Banda Aceh, katakabar.com - Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasibdo) Aceh, Fadhli Ali menyarankan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bikin bidang tanggap bencana.

Menurut Fadhli, bidang tanggap bencana penting lantaran banyak permasalah atau persoalan perkebunan kelapa sawit, seperti jalan dan jembatan penghubung di sentra perkebunan kelapa sawit terputus disebabkan bencana alam. 

"Lihat, yang terjadi di Aceh Singkil beberapa hari lalu. Petani kesulitan mengakses perkebunan mereka,” ujar Fadhli di Banda Aceh, dilansir dari lama ajnn.net, pada Selasa (24/10).

Bidang tersebut, kata Fadhli, berfungsi layaknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apalagi, BPDPKS punya dana yang memadai menangani persoalan kerusakan insfrastruktur.

Dengan adanya bidang khusus yang menangani persoalan itu, jelas Fadhli, persoalan petani kelapa sawit di daerah teratasi secepat mungkin.

“BPDPKS mudah-mudahan mendengar keluhan ini,” sebut Fadhli.

Dalam prakteknya nanti, cerita Fadhli, wilayah yang terkena dampak bencana alam bisa mengusulkan lansung perbaikan insfrastruktur ke BPDPKS. Di mana kelompok tani setempat memberi tembusan kepada kelapa desa, camat, dinas terkait, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 

Lalu, ulas Fadhli lagi, kelompok petani melampirkan foto lengkap dengan titik koordinat lokasi insfrastruktur yang rusak. Terus, dilampirkan foto sebagai bukti insfrastruktur itu rusak lantaran bencana.

“Lebih bagus lagi, apabila ada lampiran yang dimuat oleh media tentang kejadian dan kerusakan dimaksud,” beber Fadhli.

Masih Fadhli, usulan dari kelompok tani nanti.dapat dicek lansung BPDPKS dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dengan kecanggihan teknologi saat ini.

Untuk itu, harap Fadhli, usulan bidang tanggap bencana ini segera terbentuk.

Diterangkan Fadhli, serapan anggaran BPDPKS untuk petani dalam bentuk sarana dan prasarana masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah alokasi anggaran untuk subsidi biodiesel.

Maka dengan kebijakan sederhana, tidak rumit, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan petani maka serapan anggaran BPDPKS jumlahnya pasti lebih proporsional, tandasnya.