Pasir Pengaraian, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Rokan Hulu melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) gelar Rapat Koordinasi atau Rakor mengenai Perencanaan dan Aksi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem Jangka Menengah dan Tahunan di Aula Lantai III Kantor Bupati, Selasa (3/12).

Di kegiatan hadir Sekdakab Rokan Hulu, M. Zaki, S.STP, M.Si, Kabid Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Riau, Raja Juarisman, S.T, M.Si, Kaban Bappeda Rokan Hulu, Drs. Yusmar, M.Si, Kepala BPS Rokan Hulu, Surya Legowo, SST, M.M serta perwakilan Kemenag, UPP, Forum TJSP, Baznas, Kadin serta BRK Rohul.

Bupati Rokan Hulu, H Sukiman diwakili Sekdakab Rokan Hulu, M. Zaki, S.STP, M.Si paparkan instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuntut semua pihak untuk bekerja sama baik itu antar kementerian atau lembaga maupun Pemerintah Daerah melalui strategi kebijakan pengurangan beban pengeluran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

"Program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan agar lebih cepat penurunannya harus bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran. Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu terus dioptimalkan" kata M. Zaki.

Menurut M. Zaki, Kabupaten Rokan Hulu tingkat kemiskinan diangka 9,72 persen dan masih tergolong tinggi diantara Kabupaten lain di Provinsi Riau. Menanggapi ini diperlukan percepatan dan inovasi, serta peran dari berbagai pihak secara terintegrasi, bukan bekerja sendiri-sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya.

"TKPK Rokan Hulu memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah sehingga diharapkan tim ini dapat melakukan percepatan secara maksimal agar kemiskinan segera berkurang dan hilang di Rokan Hulu," terangnya.

Kaban Bappeda Rokan Hulu, Drs. Yusmar, M.Si menyampaikan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rohul menunjukkan tren penurunan, yakni dari 2.07 persen di tahun 2021, 1,90 persen di tahun 2022, dan menjadi 1.39 persen di tahun 2023.

Perkembangan tersebut, ulas Yusmar, menunjukkan pemerintah sangat berkomitmen untuk hadir kepada penduduk miskin dan rentan guna mewujudkan penduduk yang sejahtera dan berkeadilan.

"Sebagai komitmen dalam penurunan kemiskinan, dibuat rencana resmi penghapusan kemiskinan untuk jangka 3 tahun (RKPD) dan 1 tahun (RAT) serta menciptakan inovasi dengan pembuatan aplikasi E- Bangkit, E- Strong dan E- Sembako sebagai bentuk keseriusan Pemda Rokan Hulu menanggulangi kemiskinan di negeri seribu suluk," jelas Yusmar.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Bappeda berkomitmen untuk Penurunan segala jenis kemiskinan melalui Program Prioritas Utama BLT Dana Desa namun harus tetap berkoordinasi dan lakukan pengawasan agar  orang yang tidak berhak tapi menerima dan yang berhak tapi tidak menerima tidak terjadi di Provinsi Riau. (Adv/MCKominfo)