Jakarta, katakabar.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) lebih menjaga martabat rakyat ketimbang melayani pengusaha.

Sebab, menurutnya, kesan lebih melayani pengusaha sudah sangat kuat di Menteri Kehutanan masa lalu.

"Karena itu, mohon Pak Menteri yang baik ini, hilangkanlah kesan itu yang sangat kuat di Menteri Kehutanan di masa lalu, di mana Menteri Kehutanan begitu memberikan privilege yang besar kepada para pengusaha, lalu mengabaikan hak-hak rakyat kecil," kata Ahmad belum lama ini.

Buktinya, kata Ahmad, Menteri Kehutanan sebelumnya begitu gampang memberikan izin kepada pengusaha besar, lalu mempersulit rakyat-rakyat kecil yang saat ini banyak yang menempati di sekitar lingkungan hutan.

“Izin begitu gampang dikeluarkan, tapi juga banyak kasus,” kata Politisi Fraksi PAN ini.

Hal itu diketahui dari audiensi antara Komisi IV DPR RI dengan banyak pihak. Mereka menceritakan keluhan berkaitan dengan aparat pengusaha maupun lainnya yang berkaitan dengan lahan hutan.

“Ada yang hadir dari Sultra dan Sumatra. Mereka datang ke sini di hadapan Komisi IV sambil menangis menceritakan betapa susahnya berhadapan dengan aparat, pengusaha dan lain sebagainya, di mana lahan-lahan mereka diambil, kemudian tidak ada yang membela,” terangnya.

Maka itu Ahmad berharap Kemenhut memahami persoalan yang ada dan berhadapan langsung dengan masyarakat untuk menyelesaikannya. Di antaranya seperti kawasan yang dulunya hutan kini menjadi pemukiman di Kota Kupang.

"Itu pemukiman yang sudah nyata, ada gerejanya, sekolah dasar negeri, SMP negeri juga ada di situ. Tapi kemudian ketika mau dikembangkan, susah karena masih masuk kawasan hutan. Kalau yang begini-begini ngapain nggak diselesaikan?. Sebab ini dapat menciptakan konflik laten antara masyarakat dan pemerintah. Kalau bisa selesaikan, selesaikan segera mungkin,” kata Yohan

“Kita berharap persoalan yang langsung berhadapan dengan rakyat kecil, tolong diinventarisir karena begitu banyak di semua kabupaten, bahkan provinsi, kita selesaikan dulu, yang menyangkut dengan urusan rakyat kecil ini. Agar mereka jangan kemudian datang ke Komisi IV, menangis-nangis, menjerit, merasa bahwa mereka tidak dilindungi oleh negara yang didiami selama ini," pungkasnya.