Jakarta, katakabar.com -  Tim Sekolah Rakyat atau SR Kabupaten Bengkalis melakukan verifikasi, dan penyerahan dokumen melalui mekanisme DESK kepada Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia, serta lintas K/L, di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan atau TMP)l Kalibata jakarta, Selasa (22/4) kemarin.

Sekolah Rakyat tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi  pengentasan kemiskinan ekstrem, dibmana melalui pendidikan yang berkualitas anak dari keluarga miskin diharapkan menjadi agen perubahan sebagai generasi Emas 2045.

Bupati Bengkalis, Kasmarni diteruskan Kadis Sosial, Paulina menyatakan, Kabupaten Bengkalis sangat mendukung program presiden sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan berkualitas bagi anak dari keluarga miskin.

"Kita Kabupaten Bengkalis siap mendukung dan sukseskan program Sekolah Rakyat," ujar Paulina, dilansir dari laman website Diskominfotik Bengkalis, Rabu (23/4) sore.

Menurut Paulina, dari hasil verifikasi semua dokumen telah diterima, dan dinyatakan lengkap dengan catatan menunggu tahap berikutnya untuk mempersiapkan proses pinjam pakai lahan.

 "Kita Kabupaten masuk menjadi lokus tahap ke 2 untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat," tutur Paulina.

Adapun lokasi yang diusulkan untuk didirikan Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Bengkalis aset Pemerintah Daerah atau Pemda yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, berupa lahan kosong seluas 6.52 hektar, di mana luasan lahan ini sesuai dengan persyaratan dari Kemensos, yakni 5 hingga 10 hektar.

Ikut mendampingi Kadis Sosial, Sekretaris Dinsos Eji Marlina, Kabid aset BPKAD, Ikhrammuddin, Kabid Cipta Karya PU, Dani Satria, Dewan Pendidikan, Ihsan, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda, Muhammad Ikhwan Syuhada.

Lalu, Tim verifikasi dokumen Sekolah Rakyat Kementerian Sosial, Heru Kusumagraha, Nahda Afifa Afdi Agam Puteri,  Salvinia Kartikasari, Ditjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri, Fajar Nugroho, Kementerian Agama, Abdul Aziz, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Reza Maulana dan Kementerian Pekerjaan Umum, Agnes Christin Br Purba. (Infotorial)