Program PSR

Sorotan terbaru dari Tag # Program PSR

BPDP Genjot Program PSR Targetkan 50.000 Hektare 2026 Sawit
Sawit
Rabu, 04 Februari 2026 | 12:00 WIB

BPDP Genjot Program PSR Targetkan 50.000 Hektare 2026

Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus akselerasi pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional. Pada tahun 2026, BPDP targetkan percepatan penyaluran PSR dengan luasan mencapai 50.000 hektare. Komitmen tersebut ditandai dengan pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PSR Tiga Pihak Tahap I yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (29/1) lalu. Di tahap ini, PKS mencakup total luasan 5.682 hektare dan melibatkan 42 kelembagaan pekebun sawit rakyat yang tersebar di 11 provinsi. Acara tersebut dibuka resmi Ketua Dewan Pengawas BPDP, Dida Gardera. Dalam keynote speech-nya, Dida Gardera, menegaskan percepatan PSR langkah penting untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan kelapa sawit nasional, mulai dari aspek keberlanjutan, legalitas lahan, peningkatan produktivitas, hingga dinamika regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR). Ke depan, BPDP akan terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perbankan, serta kelembagaan pekebun agar Program PSR berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas kebun, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan pekebun sawit rakyat. Target percepatan PSR seluas 50.000 hektare pada 2026 ini diharapkan dapat tercapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

PalmCo, Subholding Holding PTPN Cetak Capaian Tertinggi Program PSR Sawit
Sawit
Selasa, 21 Oktober 2025 | 10:21 WIB

