Hukrim
Hukrim
Massa GARANSI dan AMPPUH Desak KPK Usut Dugaan KKN di Disdik Labuhanbatu
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) bersama Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) berencana mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Hukrim
Hukrim
KPK Monitor Rp142 M, Sejak Desember 2025, di Labuhanbatu, Masyarakat Benarkah!
Beredar isu kehadiran Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-red), sejak bulan Desember 2025 sampai April 2026, kini dapat dipastikan saat ini kondisi, sedang tidak baik-baik saja di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Nasional
Nasional
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
Dalam OTT ini, KPK mengamankan 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdu Wahid.
Sumut
Sumut
KPK Gelar Pelatihan Dasar Antikorupsi di Deli Serdang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Pelatihan Dasar Antikorupsi bersama Pemkab dan DPRD Deli Serdang
Sumut
Sumut
Dalam Kurun Waktu Setahun Naik 9 Miliar, LHKPN Wakil Bupati Sergai Dipertanyakkan
Publik kembali menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, perhatian tertuju pada Wakil Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, Adlin Tambunan, yang mengalami lonjakan kekayaan signifikan dalam setahun.
Sumut
Sumut
Miliaran SPPD DPRD Deli Serdang yang 'Membungkam' Legislatif, SIMAK Sampaikan Ultimatum
sebuah pernyataan tegas disampaikan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Independen Mahasiswa Anti Korupsi (SIMAK), terkait penggunaan anggaran negara yang dianggap pemborosan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mereka menyoroti anggaran perjalanan dinas yang tertera dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang mencapai angka fantastis sebesar Rp 1.125.425.489 bagi Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD menerima SPPD berkisar antara 400 juta hingga 700 juta rupiah.
Sumut
Sumut
AMPR Desak KPK dan Kejatisu Usut Dugaan Makelar Proyek Yang Bersembunyi di Balik Relawan Bobby Lovers
Dugaan keterlibatan kelompok relawan Bobby Nasution yang tergabung dalam Bobby Lovers dalam praktik 'makelar proyek' di berbagai Pemerintah Daerah di Sumatera Utara, dengan memanfaatkan nama Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, serta penggunaan nama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menekan pejabat daerah demi memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok, menjadi sorotan utama Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPR) Sumatera Utara. Hal ini menjadi dasar bagi AMPR untuk bergerak melakukan aksi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
Nasional
Nasional
Mulai Terkuak Inisial DR, Skandal 'Makelar Proyek' di Balik Nama Relawan 'Bobby Lovers'
Aksi relawan Bobby Nasution yang tergabung dalam kelompok Bobby Lovers semakin menjadi sorotan publik. Pasalnya, kelompok Bobby Lovers disebut-sebut sebagai 'makelar proyek' di hampir seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Sumatera Utara. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa Bobby Lovers telah banyak menarik dana dari sejumlah orang dengan dalih menjanjikan pekerjaan proyek, dengan mengatasnamakan menantu mantan Presiden yang juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, yakni Bobby Nasution. Bahkan, relawan ini dikabarkan menggunakan dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperoleh pekerjaan proyek.
Sumut
Sumut
Aroma Dugaan KKN di Balik Relawan 'Bobby Lovers' Mulai Tercium Pasca OTT Kadis PUPR Sumut
Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara (Sumut), Topan Ginting, kini dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mulai tercium di balik relawan pendukung Bobby Nasution yang tergabung dalam Bobby Lovers.
Sumut
Sumut
Boby Lovers Jadi Sorotan, Diduga Terlibat 'Makelar Proyek', Aspiadi Nasution Sebut Inisial RR dan DR?
Organisasi relawan Bobby Nasution, Boby Lovers, menjadi perbincangan hangat setelah muncul dugaan keterlibatan mereka dalam praktik 'makelar proyek' di berbagai pemerintah daerah (Pemda) di Sumatera Utara (Sumut). Selain itu, Boby Lovers juga dituding menjadi 'calo' dalam perekrutan tenaga honorer dengan iming-iming uang puluhan juta rupiah.