FGD

Sorotan terbaru dari Tag # FGD

Perencanaan Proyek Islamic Center di Inhu Dimatangkan Lewat FGD Riau
Riau
Kamis, 25 Desember 2025 | 10:53 WIB

Perencanaan Proyek Islamic Center di Inhu Dimatangkan Lewat FGD

Rengat, katakabar.com - Pembangunan Islamic Center di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau mulai dimatangkan. Pihak-pihak yang berkopeten diberi ruang menyampaikan konsep perencanaan pembangunan, leway 'Forum Group Discussion', Rabu (24/12) kemarin di Gedung Sejuta Sungkai, Rengat. Di mana, Ade Agus Hartanto, Bupati Indragiri Hulu yang pimpin rapat Islamic Center. Kalau tidak ada hambatan pusat pembangunannya di Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat. Ia sampaikan keterbukaan terhadap berbagai masukan dari pemangku kepentingan supaya pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan daerah. “FGD lintas sektor ini dengan harapan terwujudnya sinkronisasi antara pemerintah daerah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga pembangunan Islamic Center dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya. Selanjutnya, Ade menegaskan pembangunan Islamic Center bukan sekadar proyek fisik. Kendati keberadaan Islamic Center merupakan bagian dari visi memperkuat nilai religius, sosial, dan kebersamaan masyarakat Inhu, yang lahir dari aspirasi dan dukungan luas masyarakat Pertemuan itu, tampak dihadiri Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, Bupati Inhu, Zulfahmi Adrian, Sekda Inhu, Sabtu. P. Sinurat, Ketua DPRD Inhu, Hamico S.H,M.H, Kasi Intel Kejari Inhu, perwakilan pihak Polres dan Kodim 0302 Indragiri Hulu, serta kepala OPD terkait, serta tim pengembang. .

Apkasindo Hadiri FGD, Satu Bursa Tunggal Penting Referensi Perdagangan Sawit di Indonesia Sawit
Sawit
Kamis, 23 Oktober 2025 | 15:43 WIB

Apkasindo Hadiri FGD, Satu Bursa Tunggal Penting Referensi Perdagangan Sawit di Indonesia

Jakarta, katakabar.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) hadiri Focus Group Discussion (FGD) yang ditaja Institut Pertanian Bogor (IPB) bahas bursa sawit Indonesia, di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/10) lalu. FGD ini digelar terkait pelaksanaan penelitian akselerasi peran bursa berjangka komoditas CPO Indonesia sebagai acuan pasar dunia oleh International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB. Ketua Tim Peneliti InterCAFE IPB, Prof. Dr. Dedi Budiman Hakim, MA.Ec, menjelaskan penelitian ini penting dilakukan. Penelitian ini sebagai upaya untuk menghasilkan kajian bagaimana Indonesia dapat menjadi acuan harga CPO dunia melalui ICDX. “Indonesia sebagai produsen terbesar seharusnya bisa membentuk ekosistem bursa yang reliable seperti bursa Malaysia,” ujarnya, dilansir dari laman sawitsetara.co, Kamis sore. Sedang Dr. Widyastutik, SE, M.Si., tim dari peneliti IPB, mencontohkan pemerintah Malaysia sangat mendukung bursa malaysia sehingga wajar jika saat ini harga sawit di Bursa Malaysia menjadi acuan dunia. Apkasindo diwakili Head of International Relation DPP APKASINDO (cn) Djono A. Burhan, S.Kom, 'Mgt (Int.Bus), CC.,CL. Selain itu hadir perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan perwakilan Kementerian Perdagangan yakni BAPPEPTI, serta dari Bursa CPO Indonesia ICDX dan Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI). Menurut Djono, Bursa CPO Indonesia memiliki peran penting sebagai kunci transparansi dalam perdagangan sawit di Indonesia. "Sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Gulat ME Manurung, MP, C.IMA, C.APO, penting untuk memiliki hanya satu harga referensi acuan bursa CPO. “Bapak ketua umum menekankan satu bursa tunggal ini penting untuk mendapatkan referensi yang tidak membingungkan yang reliable dan berkeadilan, yang betul betul menggambarkan pasar sawit indonesia, ini sama seperti bursa IHSG, yang dapat menggambarkan industri-industri dan sentimen secara nasional,” ulasnya. Masih Djono, bursa CPO ini sebenarnya sudah masuk di dalam Permentan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga TBS di mana pada regulasi sebelumnya hanya memasukkan tender KPBN saja. Aturan ini, sebutnya, menjadi dasar penting dalam penetapan harga TBS di seluruh provinsi penghasil kelapa sawit untuk mulai menggunakan harga bursa ICDX sebagai rujukan. Sudah semestinya, ucap Djono, Indonesia ini menggunakan harga patokan ekspor (HPE) 100 persen dari bursa CPO Indonesia. Apalagi saat ini HPE Indonesia adalah 60 persen dari bursa CPO Indonesia, 20 persen dari bursa Malaysia, serta 20 persen dari bursa rotterdam. Hal menunjukkan Indonesia masih ragu-ragu dengan produk sendiri. “Bagaimana negara lain bisa percaya bursa ICDX kita menjadi acuan harga internasional, sedangkan kita sendiri dalam negeri masih ragu dan masih menetapkan 60 persen. Kita harus optimis karena ICDX adalah harapan untuk petani sawit lebih sejahtera dan negara kita memiliki harga sawit yang berkeadilan dan stabil untuk masa depan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan acuan dunia, karena kita produsen terbesar kelapa sawit dunia” beber Djono.

