Indragiri Hulu, katakabar.com - Pemuda Pancasila atau PP Kabupaten Indragiri Hulu turun ke lokasi lahan Kelompok Tani atau Poktan masyarakat di Desa Talang Tujuh Buah Tangga.

Di lokasi, Pemuda Pancasila atau PP meminta para pekerja PT BBSI agar tinggalkan lokasi hingga perusahaan mengantongi semua perizinan.

PT BBSI masih terus melakukan penanaman di lahan Kelompok Tani atau Poktan masyarakat di Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Selasa (31/12) kemarin.

"Pihak PT BBSI terus melanjutkan penanaman di lahan Poktan Talang Permai Desa Talang Tujuh Buah Tangga berpegangan pada SK Nomir 67/MENHUT-II/2007 tentang pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT Bukit Batabuh Sei Indah atas areal hutan produksi seluas 13.420 hektar di wilayah Provinsi Riau," kata Ketua Poktan Talang Permai, Santoni Samosir kepada katakabar.com, Selasa Siang.

Padahal, ujar Santoni, di SK tersebut jelas tertulis pihak PT BBSI harus melakukan beberapa amar  perintah yang harus dipatuhi, salah satunya tetang penetapan tapal batas, dan hingga kini belum pernah PT BBSI melakukan dan menetapkan tapal batas.

Lantaran keterbatasan pengetahuan mengenai pemasalahan yang sedang dihadapi Poktan, lanjut Santoni, Poktan meminta bantuan ke PP, salah satu  Ormas selalu menjadi garda terdepan  membela hak-hak masyarakat yang terzolimi.

"Gayung bersambut, PP turun ke lapangan dikomandoi Jonni Sigiro selaku penerima mandat di Kecamatan Rakit Kulim atas perintah dari Ketua MPC Kabupaten Indragiri Hulu, Taufik Hidayat," cerita Santoni.

Jonni Sigiro membenarkan pihak PT BBSI yang sudah beroperasi sekitar 17 tahun di Desa Talang Tujuh Buah Tangga tidak pernah sekalipun melakukan tapal batas di kawasan konvensi mereka.

"Atas dasar tersebut, saya bersama anggota PP Kabupaten Indragiri Hulu meminta pihak PT BBSI untuk meninggalkan lahan Kelompok Tani Talang Permai hingga pihak PT.BBSI bisa melengkapi semua izin mereka," tegasnya.

Jika permintaan tidak bisa diberikan pihak PT BBSI, maka PP Kabupaten Indragiri Hulu terus berjuang bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.

"Kita kerahkan sebanyak 30 orang anggota PP Kabupaten Indragiri Hulu ke lapangan untuk berjaga-jaga melakukan pengamanan terhadap lahan masyarakat dan Poktan.

PP Kabupaten Indragiri Hilir berharap konflik yang terjadi di lapangan ini dapat tanggapan dari dinas-dinas terkait, sebelum konflik ini berubah menjadi konflik fisik antara pihak PP, masyarakat dengan pihak perusahaan.

"Pihak PP dan masyarakat ingin semua masalah ini diselesaikan dengan jalan baik-baik selama pihak PT BBSI bisa melengkapi semua perizinan," sebutnya.