Biodiesel
Sorotan terbaru dari Tag # Biodiesel
Nasional
Nasional
Pastikan Distribusi di Boyolali, BPDP Pantau dan Evaluasi Mandatori Biodiesel
Boyolali, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melakukan pemantauan dan evaluasi program mandatori biodiesel di Fuel Terminal Boyolali, di pekan kedua Februari 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program biodiesel berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung proses operasional di Fuel Terminal Boyolali. Peninjauan difokuskan pada mekanisme distribusi serta proses pencampuran biodiesel sebelum disalurkan ke SPBU di wilayah layanan. Dalam operasionalnya, FT Boyolali mendistribusikan biodiesel menggunakan moda mobil tangki. Proses pencampuran dilakukan melalui sistem inline blending di filling shed NGS. Sistem ini memastikan pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar minyak dilakukan secara terukur dan sesuai standar sebelum didistribusikan ke masyarakat. Seluruh penyaluran biodiesel dari FT Boyolali dilakukan melalui skema penjualan langsung ke SPBU tanpa mekanisme konsinyasi. Wilayah distribusi mencakup Boyolali, Salatiga, Ungaran, Sragen, Surakarta, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, Grobogan Blora, Ngawi, Magetan, Wonogiri, dan Pacitan. Kegiatan pemantauan ini melibatkan berbagai instansi terkait, antara lain kementerian koordinator bidang perekonomian, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta PT Surveyor Indonesia bersama Lemigas sebagai mitra pengawasan teknis di lapangan. Dari unsur BPDP, kegiatan ini dihadiri Mohamad Hadi Sugeng Wahyudiono selaku Anggota Dewan Pengawas BPDP, serta Syauqi Ahmada selaku Sekretaris Dewan Pengawas. Kehadiran Dewan Pengawas merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola program berjalan akuntabel dan sesuai mandat. Program mandatori biodiesel memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini membantu menjaga ketersediaan energi di daerah, mendukung ketahanan energi nasional, serta mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Di sisi hulu, program ini menopang keberlanjutan sektor perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di sisi hilir, masyarakat memperoleh pasokan bahan bakar yang lebih berkelanjutan dan stabil. Melalui pengelolaan dana dan pengawasan yang berkesinambungan, BPDP berkomitmen memastikan program mandatori biodiesel terus berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sawit
Sawit
Dukung B50, Pelaku Industri Biodiesel Diminta Manfaatkan PBK
Jakarta, katakabar.com - Direktur Utama PT Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB), Agung Rihayanto menegaskan, industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) turut mendukung program B40 atau B50 Biosolar agar pelaku industri hilir CPO di Indonesia dapat memanfaatkan hedging CPO guna meningkatkan minat perdagangan kontrak berjangka CPO di bursa. Dilansir dari laman mediaperkebunan.id, Senin sore, Agung menekankan pentingnya penindakan yang tegas atas praktik yang menyalahi aturan dan peningkatan literasi PBK kepada masyarakat secara berkala dan rutin agar PBK semakin dikenal luas masyarakat Indonesia. Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya menyatakan, Januari-November tahun 2025 perdagangan kontrak berjangka crude palm oil (CPO) mencatat nilai transaksi (national value) sebesar Rp2,69 triliun dengan volume 30.341 lot. Menurut Tirta, untuk mewujudkan capaian kinerja di 2025, berbagai langkah dan terobosan telah dilakukan Bappebti. “Salah satu upaya yang terus dikuatkan yaitu literasi PBK masyarakat luas. Selain untuk mendorong peningkatan transaksi, langkah ini juga sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal yang mengatasnamakan PBK. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yaitu penguatan regulasi dan pengawasan serta pengembangan mekanisme perdagangan dan produk,” bebernya. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengutarakan pentingnya kerja sama dan konsistensi semua pihak agar kontribusi sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK) bagi perekonomian Indonesia makin optimal dan bersinar. Salah satu manfaat dan peran dari PBK adalah mengoptimalkan tata niaga, dan ekosistem perdagangan komoditas melalui mekanisme pembentukan harga acuan. Selain itu, PBK bermanfaat untuk lindung nilai yang memastikan harga terbaik bagi pelaku usaha. Tiga bursa perdagangan berjangka komoditi dibuka secara serentak, yakni Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), dan Indo Bursa Karisma Berjangka (IKB). “Kerja sama dan konsistensi seluruh pihak tetap dibutuhkan agar industri PBK kian bersinar. Berbagai manfaat industri PBK bagi penguatan perdagangan sektor komoditas di Indonesia harus dioptimalkan implementasinya. Untuk itu, komoditas unggulan yang saat ini belum masuk di bursa berjangka harus mulai dipetakan untuk mendapat manfaat pembentukan harga dan harga acuan serta manfaat lindung nilai (hedging),” sebutnya.