BPDPKS FGD Susun Kajian Program Pengembangan SDM Perkebunan Sawit Sawit
Sawit
Kamis, 17 Oktober 2024 | 11:37 WIB

BPDPKS FGD Susun Kajian Program Pengembangan SDM Perkebunan Sawit

Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) taja Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit. Kegiatan FGD ini dilakukan secara hybrid dibuka Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk mengukur secara ilmiah terkait keberhasilan pelaksanaan program BPDPKS mencapai tujuan diperlukan adanya suatu kajian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit.

Himpun Masukan, Lemhanas Tentukan Platform Perhitungan Emisi Sawit Sawit
Sawit
Rabu, 09 Oktober 2024 | 13:20 WIB

Himpun Masukan, Lemhanas Tentukan Platform Perhitungan Emisi Sawit

Pekanbaru, katakabar.com - Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) taja Forum Group Discussion (FGD) guna "Tentukan Platform Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Industri Kelapa Sawit Indonesia yang Terpercaya dan Diakui di Tingkat Nasional dan Internasional” di Pekanbaru, Riau, Rabu (9/10). FGD ini dipimpin Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Reni Mayerni. Menurutnya, kegiatan ini penting karena industri minyak sawit di Indonesia berkontribusi besar pada ekonomi secara nasional. "Volume Crude Palm Oil (CPO) yang diekspor tahun 2023 totalnya 30,380 juta ton dengan senilai USD 25,070 milyar sesuai dengan data BPS," kata Reni lewat keterangan resmi di Pekanbaru, dilansir dari laman EMG, Rabu malam.

Gelar FGD, Pemkab Kotim Dorong Percepatan Pendataan Kebun Sawit Swadaya Berkelanjutan Sawit
Sawit
Rabu, 11 September 2024 | 19:04 WIB

Gelar FGD, Pemkab Kotim Dorong Percepatan Pendataan Kebun Sawit Swadaya Berkelanjutan

Kotim, katakabar.com - Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur gelar Focus Group Discussion (FGD) pendataan dan pemetaan perkebunan kelapa sawit menuju pengelolaan sawit rakyat berkelanjutan, di Aula Hotel Midtown Express Sampit, Rabu (11/9). "Perkebunan salah satu sektor andalan di Kotawaringin Timur. Khususnya komoditas kelapa sawit yang berkembang sangat pesat, makanya perlu pendataan dan pemetaan perkebunan kelapa sawit," ujar Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati.

BPDPKS: Senantiasa Fasilitasi UKMK Sawit Tampilkan Produk Dihasilkan Sawit
Sawit
Rabu, 26 Juni 2024 | 07:48 WIB

