Uni Eropa

Sorotan terbaru dari Tag # Uni Eropa

RI Lawan EUDR Uni Eropa Internasional
Internasional
Sabtu, 13 Januari 2024 | 22:15 WIB

RI Lawan EUDR Uni Eropa

Jakarta, katakabar.com - Indonesia lawan kebijakan Undang Undang Anti Deforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR). Staf Ahli Kementerian Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menegakan bakal melakukan pertemuan bersama Malaysia dengan Uni Eropa untuk membahas Undang Undang Deforestasi. Pertemuan ini dilakukan dalam task force EUDR di awal Februari 2024 nanti. Ketua Forum Pejabat Senior Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) itu menyebutkan, ada lima hal yang mau disampaikan sebagai langkah protes atas Undang Undang Deforestasi berdampak pada sejumlah komoditas Indonesia, sawit, daging, kopi, kayu, kakao, karet, kedelai, dan turunannya. "Ada lima hal mau disampaikan di join task force bersama Malaysia dan Uni Eropa. Pertama, inklusivitas smallholder, saya yakin dunia bakal melawan," ujarnya saat Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan di The Westin, Jakarta Selatan, paruh dua Januari 2024, dilansir dari laman detik.com, pada Sabtu (13/1). Kedua, bagaimana sustainability atau keberlanjutan yang telah dilakukan Indonesia terhadap komoditas yang terkena dampak Undang Undang deforestasi tersebut. Menurutnya keberlanjutan Indonesia tidak diakui oleh Uni Eropa. "Ketiga, benchmark high rick, low risk, dan standar risk. Ini kita dalam (level) rendah. Ini kita bahas masing-masing," ucapnya. Keempat, Musdhalifah menuturkan Indonesia bakal mengajak Uni Eropa diskusi terkait kebijakan Undang Undang Deforestasi yang membuat segala perizinan bakal memakan jutaan dokumen yang harus diajukan. "Kata teman-teman industri itu bisa 1,2 juta dokumen, ini sesuatu yang impossible kita kerjakan. Perlu kita komunikasikan," beberya. Kelima, data terkait dengan sumber daya alam suatu negara adalah sebuah rahasia. Dengan Undang Undang Deforestasi, data-data kekayaan sumber daya alam Indonesia bisa masuk ke Uni Eropa. "Bagaimana kita berkomunikasi lima hal tersebut di pertemuan EUDR," sebutnya.

Ups, Uni Eropa Selidiki Biodiesel Indonesia Diduga Hindari Bea Masuk Nusantara
Nusantara
Selasa, 22 Agustus 2023 | 16:27 WIB

Ups, Uni Eropa Selidiki Biodiesel Indonesia Diduga Hindari Bea Masuk

Belgia, katakabar.com - Uni Eropa kabarnya gelar penyelidikan untuk mengetahui apakah biodiesel Indonesia berupaya menghindari bea masuk Uni Eropa dengan mengirimkannya melalui China dan Inggris. Uni Eropa mengatakan hal itu pada Kamis (17/8) dilansir dari laman voaindonesia.com, pada Selasa (22/8). "Pihaknya gelar penyelidikan untuk mengetahui apakah biodiesel Indonesia berupaya menghindari bea masuk Uni Eropa dengan mengirimkannya melalui China dan Inggris." Uni Eropa adalah tujuan terbesar ketiga Indonesia untuk produk minyak kelapa sawit dan pasar penting untuk biodieselnya, yang dibuat dari minyak sawit. Ditambah lagi, Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Uni Eropa melakukan penyelidikan tersebut sebagai tindak lanjut atas permintaan dari Dewan Biodiesel Eropa, sebuah asosiasi produsen Eropa. "Permintaan itu punya bukti yang cukup bahwa tindakan balasan yang ada pada impor produk yang bersangkutan ditangkal oleh impor produk yang sedang diselidiki," sebut Komisi Eropa dalam jurnal resmi Uni Eropa. "Perubahan pola perdagangan yang melibatkan ekspor dari Indonesia dan Republik Rakyat China dan Inggris ke Uni (Eropa) terjadi setelah adanya penerapan tindakan balasan yang berlaku," jelasnya. Pemerintah Indonesia bakal pantau penyelidikan dan mengambil langkah-langkah stratergis jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Indonesia, mengatakan kepada Reuters, pada Jumat (18/8) lalu. Di pekan lalu, pemerintah meminta sesi konsultasi terkait sengketa WTO dengan Uni Eropa atas pengenaan bea masuk atas impor biodiesel dari Indonesia. Ditanya tentang situasi ini, juru bicara Komisi Eropa menjelaskan kepada wartawan, Uni Eropa yakin sejumlah bea yang diterapkan kepada Indonesia sepenuhnya sesuai dengan aturan WTO dan Uni Eropa siap untuk membahas masalah ini dengan Indonesia. Hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia memanas akhir-akhir ini setelah blok negara-negara Eropa tersebut membatasi impor komoditas yang terkait dengan deforestasi. Aturan tersebut diperkirakan akan memangkas impor minyak sawit Uni Eropa dari pemasok utama dunia, yakni Indonesia dan Malaysia. Menyambut penyelidikan Komisi Eropa, Dewan Biodiesel Eropa menuturkan, diperkirakan impor yang menghindari bea dapat merugikan Uni Eropa pada tahun lalu sekitar 221 juta euro atau sekitar Rp3,68 triliun dengan kurs saat ini. Asosiasi itu bekerja sama dengan otoritas Uni Eropa untuk mengatasi tuduhan penipuan impor biodiesel dari China, tambahnya dalam sebuah pernyataan. Jerman di awal tahun ini meminta Komisi Eropa untuk menyelidiki pengiriman dari China di tengah kekhawatiran industri bahwa biodiesel impor yang dinyatakan berdasarkan bahan baku daur ulang mungkin mengandung minyak yang lebih murah.