Sawit
Sawit
IPOC 2025, Dirut BPDP: Pemerintah Perkuat Biodiesel Demi Ketahanan Energi Nasional
Bali, katakabar.com - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Eddy Abdurrachman tegaskan komitmen pemerintah perkuat program biodiesel sebagai strategi ketahanan energi dan stabilisasi industri sawit nasional. "Pemerintah komitmen perkuat program biodiesel sebagai strategi ketahanan energi dan stabilisasi industri sawit nasional," terang Eddy di ajang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Bali, dilansir dari laman website resmi BPDD, Ahad (16/11). Di sesi bertema “Challenges and Opportunities of Biofuel Program in Indonesia”, Eddy Abrurrachman memaparkan perjalanan panjang mandatori biodiesel sejak 2006 hingga kini mencapai penerapan B35–B40, dengan peluang menuju B50 pada 2026 mendatang. Program biodiesel miliki empat tujuan utama, yakni mengurangi impor solar, mendukung stabilitas harga CPO, memperbaiki kinerja ekonomi makro, dan berkontribusi terhadap target energi terbarukan. "Skema pendanaan yang dikelola BPDP turut memastikan ketersediaan biodiesel di pasar domestik melalui kompensasi selisih harga," jelasnya. Tetapi, kata Eddy, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari kesiapan infrastruktur, beban fiskal, hingga kritik lingkungan. Di sisi lain, peluang besar muncul melalui peningkatan ketahanan energi, penguatan pasar sawit domestik, dan tumbuhnya riset biofuel generasi lanjut.
Sawit
Sawit
Tentang Implementasi Biodiesel, Ini Kata Tim Pranata Universitas Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Tim Peneliti Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) menegaskan penerapan kebijakan biodiesel nasional penting tetapi dilakukan terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah guna memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah. "Penerapan kebijakan biodiesel nasional penting tetapi dilakukan terukur, adaptif, dan berbasis data ilmiah guna memperkuat agenda transisi energi hijau pemerintah," kata Tim Peneliti Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (Pranata UI) saat merilis kajian berjudul “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia". “Kebijakan mesti mempertimbangkan seluruh faktor serta parameter pada industri kelapa sawit Indonesia secara ilmiah bakal mendukung efektivitas upaya membangun kemandirian energi lewat peningkatan mandatori pencampuran biodiesel dari B40 ke B50," ujar Dr Surjadi dari Pranata UI, dilansir dari laman EMG (Elaeis Media Group), Jumat (17/10). Menurutnya, pihaknya merekomendasikan agar seluruh pemangku kepentingan dalam industri ini mempertimbangkan seksama kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani agar manfaat program ini terasakan secara menyeluruh. Apalagi, terangnya, Indonesia saat ini merupakan produsen dan konsumen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 48,2 juta ton atau 54 persen dari pasokan global, serta luas areal perkebunan sekitar 16,8 juta hektar. "Di mana, produksi 2025 diproyeksikan hanya mencapai 49,5 juta ton, sementara implementasi mandatori B50 menuntut peningkatan kapasitas produksi minyak sawit nasional sekitar 59 juta ton per tahun guna memenuhi kebutuhan dalam negeri," ulasnya. "Stagnasi pasokan menjadi risiko utama dalam mendukung mandatori biodiesel dan daya saing ekspor," timpal Dr Surjadi Simulasi menunjukkan penerapan mandatori biodiesel B50 dapat menghasilkan penghematan devisa impor solar sebesar Rp172,35 triliun, namun