BPDPKS: Senantiasa Fasilitasi UKMK Sawit Tampilkan Produk Dihasilkan

Belitung Timur, katakabar.com - Kepala Divisi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi atau UKMK Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Helmi Muhansyah, menuturkan, BPDPKS selalu mendukung program UKMK sektor kelapa sawit melalui berbagai kegiatan seperti workshop, Gebyar UKMK, dan Semarak UKMK. “BPDPKS senantiasa fasilitasi para pelaku UKMK sawit untuk menampilkan produk-produk yang mereka hasilkan, sehingga masyarakat umum dapat lebih mengenal produk UKMK berbasis sawit, dan memajukan sawit baik yang berkelanjutan,” ujar Helmi secara online di Forum Group Disscusion atau FGD HAI Sawit Indonesia, yang digelar dua hari di pekan ketiga Juni 2024. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ulas Helmi, punya misi menjalankan kebijakan pemerintah melalui program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan lewat penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel. BPDPKS turut menggelar berbagai kegiatan kemitraan terkait UKMK BPDPKS, meliputi: • Pameran dan Talkshow Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu di Kalimantan Barat di Pontianak • Pameran dan Talkshow Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu di Kalimantan Tengah di Palangka Raya. • Partisipasi Santripreneur UKM Sawit BPDPKS dalam BLU Expo di Jakarta • Dukungan Sawit Learning Centre BPPK Riau • Partisipasi UKM Sawit mitra BPDPKS dalam Asean Finance Minister Meeting di Bali • Partisipasi UKM Sawit Mitra BPDPKS dalam PAStival Fair di Jakarta • Workhop Pengolahan Sawit untuk Pra CPO bekerjasama dengan BRIN di Kaltim dan Bangka Belitung • Workhop Santripreneur UKMK Sawit Kerjasama dengan APKASINDO untuk mendukung PSR di Sumbar dan Sumsel • Workshop UKMK Sawit Kerjasama dengan Aspekpir di Kalbar dan Sumut • Promosi sawit sehat bagi UKMK di Jatim Jateng dan Jakarta • Partisipasi Pameran produk UKM Sawit Mitra BPDPKS di ITSI Medan • Partisipasi Pameran produk UKM Sawit Mitra BPDPKS di Indonesia City Expo di Makassar Selain itu, kemitraan UKMK BPDPKS telah menerima berbagai apresiasi, yakni: • Sawit Award tahun 2022 untuk Kategori Program Penguatan UKMK dan Petani Sawit dari Majalah Sawit Indonesia • Indonesia CSR Award 2021 untuk Program Koperasi dan UKM sawit dari Warta Ekonomi • Program Kemitraan UKMK Santripreneur Berbasis UKMK sawit dalam Milenial Syariah Festival 2021 dari Warta Ekonomi Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian dan Koperasi dan UKM, Dr. Ali S.T M.Si sampaikan apresiasi pada kegiatan yang dihelat Hai Sawit dan didukung penuh BPDPKS. Menurutnya, Kementrian Koperasi dan UKM segera melakukan koordinasi lebih lanjut terkait program yang dapat dikolaborasikan kedepannya “UKM ini tidak hanya di pinggiran harus di gerakan menengah dan hilirisasi terumata produk yang dari bahan sawit kegiatan FGD ini tidak boleh berhenti di sini kami akan mengembangkan terus sampai lahir industri-industri UKM mengelolah sawit sesuai dengan kebutuhan pasar,” jelasnya. Melalui dukungan BPDPKS dan kerja sama berbagai Pihak, ucap Ali, FGD Peluang Ekspor UKMK Sawit diharapkan UKMK Sawit semakin banyak yang dapat tumbuh dan memberikan dampak perekonomian yang baik. "Hai Sawit bakal terus tumbuh dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder untuk meyelenggarakan semakin banyak kegiatan bermanfaat. Saat ini Hai Sawit mengambil peran melalui beberapa program dan Publikasi News, diantaranya Hai Sawit TV, Workshop Karir Industri Sawit, FGD UKMK, serta beragam program lainnya.

Ini Asa Bupati Belitung Timur di FGD HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Sawit
Sawit
Selasa, 25 Juni 2024 | 20:55 WIB

Ini Asa Bupati Belitung Timur di FGD HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS

Belitung Timur, katakabar.com - Bupati Belitung Timur, Drs. Burhanuddin menyatakan, Forum Group Disscusion ini tahap awal untuk mengenalkan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi atau UMKM tentang hilirisasi yang dapat dimanfaatkan untuk ekspor. "Diskusi ini tentang bagaimana sawit dari hulu ke hilir bisa diekspor, melibatkan teman-teman dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Industri, serta berdiskusi langsung dengan petani sawit. Untuk itu, petani kelapa sawit harus mampu menangkap peluang ini dan tidak ada yang tidak bisa dilakukan asalkan mereka serius," katabBupati Belitung Timur, dilansir dari laman website BPDPKS, pada Selasa (25/6). Melalui kegiatan ini, harap Burhanuddin, para pelaku UKMK dapat pahami lebih tentang proses berkelanjutan dari produksi hingga pemasaran, dan kualitas ini harus benar-benar dipahami oleh rekan-rekan UKM. Salah satu bentuk dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah kepada para UKMK dilakukan pendampingan berkelanjutan setelah dilaksanakannya kegiatan hari ini. "Setelah pertemuan selesai, kita harus terus berkelanjutan membahas tindak lanjutnya. Dinas teknis bakal terus intens berkoordinasi dengan teman-teman Hai Sawit dan BPDPKS, serta menyediakan permodalan perbankan," jelasnya.