PalmCo, Subholding Holding PTPN Cetak Capaian Tertinggi Program PSR

Jakarta, katakabar.com - Upaya transformasi sektor sawit rakyat yang dijalankan oleh PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, Subholding PTPN III (Persero), terus berupaya melakukan transformasi sektor sawit rakyat, dan menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga akhir September 2025, realisasi rekomendasi teknis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) petani binaan yang terbit mencapai 20.145,2 hektare, atau 122,4 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Capaian ini menempatkan PalmCo sebagai salah satu pelaksana program PSR paling progresif di Indonesia. Dari sisi pembiayaan, PalmCo telah menyalurkan dana untuk peremajaan di atas 18.900 hektar, setara dengan 114,9 persen dari target pembiayaan tahun berjalan. Menurut Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, keberhasilan ini bukti nyata sinergi antara perusahaan dan petani dalam membangun masa depan perkebunan sawit yang lebih produktif dan berkelanjutan. “Kami ingin menunjukkan petani sawit rakyat bisa sejajar dalam hal produktivitas dan keberlanjutan. PalmCo hadir tidak hanya sebagai offtaker, tetapi sebagai mitra transformasi," kata Jatmiko di Jakarta, di penghujung pekan pertama Oktober 2025 lalu. Program PSR difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun rakyat, selama ini hanya menghasilkan sekitar 2 hingga 3 ton CPO per hektar per tahun. Di mana lewat replanting dengan benih unggul bersertifikat dan pendampingan teknis yang sistematis, produktivitas ditargetkan sesuai standar nasional, naik menjadi 5 hingga 6 ton per hektar per tahun. Tetapi, produktivitas tinggi bukan satu-satunya tujuan. PalmCo merancang PSR sebagai program berbasis keberlanjutan. Seluruh kegiatan didorong mengacu pada standar sertifikasi sawit lestari seperti ISPO dan RSPO. Pendekatan ini menjadikan program PSR bukan hanya solusi ekonomi, tetapi juga kontribusi pada tata kelola sawit berkelanjutan secara nasional. Tantangan Struktural, Solusi Terintegrasi Seperti program nasional lainnya, PSR tidak lepas dari tantangan. Persoalan legalitas lahan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani, hingga rendahnya literasi administrasi masih menjadi hambatan umum. Di sisi lain, tingkat partisipasi petani swadaya dalam skema sertifikasi keberlanjutan masih di bawah 1 persen. Menjawab tantangan ini, PalmCo menerapkan pendekatan terintegrasi melalui pendampingan kelembagaan dan teknis sejak tahap awal. Perusahaan menyediakan sistem digital internal berbasis SAP untuk memantau seluruh tahapan proses secara transparan, mulai dari pengusulan, distribusi benih, hingga pelaporan perkembangan lahan. “Kami tidak hanya memfasilitasi dana, tetapi membantu menyelesaikan kendala administratif dan teknis. Dengan pendekatan digital, semua proses bisa diaudit dan dipantau secara terbuka,” jelas Jatmiko. Intercropping dan Daya Tahan Ekonomi Petani Masa tunggu pascatanam menjadi masa krusial bagi petani sawit rakyat. Untuk menjaga keberlanjutan ekonomi selama masa belum produktif, PalmCo mendorong praktik intercropping dengan tanaman sela mulai dari padi gogo hingga jagung. Langkah ini bertujuan memberikan alternatif pendapatan sambil menjaga kemandirian pangan sebagaimana diamanatkan pemerintah. Tidak cuma itu, peningkatan kapasitas petani terus dilakukan melalui pelatihan lapangan yang mencakup teknik budidaya modern, pemupukan tepat guna, hingga pemahaman tentang standar keberlanjutan global. Membangun Kemitraan Setara PalmCo meyakini keberhasilan program tidak akan tercapai tanpa sinergi erat dengan petani. Model kemitraan yang dibangun bukan sekadar hubungan ekonomi, tetapi kerja sama jangka panjang yang setara. Mulai dari tahap budidaya, pemasaran, hingga distribusi hasil panen, petani dilibatkan sebagai mitra utama. “Kami percaya kemajuan industri sawit nasional hanya mungkin jika petani ikut tumbuh. Tidak boleh ada yang tertinggal,” timpal Direktur Hubungan Kelembagaan PalmCo, Irwan Perangin Angin. Lewat capaian ini, kata Irwan, PTPN IV PalmCo menyiapkan peta jalan jangka panjang untuk terus memperluas dampak PSR. Setiap tahun, ribuan hektar kebun rakyat ditargetkan untuk diremajakan dengan pendekatan yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. “Petani tidak berjalan sendiri. Kami berkomitmen mendampingi dari awal hingga panen. Ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang membangun masa depan perkebunan yang kuat dan menjadi kebanggaan bersama,” sebut Jatmiko pula.

Asa Kasmarni Saat Tanam Perdana Sawit Program PSR dan Tumpang Sari Padi Gogo di Muara Dua Sawit
Sawit
Minggu, 28 September 2025 | 19:30 WIB

Asa Kasmarni Saat Tanam Perdana Sawit Program PSR dan Tumpang Sari Padi Gogo di Muara Dua

Siak Kecil, katakabar.com - Bupati Bengkalis, Kasmarni tanam perdana kelapa sawit program peremajaan sawit rakyat atau PSR, sekaligus tumpang sari padi gogo Kelompok Tani Segoromas di Desa Muara Dua, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, di pertengahan pekan keempat September 2025. Kelompok Tani Segoromas dan masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil, antusias sambut kehadiran Bupati Bengkalis, Kasmarni di kegiatan untuk mewujudkan peningkatan swasembada pangan masyarakat. Program PSR atau populer replanting sawit ini, sudah diuji kelayakan lahannya untuk penanaman Tumpang Sari Padi Gogo di lahan seluas 154 hektar, dengan jumlah petani 86 kepala keluarga atau KK. Bupati Bengkalis, Kasmarni sambut baik, dan mendukung penuh dengan adanya program PSR atau replanting, dan Tumpang Sari Padi Gogo yang dilakukan Kelompok Tani Segoromas di Desa Muara Dua. "Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, telah membuat program ini, dengan bantuan ini para petani kita lebih mudah untuk melakukan replanting, sebab kegiatan ini mendapat sambutan baik dari petani sawit di Kabupaten Bengkalis. Semoga program ini jadi contoh bagi desa-desa lainnya," ujarnya, dilansir dari laman website resmi Pemkab Bengkalis, Minggu siang. Kita saksikan salah satu langkah nyata, ucap Kasmarni, sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan, dan kesejahteraan petani, melalui program PSR yang difasilitasi Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP seluas 154 lebih hektar, yang melibatkan 86 petani.