berpotensi menekan ekspor CPO hingga Rp190,5 triliun angka yang justru lebih besar dari penghematan impor. Kondisi ini, ucap Surjadi, berisiko mengurangi surplus neraca perdagangan, menekan cadangan devisa, dan memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. "Penurunan ekspor mendorong harga CPO naik, bahkan kerap lebih mahal dari minyak nabati lain seperti kedelai, dengan selisih harga mencapai lebih dari US$100 per ton," bebernya. Sementara, sambung Surjadi, negara importir utama seperti India mulai mengalihkan permintaan ke minyak kedelai dan bunga matahari, sehingga impor CPO Indonesia diperkirakan turun ke titik terendah sejak 2019/2020. Kenaikan mandatori biodiesel dari B40 ke B50, tuturnya, berpotensi untuk meningkatkan harga minyak goreng domestik hingga 9 persen, dan mendorong harga Tandan Buah Segar (TBS) naik sekitar Rp618 per kilogram, seiring meningkatnya permintaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel. Tetapi, jelasnya lagi, di balik potensi keuntungan tersebut, penelitian menemukan kebijakan B50 juga menimbulkan beban fiskal baru karena kebutuhan subsidi yang semakin besar untuk menjaga keekonomian program biodiesel. Kenaikan tarif pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) justru menekan harga TBS di tingkat petani. Peningkatan tarif sebesar 1% diperkirakan menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram. Bahkan, tambahnya, untuk mendanai pelaksanaan B50, jika tarif ekspor dinaikkan lebih jauh hingga 15,17 persen dari sebelumnya 10 persen, tekanan terhadap harga TBS bisa mencapai Rp1.725 per kilogram. "Dampak ini paling berat dirasakan oleh petani swadaya yang memiliki posisi tawar lemah dalam rantai pasok sawit," terangnya. Fleksibilitas dan Keseimbangan Menurut Dr. Surjadi, tingkat campuran biodiesel yang optimal berada pada kisaran B35–B40, di mana manfaat energi, ekspor, dan stabilitas harga masih seimbang sehingga tidak perlu menaikan pungutan ekspor. "Tim peneliti merekomendasikan kebijakan blending rate dinamis, yakni menyesuaikan kadar pencampuran sesuai fluktuasi harga solar, CPO, dan TBS. Kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti Brasil, Malaysia, dan Thailand, yang menerapkan model fleksibilitas mandatori untuk menjaga keseimbangan antar sektor," sarannya. Kajian menyoroti pentingnya peran Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam menjaga keseimbangan alokasi dana antara subsidi biodiesel, program peremajaan sawit rakyat (replanting), dan stabilisasi harga minyak goreng. "Proporsi pendanaan yang terlalu besar untuk subsidi energi dapat mengurangi dukungan bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani," sebutnya seraya menyatakan
Sawit
Sawit
Pantau dan Evaluasi Program Mandatori Biodiesel di Kota Bau Bau
Bau Bau, katakabar.com - Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama dengan para pemangku kepentingan gelar pertemuan rutin bahas perkembangan program mandatori Biodiesel di kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai 22 hingga 25 Oktober 2024.
Sawit
Sawit
Dirut Pertamina Singkap Keunggulan Biodiesel di Forum SALA Dialogues
Jakarta, katakabar com - PT Pertamina (Persero) jabarkan peta jalan alias roadmap bisnis di sektor biofuels dan dekarbonisasi di acara bergengsi Southeast Asia-Latin American Dialogues (SALA Dialogues), yang digelar di INSEAD Hoffmann Institute, Singapura. Direktur Utama (dirut) Pertamina, Nicke Widyawati yang langsung sampaikan presentasi.
