresiasi pertemuan yang dilakukan Plt. Gubernur Riau. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang curhat dan sharing antara seluruh Bupati dan Walikota se Riau. "Pertemuan yang kita lakukan demi keberlangsungan pembangunan ini tidak hanya dalam forum Musrenbang saja. Apalagi saat Musrenbang apa yang menjadi prioritas tidak diterima, jadi dengan adanya pertemuan ini, segala permasalahan ini dapat disampaikan. "Kami optimis, dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota, Insya Allah, Riau bakal lebih baik," tandasnya.

Senin, 11 September 2023 | 16:58 WIB

'Jaga Zapin' Dikembangkan, Kajari, Bupati dan Wali Kota si Riau Teken MoU

Pekanbaru, katakabar.com - Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau terus mengembangkan dan memperluas program 'Jaga Zapin' sudah berjalan dari tahun 2022 lalu. Program ini digadang-gadang berhasil dukung pengawasan dan pelaksanaan regulasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit hasil kebun petani di tingkat provinsi dan pusat. Pengembangan dan perluasan program 'Jaga Zapin' dilakukan lewat penandatanganan MoU (nota kerja sama) antar bupati dan walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se Provinsi Riau di Gedung Kejati Riau, pada Senin (11/9). Tidak hanya itu, dilakukan pula FGD bertajuk “Jaga Zapin Upaya Mengatasi Permasalahan Sektor Sawit di Provinsi Riau”. Gubernur Riau, H.Syamsuar dan Kajati Riau, Dr. Supardi, SH.MH. Narasumber FGD, yakni Dr. Gulat ME Manurung Ketua Umum DPP APKASINDO, Prof. Dr. Almasdi Syahza Guru Besar Universitas Riau, Ir. Zulfadli Kadisbun Riau, dan Aziz Hidayat Ketua Bidang Perkebunan GAPKI. Ketua Pelaksana, Dr. Robinson Sitorus, SH.,MH.,MM menjabarkan, kegiatan ini bertujuan memperluas dukungan terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan 'Jaga Zapin'. Di mana Kejati Riau melaksanakan kegiatan FGD 'Jaga Zapin' dan penandatangan kesepakatan (MoU) antara walikota dan bupati dengan kepala kejaksaan negeri se Provinsi Riau. "Kegiatan dihadiri lebih 200 orang peserta dari stakeholders pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Apkasindo, Gapki, Samade, Aspekpir dan tentunya dari unsur Kejati Riau serta Kejaksaan Negeri se Provinsi Riau," ujar Robinson dilansir dari laman majalah sawit indonesia online. Dijelaskannya, tujuannya dari kegiatan ialah pengawalan proses penetapan harga TBS oleh tim harga, yakni Kejati Riau sudah berjalan setahun lamanya, pasnya September 2022 lalu. Tapi, implementasi di lapangan harus diawasi dan dievaluasi lantaran sesungguhnya pabrik dan kebun sawit berada di kabupaten dan kota. Program 'Jaga Zapin' lebih diperluas tidak hanya terkait hulu-hilir kelapa sawit. Apalagi 'Jaga Zapin' adalah jaga zona pertanian perekonomian dan industri, sebagai upaya menjaga kestabilan dan ketahan ekonomi riau. “Salah satu fokus Jaga Zapin ini mengatasi permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau, utamanya hubungan sektor hulu-hilir sawit yang cenderung merugikan sektor hulu (harga TBS petani). Soalnya banyak ditemukan pabrik kelapa sawit semena-mena dalam menetapkan harga TBS kelapa sawit petani, jauh dibawah harga penetapan Disbun Riau,” tegas Asbin Kajati Riau ini. Diketahui, pihak Kejati Riau sudah petakan persoalan kelapa sawit di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau, yakni lemahnya posisi tawar dan posisi hukum petani kelapa sawit dalam mendapatkan keadilan harga TBS. Gebrakan pengawalan dan pengawasan penetapan harga TBS kelapa sawit petani di Disbun Riau setiap minggunya awal lahirnya program 'Jaga Zapin' ini. Lantaran itu pula, dilaksanakan MoU antara Kejari dengan bupati dan walikota se Provinsj Riau agar implementasi 'Jaga Zapin' dapat dilakukan Kejari dengan bupati dan walikota se Provinsi Riau di masing-masing daerah.

Jumat, 14 Juli 2023 | 23:17 WIB

Sosialisasi Self-Reporting, Satgas TKKS Bertemu Kepala Daerah se Riau

Pekanbaru, katakabar.com - Satuan Tugas tata kelola kelapa sawit sosialisasi self reporting di Kota Pekanbaru, Riau. Di mana sebelumnya kegiatan sama sudah lebih dulu digelar di Pangkaraya dan Medan. Selain sosialisasi Self-Reporting tata kelola industri kelapa sawit, Satgas sosialisasi tentang optimalisasi penerimaan negara, khususnya industri kelapa sawit. Pertemuan dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB, pada Jumat (14/7) dihadiri Bupati dan Walikota se Riau, kepala dinas yang membidangi perkebunan se Riau, perusahaan perkebunan kelapa sawit, serta Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).