Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluhkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2024 turun drastis alias menukik.

"Kalau tahun lalu DBH Migas sebesar Rp115 miliar, tapi di tahun ini Kepulauan Meranti hanya dapat Rp59 miliar," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto saat menghadiri kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke Provinsi Riau, di Balai Serindit Pekanbaru, pada Selasa (26/3) kemarin.

"Tahun ini DBH Migas Meranti mengalami penurunan terbesar, di mana DBH yang bakal diterima hanya Rp59 miliar saja, sedang tahun sebelumnya dari Rp115 miliar," jelas Bambang.

Angka tersebut, kata Bambang, berbanding terbalik dengan jumlah listing migas Kepulauan Meranti yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Jika di tahun 2023 lifting Migas Meranti sebesar 1,9 juta barel, di tahun 2024 ini naik menjadi 2,240 juta barel.

"Tapi jumlah DBH yang diterima Meranti malah turun hampir 50 persen. Ini yang menjadi persoalan bagi kami sebagai daerah penghasil Migas," terangnya.

Selain itu, tutur Sekdakab Kepulauan Meranti ini, daerahnya tidak menerima bagi hasil dari kelapa sawit. Itu disebabkan pemerintah pusat menilai Kepulauan Meranti tidak berbatasan langsung dengan dengan kabupaten penghasil sawit.

"Kita sudah bicarakan, Kepulauan Meranti berbatasan dengan selat bukan dengan kabupaten, sebab dulunya sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis," ulasnya.

Untuk itu, sebut Bambang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau, untuk menyurati Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

"Kiranya apa yang menjadi keluhan kami ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat, terutama Banggar DPR RI," tegasnya. 

Pj Gubernur Riau,SF Hariyanto menyatakan, realisasi alokasi dana transfer daerah dan dana desa untuk Riau mengalami penurunan yang signifikan. Dengan begitu, ia berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya terhadap Provinsi Riau.

"Dari data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, tren realisasi alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Riau cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kami berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat meningkatkan perhatiannya kepada daerah penghasil seperti Provinsi Riau," ucapnya.

Diketahui, kunjungan kerja Banggar DPR RI tersebut dalam rangka memantapkan masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBN.

Ikut mendampingi Sekdakab Kepulauan Meranti, Bambang, Sekretaris DPMPTSP Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran, dan Kepala Bagian Umum Sekda Kepulauan Meranti, Tarmizi.