FGD HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS, Ini Tentang Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Untuk Dunia Sawit
Sawit
Selasa, 25 Juni 2024 | 19:22 WIB

FGD HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS, Ini Tentang Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Untuk Dunia

Belitung Timur, katakabar.com - Hai Sawit sebagai Media Sawit Masa Kini, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS taja Forum Group Discusssion atau FGD tentang Peluang Eksport Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia. Kegiatan ini digelar dari 20 hingga 21 Juni 2024 lalu, diikuti pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi atau UKMK dan Koperasi Provinsi Belitung Timur, secara resmi dibuka Bupati Belitung Timur, Drs. Bahruddin. Para peserta workshop diharapkan dapat mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai peluang ekspor produk UKMK sawit Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Belitung, baik pasar domestic maupun ke pasar internasional, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung ekspor produk UKMK Kelapa Sawit. Pimpinan Umum Hai Sawit Indonesia, M. Gema Aliza Putra mengutarakan, pelaksanaan FGD ini langkah awal untuk mengenalkan dan mengembangkan UKMK berbasis kelapa sawit kepada para pelaku UKMK di Belitung Timur. Di mana untukmenangkap peluang ekonomi baru pengolahan produk-produk sawit. "Produk sawit yang dikenal masyarakat umum selama ini baru sebatas minyak goreng, CPO, dan kernel. Padahal sesungguhnya, ada produk-produk sawit turunan dari hasil pengolahan limbah sawit yang berpeluang untuk dikembangkan. Nah, itu yang disebut produk UKMK," tutur Gema. Lewat kegiatan FGD ini, kata Gema, pihaknya berkeinginan dorong kemampuan masyarakat, khususnya para pelaku UKMK di Belitung Timur, kembangkan sektor hilir kelapa sawit dan pemanfaatan limbahnya sehingga mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Untuk itu, ulas Gema, Hai Sawit Indonesia menghadirkan narasumber-narasumber mumpuni dan para pelaku eksportir dalam FGD ini. "Kami berharap ke depan keberlanjutan (sustainability) menjadi fokus utama. Pengolahan sawit ini dapat menjadi bisnis yang end-to-end, tidak terbatas pada minyak sawit saja, tapi memanfaatkan limbahnya menjadi produk bernilai ekonomi tinggi," terangnya.

Sawit Masih Berkontribusi Signifikan Bagi Perekonomian Nusantara 2023 Sawit
Sawit
Sabtu, 09 Maret 2024 | 17:10 WIB

Sawit Masih Berkontribusi Signifikan Bagi Perekonomian Nusantara 2023

Bandung, katakabar.com - Komoditas kelapa sawit terus memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia meski hadapi tantangan penurunan harga di tahun 2023. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun tersebut mencapai 5,05 persen. Di mana sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi Transportasi dan Pergudangan, mencapai 13,96 persen. Tapi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, termasuk produksi kelapa sawit tumbuh positif sebesar 1,30 persen, di mana memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kabul Wijayanto menyatakan, kelapa sawit penyumbang terbesar untuk ekspor non-migas Indonesia. "Ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2023 mencapai US$242,87 miliar, dengan sekitar US$28,45 miliar berasal dari ekspor lemak dan minyak hewan atau nabati, termasuk minyak kelapa sawit. Bahkan harga minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) cenderung stabil di tahun 2023, tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga CPO CIF Rotterdam berkisar antara US$905/MT-US$1.019/MT, dengan rata-rata sebesar US$964/MT," ulas Kabul, dilansir dari website resmi BPDPKS, pada Sabtu (9/3). Sementara, ujar Kabul, harga patokan ekspor CPO yang ditetapkan Kementerian Perdagangan berkisar antara US$723,45-US$955,53/MT, dengan rata-rata sebesar US$832,26/MT. Begitu pula, harga tandan buah segar kelapa sawit relatif stabil, dengan penetapan Gubernur berkisar antara Rp2.180-Rp2.718 per kiligram, atau rata-rata sebesar Rp2.425 per kilogram Pemerintah, terang Kabul, terus berupaya untuk memastikan pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan. “Tapi, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti masalah legalitas lahan dan rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit, terutama pada perkebunan rakyat. Produktivitas perkebunan sawit rakyat pada tahun 2023 hanya mencapai 2,58 Ton per hektar, jauh di bawah produktivitas perkebunan besar negara dan swasta,” bebernya saat buka Focus Group Discussion (FGD) yang angkat tema "Membangun Kelapa Sawit Indonesia yang Berkelanjutan", di Bandung, pada Kamis lalu. Untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah telah meluncurkan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan Program Sarana dan Prasarana (Sarpras). Meski capaian dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) belum mencapai target yang ditetapkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas program tersebut. “Program Sarana dan Prasarana (Sarpras) terus ditingkatkan, dengan alokasi dana yang telah ditetapkan untuk memberikan bantuan berupa bibit, pupuk, pestisida, alat pertanian, dan infrastruktur lainnya kepada para petani kelapa sawit,” ucap Kabul. Langkah-langkah ini, harap Kabul, sektor kelapa sawit dapat terus berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di seluruh nusantara.