Nusantara
Nusantara
Serahkan 23 Dokumen PKS Program MB 2024, Kata Eddy Abdurachman Komitmen BPDPKS
Jakarta, katakabar.com - Total 23 dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) pendanaan program mandatory biodiesel tahun 2024, antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) kepada pimpinan atau perwakilan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) diserahkan di Jakarta, memasuki pekan keempat Januari 2024.9 Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurachman menyerahkan 23 dokumen PKS tersebut disaksikan instansi pemerintah dan nonpemerintah, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak, di acara seremoni penyerahan. “Pelaksanaan PKS ini bentuk komitmen dari BPDPKS untuk selalu memberi dukungan pendanaan program mandatori biodiesel," kata ujar Eddy Abdurachman, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Selasa (30/1). Program mandatory biodiesel menjaga fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO), ujar Eddy. Menurutnya, dengan menjaga keseimbangan stok di tingkat hulu dan penyerapan di tingkat hilir diperlukan dukungan kerja sama serta sinergi berbagai pihak agar turut serta sukseskan program mandatory biodiesel ini guna optimalisasi pemanfaatan CPO jadi biodiesel sehingga terbentuk pasar baru lewat pemanfaatan biodiesel. "Penyaluran selisih harga biodiesel ini bermanfaat untuk menjaga harga CPO tetap stabil dan terealisasi mandatory biodiesel kebijakan nasional. Tidak hanya itu, salah satu kebijakan utama pemerintah guna memperbaiki neraca perdagangan Indonesia saat ini dengan mengurangi impor minyak solar. Bahkan berkontribusi pada penurunan gas rumah kaca melalui peningkatan pengembangan energi baru dan terbarukan," terangnya. Kami berharap, tambah Eddy, acara kali ini dapat dijadikan momen yang baik bagi semua pihak, pemerintah maupun non pemerintah untuk dapat saling meningkatkan kerja sama, sinergi dan kolaboratif sukseskan keberlanjutan program mandatory biodiesel khususnya dan sawit Indonesia umumnya untuk menuju kemandirian Indonesia mewujudkan langit biru Indonesia.
Internasional
Internasional
RI Ajukan Pembentukan Panel ke WTO Lindungi Biodiesel Dari Diskriminasi UE
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Indonesia ajukan permohonan pembentukan panel untuk kali kedua terkait sengketa DS618 dalam forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO), pada Senin (27/11) lalu. Adanya pengajuan itu, panel otomatis bakal terbentuk terlepas dari adanya penolakan dari Uni Eropa. “Pengajuan ini sudah sesuai dengan komitmen dan upaya pemerintah untuk melindungi dan memperjuangkan akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa yang mengalami perlakuan diskriminatif, sebab dianggap menerima subsidi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional oleh otoritas Uni Eropa,” ujar Kepala Biro Advokasi Perdagangan Kemendag, Nugraheni Prasetya Hastuti lewat siaran pers, kemarin, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (30/11). Sebelumnya, pada 11 Agustus 2023 lalu, Indonesia resmi mengajukan konsultasi dengan Uni Eropa ke WTO. Indonesia mengharapkan agar panel segera dibentuk dan sidang pemeriksaan sengketa dilaksanakan pada semester pertama 2024. Pokok gugatan yang diajukan Indonesia dalam sengketa, meliputi isu tuduhan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dianggap sebagai subsidi oleh Komisi Eropa, tuduhan Komisi Eropa terkait adanya dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), dan perhatian atas penghitungan ancaman kerugian material oleh Komisi Eropa yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM Agreement). Kasus CVD biodiesel bermula pada 6 Desember 2018 silam, saat Komisi Uni Eropa menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap produk biodiesel dari Indonesia. Hal itu dilakukan berdasarkan petisi yang diajukan oleh European Biodiesel Board (EBB) yang diwakilkan oleh firma hukum Fidal pada 19 Oktober 2018. Komisi Uni Eropa melakukan penyelidikan antisubsidi impor biodiesel asal Indonesia dengan mengambil lima perusahaan produsen/pengekspor biodiesel sebagai sampel. Sebelumnya, Uni Eropa melakukan penyelidikan atas isu yang sama kepada Argentina yang dimulai sejak 31 Januari 2018. Cakupan produknya adalah fatty-acid mono-alkyl estersdan/atau paraffinic gasoils (minyak gas parafin) yang diperoleh dari sintesis dan/atau hydro-treatment, yang berasal dari nonfosil, umumnya dikenal sebagai biodiesel, dalam bentuk murni atau dimasukkan dalam campuran, berasal dari Indonesia. Di mana, besaran pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) berkisar antara 8 hingga 18 persen terhitung 29 November 2019 pertemuan sesi tematik di markas WTO di Jenewa, Swiss.
