Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Jumat, 06 Desember 2024 | 13:34 WIB

Kegiatan Didanai DBH Sawit Dievaluasi di Kalimantan Barat

Pontianak, katakabar.com - Pemerintah Provinsi atau Pemprov Kalimantan Barat gelar rapat Pembahasan Kegiatan Dana Bagi Hasil atau DBH Sawit Tahun Anggaran 2024 dan Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) DBH Sawit Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Asisten Perekonomian dan Pembanguan, ignasius yang pimpin kegiatan, didampingi Damianus Kans Pangaraya MSc selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Senin, 02 Oktober 2023 | 19:24 WIB

Riset Dibiayai BPDPKS Optimis Solusi Pemecah Masalah Industri Sawit

Jakarta, katakabar.com - Riset-riset yang dibiayai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) optimis mampu memberikan solusi pemecah masalah atau problem solving berbagai persoalan yang dihadapi industri kelapa sawit nasional saat ini. Dari keterangan resmi yang dikatakan Direktur BPDPKS, Eddy Abdurrachman, lewat keterangan resminya menjabarkan, problem yang bisa dipecahkan hasil riset kelapa sawit yang didanai BPDPKS, seperti peningkatan produktivitas dan efisiensi, peningkatan aspek keberlanjutan atau sustainability, kepedulian atau awareness terhadap lingkungan dan isu-isu global, serta mendorong penemuan atau inovasi produk atau pasar baru. "Grant Riset Sawit (GRS) salah satu program yang dilaksanakan BPDPKS secara regular setiap tahun," ujarnya saat sampaikan sambutan selepas penandatanganan kerja sama pendanaan Grand Riset Sawit (GRS) Tahun 2023, dengan puluhan kampus serta lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) belum lama ini. Menurut Eddy, ini dilakukan bagian dari upaya BPDPKS mendorong pengembangan riset di sektor kelapa sawit. Di mana hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan. Topik-topik penelitian yang didanai BPDPKS, meliputi pengembangan material baru berbasis sawit dan biomassanya dengan menghasilkan nilai tambah tinggi, seperti asam akrilat, biodiesel maju, material vaksin dan lainnya. “Dari sisi hulu, dikembangkan dari bidang pemuliaan tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan bibit unggul peningkat produktivitas dan pengembangan produk pangan dan pakan bernutrisi tinggi berbasis kelapa sawit,” terang Eddy. Selain itu, ulas Eddy, kajian sosial ekonomi dikembangkan melalui studi di lingkungan perkebunan, pekerja di industri kelapa sawit dan kajian sertifikasi demi mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan dan mendukung sirkular ekonomi. "BPDPKS berharap dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal mendukung program-program yang diamanatkan dan hasil penelitian yang sedang dan akan dilaksanakan bisa dimanfaatkan, khusus industri kelapa sawit, pemerintah dan masyarakat, baik sebagai acuan pelaksanaan pengembangan industri kelapa sawit dan produk-produk turunannya serta untuk pengambilan kebijakan untuk keberlanjutan industri sawit yang lebih baik," sebutnya.

Rabu, 27 September 2023 | 19:28 WIB

BPDPKS Biayai STDB dan ISPO, Aspekpir Kalbar: Jangan Sekadar Wacana

Pontianak, katakabar.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Provinsi Kalimantan Barat sambut baik rencana pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dibiayai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Regulasi ini bila terealisask sangat membantu dan menguntungkan petani kelapa sawit," ujar Ketua Aspekpir Provinsi Kalimantan Barat, YS Marjitan, dilansir dari laman elaeis.co, pada Rabu (27/9). Soal rencana itu, kata Marjitan, banyak pihak yang mendorong agar bisa dibiayai BPDPKS, dan pasti pekebun kelapa sawit terbantu dengan wacana regulasi. Menurut Marjitan, rencana ini jangan sekadar wacana, tapi mesti diwujudkan kesejahteraan petani kelapa sawit semakin terjamin. "Kalau menganggap kelapa sawit salah satu sumber devisa negara tertinggi, rencana regulasi pasti direalisasikan," jelas optimis. Sebelumnya, Dirjenbun Kementan RI, Andi Nur Alam Syah menjelaskan, pihaknya tengah menggodok regulasi mengenai keberlanjutan kelapa sawit Indonesia, seperti rancangan Perpres terkait STDB dan ISPO. "Di Perpres itu nanti diatur STDB dan ISPO dibiayai BPDPKS," terangnya.

Minggu, 24 September 2023 | 18:59 WIB

STDB dan ISPO Dibiayai BPDPKS, Ketum ASPEKPIR: Dari Dulu Ditunggu Petani Sawit

Jakarta, katakabar.com - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR), Setiyono menuturkan, wacana Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan budidaya (STDB) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dibiayai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sudah dari dulu ditunggu petani kelapa sawit di Indonesia, "Para petani kelapa sawit, baik petani plasma maupun petani swadaya sudah lama menunggu itu. Lantaran, langkah ini sangat tepat dan bagus sekali," kata Setityono, dilansir dari laman elaeis.co, pada Minggu (24/9). Hal ini ujar Setiyono, untuk menanggapi pernyataan Dirjenbun Kementan RI, Andi Nur Alam Syah yang menyebutkan, pihaknya tengah menggodok regulasi mengenai keberlanjutan kelapa sawit Indonesia, salah satunya rancangan Perpres terkait STDB dan ISPO. Di Perpres itu, menurut Andi Nur, nanti diatur bahwa STDB dan ISPO bakal dibiayai BPDPKS. "Kalau memang itu rencananya, ini sangat bagus sekali kalau terealisasi. Apalagi negara lain memang seperti itu, yakni pengurusan STDB dan ISPO dibiayai pemerintah," jelasnya. Apakah penyalurannya tepat sasaran? Setiyono meyakini bakal tepat sasaran. Soalnya, disalurkan bagi petani yang melakukan pengurusan atau pengusulan. "Wacana ini sangat membantu petani, dan berpotensi meningkatkan minat petani melengkapi kebutuhan kebunnya," ulasnya. Khususnya bagi petani swadaya sebutnya, untuk membentuk kelembagaan agar menikmati beragam kemudahan program yang dihadirkan pemerintah mesti dengan harga penetapan yang dapat diterima petani. "Kalau petani ASPEKPIR aman, sebab memang sudah bermitra dan berkembang. Jadi, petani swadaya yang harus mendapat dukungan dan dorongan," serunya.