Jakarta, katakabar.com - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Setiyono menuturkan, wacana Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan budidaya (STDB) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dibiayai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah dari dulu ditunggu petani kelapa sawit di Indonesia,

"Para petani kelapa sawit, baik petani plasma maupun petani swadaya sudah lama menunggu itu. Lantaran, langkah ini sangat tepat dan bagus sekali," kata Setityono, dilansir dari laman elaeis.co, pada Minggu (24/9).

Hal ini ujar Setiyono, untuk menanggapi pernyataan Dirjenbun Kementan RI, Andi Nur Alam Syah yang menyebutkan, pihaknya tengah menggodok regulasi mengenai keberlanjutan kelapa sawit Indonesia, salah satunya rancangan Perpres terkait STDB dan ISPO. 

Di Perpres itu, menurut Andi Nur, nanti diatur bahwa STDB dan ISPO bakal dibiayai BPDPKS.

"Kalau memang itu rencananya, ini sangat bagus sekali kalau terealisasi. Apalagi negara lain memang seperti itu, yakni pengurusan STDB dan ISPO dibiayai pemerintah," jelasnya.

Apakah penyalurannya tepat sasaran? Setiyono meyakini bakal tepat sasaran. Soalnya, disalurkan bagi petani yang melakukan pengurusan atau pengusulan.

"Wacana ini sangat membantu petani, dan berpotensi meningkatkan minat petani melengkapi kebutuhan kebunnya," ulasnya.

Khususnya bagi petani swadaya sebutnya, untuk membentuk kelembagaan agar menikmati beragam kemudahan program yang dihadirkan pemerintah mesti dengan harga penetapan yang dapat diterima petani.

"Kalau petani ASPEKPIR aman, sebab memang sudah bermitra dan berkembang. Jadi, petani swadaya yang harus mendapat dukungan dan dorongan," serunya.