Tekno
Tekno
Kapasitas Pabrik Biodiesel Terpasang 17,6 Juta Kiloliter Tersebar di 4 Pulau
Medan, katakabar.com - Banyak Orang tidak tahu, rupanya sudah ada 32 unit pabrik Biodiesel saat ini di Indonesia. Di mana kapasitas terpasang telah mencapai 17,6 juta kiloliter. Investasi yang digelontorkan untuk semua pabrik tersebut mencapai lebih dari USD1,7 miliar. Pabrik Biodiesel itu tersebar di empat pulau; Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Dari empat pulau itu, pabrik terbanyak di pulau Sumatera jumlahnya 14 unit. Kapasitas totalnya mencapai lebih dari 7,7 juta kiloliter. Total nilai investasi mencapai lebih dari USD903 juta. Di urutan kedua, di pulau Jawa sebanyak 12 unit. Dengan kapasitas totalnya lebih dari 5,3 juta kiloliter. Biayanya membangun pabrik ini mencapai USD575 juta. Urutan ketiga, pulau Kalimantan sebanyak 4 pabrik. Meski jumlahnya sedikit, tapi kapasitas terpasangnya malah mencapai lebih dari 3,5 juta kiloliter. Investasi yang digelontorkan untuk semua pabrik ini mencapai lebih dari USD263 juta. Paling buncit, pulau Sulawesi. Di sini hanya ada satu pabrik, dengan kapasitas lebih dari 475 ribu kiloliter dengan investasi lebih dari USD32 juta. Di acara Indonesia International Palm Oil Conference ke 9 digelar di Santika Hotel Premiere Dyandra Hotel & Convention, Medan, Sumatera Utara, pekan lalu. Wakil Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Catra de Thouars cerita, kalau kapasitas terpasang pabrik biodiesel yang ada sekarang masih sangat aman untuk memenuhi kebutuhan biodiesel dalam negeri. "Soalnya kan target konsumsi biodiesel kita masih di angka 13,1 juta kiloliter," terangnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (13/10). Angka tadi, sebut Catra, setara dengan 82,7 juta barrel minyak bumi. Angka 82,7 juta barrel ini setara pula dengan produksi minyak bumi nasional selama 129 hari.
Tekno
Tekno
Program Wajib Campuran Biodiesel Bikin RI Hemat Impor BBM Rp161 Triliun
Jakarta, katakabar.com - Program mandatory (wajib) dari pemerintah, pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel sebesar 35 persen atau B35 mulai Februari 2023 dijalankan. Indonesia diperkirakan bisa hemat impor Bahan Bakar Minyak (BBM) setara Rp161,25 triliun pada 2023 ini. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, program biodiesel 35 persen atau B35 ini telah nyata bisa menekan impor BBM. Begitu pun jumlah devisa yang dihemat negara tahun ini diperkirakan bisa lebih besar dibandingkan tahun lalu. Soalnya, tahun lalu program pencampuran biodiesel masih sebesar 30 persen dan mulai Februari 2023 ini ditingkatkan menjadi 35 persen. Diceritakan Nicke, pada 2022 lalu negara berhasil menghemat devisa hingga Rp122,65 triliun dari program B30. Selain menghemat devisa, program pencampuran biodiesel ini berhasil menekan emisi karbon hingga 28 juta ton tahun lalu. "Sudah kami lakukan dengan mandatory B35 ini menghasilkan baik penghematan devisa tahun 2022 lalu mencapai Rp122 triliun. Di tahun ini diproyeksi menurunkan impor BBM Rp161 triliun. Sementara, dari sisi penurunan karbon emisi pada 2022 lalu menurunkan 28 juta ton CO2," jelasnya saat Rapat Panja dengan Komisi VI DPR RI, pada Senin (2/10) lalu, dilansir dari laman website resmi BPDPKS, pada Jumat (6/10). Diketahui, ulas Nicke, program pencampuran biodiesel minyak Solar telah diterapkan Indonesia dari 2008 silam. Di mana l persentase campuran biodiesel masih berada pada level 2,5 persen. Tapi, secara bertahap kadar pencampuran BBN ini semakin meningkat menjadi 7,5 persen pada 2010, 10 perse pada 2011, 15 persen pada 2015, 20 persen pada 2016, lalu 30 persen pada 2019, dan 35 persen mulai Februari 2023. "Saya optimistis, secara teknologi, penerapan biodiesel ini bisa ditingkatkan menjadi 100 persen. Secara teknologi, bisa sampai B100 (biodiesel 100 persen)," terangnya. Menurutnya, besarnya produksi minyak kelapa sawit (CPO) di Indonesia salah satu potensi pengembangan biodiesel di Tanah Air. Indonesia produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi hingga 49,7 juta ton pada 2021 atau setara 67 persen dari total produksi CPO dunia. "Indonesia juga produsen biodiesel terbesar di dunia dengan total produksi mencapai 137 ribu barel per hari," sebutnya.