Padang Aro, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) gelar Fokus Group Discusion (FGD) Identifikasi dan Pendataan Program Kegiatan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB).

Penyusunan dokumen RAD-KSB melibatkan pemangku kepentingan kelapa sawit ini bertujuan meningkatkan produktifitas perkebunan sawit yang berkelanjutan.

Sekdakab Solsel, Syamsurizaldi mengatakan, Kabupaten Solok Selatan memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 38.682 hektar dengan hasil produksi sekitar 220. 871 ton. Di mana perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar di empat wilayah, yakni Kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo, Sangir Batanghari, dan Sangir.

"Dari luas perkebunan kelapa sawit tersebut, 9.955 hektar sebagian perkebunan rakyat swadaya seluas 2.751 hektar plasma, dan 25.975 hektar perkebunan dikelola perusahaan," ulas Syamsurizaldi lewat keterangan resmi dilansir dari laman EMG, Ahad (17/11).

Dari segi produksi, ujar Syamsurizaldi, perkebunan sawit rakyat hasilkan sekitar 32.195 ton, dan 188. 676 ton dari perkebunan sawit perusahaan.

RAD-KSB sangat dibutuhkan, ucapnya, lantaran menjadi instrumen untuk mengarahkan pengembangan industri kelapa sawit dan mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

"RAD-KSB ini sebagai peta jalan perbaikan tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan aspek lingkungan. Tidak hanya itu, RAD menjadi salah satu capaian kinerja daerah dalam peningkatan produktivitas tanaman perkebunan serta menjadi salah satu syarat pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah," jelasnya.

Melalui FGD ini, harapnya, semua pihak terkait dan pemangku kepentingan bisa menyampaikan informasi dan masukan supaya penyusunan dokumen RAD-KSB bisa implementatif.

"Sebenarnya tidak rumit lantaran pedomannya sudah ada. Tapi tetap kita sinkronisasi, beberapa OPD punya dokumen perencanaan seperti dinas PUTRP, Bappeda, BPBD dan Dinas LH serta lainnya," bebernya.

Untuk non pemerintah, seperti petani sawit, BUMDes, koperasi dan asosiasi lainnya, pastinya punya masukan dan saran berdasarkan pengalamannya di lapangan.

"Sehingga program yang disusun itu nantinya betul-betul menyentuh dan menjadi solusi kelapa sawit berkelanjutan di Solsel," terangnya.

Konsultan Penyusun RAD, Zulfitri Sasra dan Edo Fernando menyampaikan, kegiatan ini merumuskan apa yang menjadi masukan oleh seluruh stakeholder terkait.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, Nurhayati menimpali, setiap data yang ada di OPD maupun dari masyarakat dan pelaku usaha nantinya dikompilasi.

"Nanti bakal dirumuskan melalui satu Pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dcengan adanya STDB, bisa terdata dengan baik mulai dari luasan, titik wilayah, dan data pemilik," sebutnya.