Pekanbaru, katakabar.com - Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Karmila Sari mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit segera diterima sebanyak 350 daerah di Indonesia.

"Provinsi Riau dapat jatah paling besar, yakni Rp308 miliar lebih dari total dana Rp3,4 triliun yang dialokasikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia," ujarnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (6/10).

Tapi, kata Karmila, meski dapat jatah paling besar, ternyata DBH kelapa sawit yang digelontorkan untuk Riau ini belum cukup memperbaiki kerusakan infrastruktur yang disebabkan industri sawit di Riau.

Menurutnya, paling tidak ada sekitar 3 kilometer jalan rusak pada satu titik jalan setiap tahun. Melihat kondisi ini dan ditambah wilayah Riau dominan gambut, dana yang diperlukan untuk memperbaiki jalanrusak butuh dana cukup besar.

"Pembangunan di Riau dominan gambut tadi, untuk memperbaiki 1 kilometer jalan menghabiskan dana sekitar Rp9 miliar. Otomatis,  kita butuh Rp27 miliar di satu titik ruas jalan," jelasnya.

Sementara, sebut Karmila, kerusakan yang disebabkan dari truk-truk membawa Tandan Buah Segara (TBS) kelapa sawit ataupun Crude Palm Oil  (CPO) ini melebihi itu rusaknya.

Tapi, Ketua DPW Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) Riau ini mengaku tetap bersyukur dengan adanya DBH kelapa sawit ini. DBH Kelapa sawit ini bisa membantu pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang ada.

"Kita pasti bersyukur dapat tambahan berupa DBH kelapa sawit. Harapannya ada tambahan dana dari pusat," timpalnya.