Tanggap

Sorotan terbaru dari Tag # Tanggap

PKC PMII Apresiasi Aksi Cepat Tanggap Kapolda Riau Tangani Karhutla Riau
Riau
Senin, 21 Juli 2025 | 15:08 WIB

PKC PMII Apresiasi Aksi Cepat Tanggap Kapolda Riau Tangani Karhutla

Pekanbaru, katakabar.com - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PKC PMII Riau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, atas kesigapan, dan komitmen menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Riau. Wakil Ketua II Bidang Eksternal PKC PMII Riau, Rachdinal mengatakan, respon cepat Kapolda Riau yang maju ke garis depan untuk memadamkan api Karhutla bentuk nyata dari kebijakan “Green Policing”. “Kapolda Riau harus bertungkus lumus berada di garis depan saat memadamkan api karhutla. Ini adalah bentuk keberpihakan luar biasa terhadap lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Green Policing yang beliau gagas,” ujar Rachdinal, Jumat (19/7). Menurutnya, mengendalikan api bukanlah hal yang mudah di tengah musim kemarau saat ini, lantas aksi nyata Kapolda Riau dalam menangani Karhutla di 'Bumi Lancang Kuning' tentunya perlu didukung semua pihak. “Berkat gerak cepat Kapolda Riau bersama tim ke lokasi kejadian karhutla di Rohil maka bisa dikatakan kebakaran tidak menjadi lebih luas,” ujarnya. Rachdinal menambahkan, upaya pencegahan dan penanggulangan agar bisa lebih dioptimalkan sehingga ke depan kejadian karhutla bisa ditekan atau dihentikan. Sebab, Karhutla tidak hanya berdampak terhadap keselamatan manusia tetapi juga mengancam makhluk hidup lainnya. PKC PMII Riau juga dukung langkah-langkah tegas Kapolda Riau untuk menindak pelaku pembakaran lahan di Riau. “Kami mendukung statemen Kapolda Riau untuk menindak tegas semua pelaku pembakaran lahan, apalagi tidak pandang bulu termasuk mafia lingkungan bahkan perusahaan,”

Atasi Persoalan Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Saran Apkasindo Aceh ke BPDPKS Nasional
Nasional
Selasa, 24 Oktober 2023 | 14:12 WIB

Atasi Persoalan Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Saran Apkasindo Aceh ke BPDPKS

Banda Aceh, katakabar.com - Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasibdo) Aceh, Fadhli Ali menyarankan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bikin bidang tanggap bencana. Menurut Fadhli, bidang tanggap bencana penting lantaran banyak permasalah atau persoalan perkebunan kelapa sawit, seperti jalan dan jembatan penghubung di sentra perkebunan kelapa sawit terputus disebabkan bencana alam. "Lihat, yang terjadi di Aceh Singkil beberapa hari lalu. Petani kesulitan mengakses perkebunan mereka,” ujar Fadhli di Banda Aceh, dilansir dari lama ajnn.net, pada Selasa (24/10). Bidang tersebut, kata Fadhli, berfungsi layaknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apalagi, BPDPKS punya dana yang memadai menangani persoalan kerusakan insfrastruktur. Dengan adanya bidang khusus yang menangani persoalan itu, jelas Fadhli, persoalan petani kelapa sawit di daerah teratasi secepat mungkin. “BPDPKS mudah-mudahan mendengar keluhan ini,” sebut Fadhli. Dalam prakteknya nanti, cerita Fadhli, wilayah yang terkena dampak bencana alam bisa mengusulkan lansung perbaikan insfrastruktur ke BPDPKS. Di mana kelompok tani setempat memberi tembusan kepada kelapa desa, camat, dinas terkait, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Lalu, ulas Fadhli lagi, kelompok petani melampirkan foto lengkap dengan titik koordinat lokasi insfrastruktur yang rusak. Terus, dilampirkan foto sebagai bukti insfrastruktur itu rusak lantaran bencana. “Lebih bagus lagi, apabila ada lampiran yang dimuat oleh media tentang kejadian dan kerusakan dimaksud,” beber Fadhli. Masih Fadhli, usulan dari kelompok tani nanti.dapat dicek lansung BPDPKS dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dengan kecanggihan teknologi saat ini. Untuk itu, harap Fadhli, usulan bidang tanggap bencana ini segera terbentuk. Diterangkan Fadhli, serapan anggaran BPDPKS untuk petani dalam bentuk sarana dan prasarana masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah alokasi anggaran untuk subsidi biodiesel. Maka dengan kebijakan sederhana, tidak rumit, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan petani maka serapan anggaran BPDPKS jumlahnya pasti lebih proporsional, tandasnya.