Pertemuan Bilateral Dengan Parlemen Eropa, Ini Asa BKSAP DPR RI Internasional
Internasional
Rabu, 09 Agustus 2023 | 20:54 WIB

Pertemuan Bilateral Dengan Parlemen Eropa, Ini Asa BKSAP DPR RI

Jakarta, katakabar.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fadli Zon melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Eropa di sela agenda 'ASEAN Inter-Parliamentary Assembly' (AIPA) ke 44 tahun 2023. Di pertemuan itu, kedua negara bahas tentang progres perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). “Kita masih ada satu perundingan mengenai Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-CEPA). Hal ini terus dibahas dan mudah-mudahan segera ada konklusi agar mempunyai satu perdagangan yang lebih intensif dengan Uni Eropa (UE),” kata Fadli, dilansir dari laman website resmi DPR RI, pada Rabu (9/8). Sejauh ini ujar Politisi Partai Gerindra ini, negara anggota ASEAN yang sudah membangun kerja sama ekonomi dengan UE, yakni Vietnam dan Singapura. Untuk itu, Indonesia dapat membangun perjanjian ekonomi dengan UE ke depan. Tujuannya agar tidak ada lagi kriteria atau hambatan-hambatan perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa, jelasnya. Indonesia pasar yang besar sebut Fadli, begitu pula dengan UE potensi pasar yang besar bagi produk-produk Indonesia. Sesungguhnya tidak hanya di ASEAN, tapi secara bilateral antara Uni Eropa (UE) dengan Indonesia ini sangat penting,” tegasnya. Harapannya, lewat pertemuan-pertemuan bilateral antara Indonesia dengan UE ada peran yang signifikan perkembangan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan UE. Dicontohkannya, soal minyak kelapa sawit dan bijih nikel kita sama-sama tahu ada semacam dispute antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) dengan parlemen Eropa terkait dengan nikel ini, terangnya.

Satgasber Penerapan EUDR Disepakati Uni Eropa dan Produsen Sawit Internasional
Internasional
Selasa, 04 Juli 2023 | 19:44 WIB

Satgasber Penerapan EUDR Disepakati Uni Eropa dan Produsen Sawit

Jakarta, katakabar.com - Direktur Jenderal Lingkungan Komisi Uni Eropa, Florika Fink-Hooijer, mengunjungi Indonesia dan Malaysia pada 26 hingga 28 Juni 2023 lalu, sebagai tindak lanjut Joint Mission. Dari hasil pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Satuan Tugas Bersama (Satgasber), meliputi perwakilan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dari kedua negara, termasuk asosiasi komoditas terkait, petani kecil, asosiasi pekerja, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan dialog tentang keterlacakan dan transparansi rantai pasokan. “Indonesia dan Malaysia sepakat Satuan Tugas Bersama (Satgasber) dengan Komisi Eropa ini fokus pada komoditas yang relevan di kedua negara khususnya kelapa sawit, kayu, karet, kopi, dan kakao. Bila diperlukan, masalah dapat ditangani berdasarkan pendekatan khusus negara secara inklusif dan transparan di bawah kerangka Satuan Tugas Gabungan,” demikian catat sekretariat CPOPC, dalam keterangan resmi yang diterima belum lama ini, seperti dilansir dari bpdp.or.id pada Selasa (4/7). Lebih jauh, Satuan Tugas (Satgas) tersebut memeriksa situasi komoditas yang relevan di Indonesia dan Malaysia dalam ruang lingkup EUDR untuk pasar UE. Ketiga mitra bakal menunjuk satu titik masuk dan segera membahas dan menyimpulkan TOR Gugus Tugas Gabungan. Soal kelapa sawit, Sekretariat CPOPC memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pejabat masing-masing di Indonesia dan Malaysia, bersama Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup Komisi Eropa untuk memastikan kemajuan dan kemajuan Gugus Tugas Bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan dan solusi win-win untuk keberhasilan implementasi regulasi oleh semua pihak. “Pertemuan pertama Gugus Tugas Gabungan dijadwalkan pada minggu pertama bulan Agustus 2023 mendatang,” jelas secretariat CPOPC. Sebelumnya, dalam sebuah misi yang dipimpin secara bersama Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, YAB Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, yang difasilitasi oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), melakukan pertemuan dengan para pemimpin Uni Eropa (UE) di Brussel di penghujung Mei 2023 lalu. Di pertemuan itu, kedua menteri menyatakan keprihatinannya dengan terbitnya Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang baru disahkan dan menegaskan kembali pentingnya komoditas kelapa sawit, bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat di kedua negara, Indonesia dan Malaysia, khususnya terhadap petani sawit kecil. Komisi Uni Eropa menggarisbawahi bahwa kebijakannya menanggapi komitmen internasional bersama. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa Uni Eropa (UE) tidak akan mendorong deforestasi global melalui konsumsinya sendiri. Selain itu, UE meyakinkan negara produsen bahwa mereka bakal terus terlibat selama keseluruhan proses. Wakil Presiden Eksekutif untuk Kesepakatan Hijau Uni Eropa, Frans Timmermans, dan Komisaris Lingkungan, Lautan, dan Perikanan, Virginijus Sinkevicius setujui pembentukan proses keterlibatan konsultatif dengan Indonesia dan Malaysia guna membahas cara dan sarana praktis penerapan EUDR.