Saran
Sorotan terbaru dari Tag # Saran
Riau
Riau
Saran Teknisi Bangunan Optimalkan PAD Inhu Lewat Izin PBG Tanpa Bebani Masyarakat
Indragiri Hulu, katakabar.com - Seorang teknisi bangunan telah melalang-melintang, Syafari, sarankan Pemerintah Daerah (Pemda) Indragiri Hulu lebih inovatif optimalkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. Menurut Syafari, misalnya optimalisasi PAD lewat izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) semestinya dilakukan pembenahan atau semacam perbantuan sumber daya manusia lokal tentang analisa struktur. Soalnya, kondisi saat ini pemohon yang ingin mengurus izin tersebut sering kelimpungan lantaran teknis persyaratan, seperti sondir, gambar, dan analisa struktur susah didapat. “Ini yang mengganjal PAD asal PBG. Alhasil, karena tantangan itu minat pemohon ngurus izin menurun, ditambah lagi keterbatasan masyarakat soal relasi tempat berkonsultasi,” ujarnya. Lelaki 42 tahun itu menyebut, pemohon mengeluarkan biaya cukup banyak karena ketidak tahuannya. Jadi, Pemda seyogyannya bentuk wadah di luar pemerintah yang fokus menuntaskan keluhan masyarakat luas tentang pengurusan izin. “Gebrakan ini diprediksi mampu membangkitkan animo masyarakat dan berlomba-lomba dalam pengurusan izin mendirikan bangunan, dan akhirnya mengarah pada PAD yang efektif dan efisien,” jelasnya kepada katakabar.com, Selasa (21/10). Selain potensi daerah diterima juga, ucapnya, dapat mengurangi angka pengangguran, yakni lewat pemberdayaan tenaga ahli lokal sesuai dibidang teknis itu sendiri. Tujuannya adalah agar dalam proses teknis permohonan izin cepat dan tidak memakan waktu yang lama. “Bila perlu di setiap 14 kecamatan se Indragiri Hulu ada tenaga ahli sondir misalnya yang standbay agar masyarakat tidak gagal paham dalam proses pelengkapan data untuk mendapatkan izin PBG,” tuturnya. Persoalan ini punya tantangan, lanjutnya, di mana kendala yang kerap terjadi soal analisa struktur bangunan yang belum jadi maupun yang sudah jadi akibat minimnya Sumber Daya Manusia (SDM).
Sawit
Sawit
Pantau Pelaksanaan Saran Soal Layanan STDB di Bangka, Ini Kata Ombudsman
Sungailiat, katakabar.com - Tim Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Bangka Belitung melakukan kegiatan monitoring Surat Tanda Daftar Budidaya atau STDB di Kabupaten Bangka. Monitoring dilakukan khususnya terhadap perlakuan saran yang telah diberikan Ombudsman kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bangka terkait kajian pelayanan penerbitan STDB di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bangka Babel, Shulby Yozar Ariadhy mengutaran, bersamaan dengan penyerahan laporan hasil analisis kajian beberapa waktu lalu, Ombudsman telah memberikan beberapa saran perbaikan dalam peningkatan layanan STDB. "Kami berharap Pemkab Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pelopor utama dapat membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan ataubRAD KSB guna menciptakan kelapa sawit yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, demi kesempurnaan, kami berharap penyusunan RAD KSB ini dapat melibatkan setiap pemangku kepentingan melalui uji publik," ujarnya melalui siaran pers, dilansir dari laman EMG, Kamis (12/12).
Sawit
Sawit
Temukan Sejumlah Masalah, Ombudsman RI Sarankan Perbaikan Tata Kelola Sawit
Jakarta, katakabar com - Ombudsman RI rilis hasil kajian sistemik tentang Tata Kelola Industri Kelapa Sawit yang disampaikan kepada 12 intansi terkait, sebagai pencegahan maladministrasi. Dari hasil kajian sistematik tersebut, Ombudsman RI temukan adanya potensi maladministrasi, seperti ketidakpastian layanan, pengabaian kewajiban hukum, tidak memberikan layanan, penyimpangan hukum, dan ketidakjelasan prosedur dalam tata kelola industri kelapa sawit.
Nasional
Nasional
Atasi Persoalan Perkebunan Kelapa Sawit, Ini Saran Apkasindo Aceh ke BPDPKS
Banda Aceh, katakabar.com - Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasibdo) Aceh, Fadhli Ali menyarankan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bikin bidang tanggap bencana. Menurut Fadhli, bidang tanggap bencana penting lantaran banyak permasalah atau persoalan perkebunan kelapa sawit, seperti jalan dan jembatan penghubung di sentra perkebunan kelapa sawit terputus disebabkan bencana alam. "Lihat, yang terjadi di Aceh Singkil beberapa hari lalu. Petani kesulitan mengakses perkebunan mereka,” ujar Fadhli di Banda Aceh, dilansir dari lama ajnn.net, pada Selasa (24/10). Bidang tersebut, kata Fadhli, berfungsi layaknya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apalagi, BPDPKS punya dana yang memadai menangani persoalan kerusakan insfrastruktur. Dengan adanya bidang khusus yang menangani persoalan itu, jelas Fadhli, persoalan petani kelapa sawit di daerah teratasi secepat mungkin. “BPDPKS mudah-mudahan mendengar keluhan ini,” sebut Fadhli. Dalam prakteknya nanti, cerita Fadhli, wilayah yang terkena dampak bencana alam bisa mengusulkan lansung perbaikan insfrastruktur ke BPDPKS. Di mana kelompok tani setempat memberi tembusan kepada kelapa desa, camat, dinas terkait, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Lalu, ulas Fadhli lagi, kelompok petani melampirkan foto lengkap dengan titik koordinat lokasi insfrastruktur yang rusak. Terus, dilampirkan foto sebagai bukti insfrastruktur itu rusak lantaran bencana. “Lebih bagus lagi, apabila ada lampiran yang dimuat oleh media tentang kejadian dan kerusakan dimaksud,” beber Fadhli. Masih Fadhli, usulan dari kelompok tani nanti.dapat dicek lansung BPDPKS dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dengan kecanggihan teknologi saat ini. Untuk itu, harap Fadhli, usulan bidang tanggap bencana ini segera terbentuk. Diterangkan Fadhli, serapan anggaran BPDPKS untuk petani dalam bentuk sarana dan prasarana masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah alokasi anggaran untuk subsidi biodiesel. Maka dengan kebijakan sederhana, tidak rumit, responsif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan petani maka serapan anggaran BPDPKS jumlahnya pasti lebih proporsional, tandasnya.