BRK Syariah Teken PKS Tiga Pihak Dukung Program PSR Sawit
Sawit
Sabtu, 27 September 2025 | 14:06 WIB

BRK Syariah Teken PKS Tiga Pihak Dukung Program PSR

Jakarta, katakabar.com - Bank Riau Kepri atau BRK Syariah menunjukkan komitmen guna mendukung program pemerintah, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Kali ini, BRK Syariah tandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS dengan tiga pihak bersama Koperasi Produsen Unit Desa Sejahtera, dan Koperasi Produsen Sawit Harapan Rakyat. Kerja sama ini bagian dari Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR yang digulirkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Penandatanganan berlangsung pada Kamis (25/9) lalu, di Kantor BPDP Gedung Surachman Tjokrodisurjo, Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri oleh Normansyah Hidayat Syahruddin, Direktur Penyaluran Dana BPDP Kementerian Keuangan, sebagai perwakilan pemerintah. Dari BRK Syariah, hadir M. Jazuli selaku Pemimpin Divisi Mikro, Kecil, dan Menengah atau MKM yang mewakili jajaran direksi, serta Bobby Ferdian (Branch Manager) dan Budi Setiawan (Team Leader Pembiayaan) dari Kantor Cabang Pangkalan Kerinci. Sementara dari pihak koperasi, penandatanganan dilakukan oleh para ketua, yakni Agusmiran dan Suriadi. Branch Manager BRK Syariah Pangkalan Kerinci, Bobby Ferdian, menjelaskan pihaknya siap mendukung penuh program PSR yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat. "BRK Syariah sangat mendukung program pemerintah yaitu Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Kami berharap dengan adanya program kemitraan ini, para petani pekebun dapat terbantu dalam meningkatkan produktivitas hasil kebun kelapa sawitnya ke depan," kata Bobby, dilansir dari laman cakaplah, Sabtu (27/9). Program PSR dari BPDPKS langkah penting untuk memastikan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.

Holding PN Dorong Program Replanting Lewat Kemitraan Offtaker di Muara Enim Sawit
Sawit
Kamis, 11 September 2025 | 18:08 WIB

Holding PN Dorong Program Replanting Lewat Kemitraan Offtaker di Muara Enim

Muara Enim, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara atau PN PTPN III (Persero) melalui Subholding PTPN IV PalmCo Regional VII menegaskan komitmennya dukung Program Strategis Nasional pemerintah melalui Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama offtaker bersama mitra pekebun PSR di Kabupaten Muara Enim, Rabu (27/8) lalu. Kegiatan yang digelar di Gedung PTPN IV Regional VII Sungai Lengi ini usung tema “Melalui Kemitraan Offtaker untuk Mewujudkan Hubungan Kerja Sama yang Saling Menguntungkan, Sinergi, dan Harmonis.” Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim, Ir. Yulius, M.Si, yang hadir mewakili Bupati Muara Enim, menyampaikan apresiasi atas peran aktif PTPN IV Regional VII dalam memfasilitasi program PSR. “Kolaborasi ini bentuk nyata hubungan baik dan saling percaya antara pemerintah daerah dengan PTPN IV Regional VII. Semoga kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya petani di Desa Muara Harapan Kecamatan Muara Enim, Desa Kayu Ara Sakti, Desa Air Enau, dan Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang,” ujarnya, lewat keterangan resmi diterima katakabar.com, Rabu (10/9) Region Head PTPN IV Regional VII, Denny Ramadhan, menegaskan kerja sama ini membuka peluang bagi petani untuk memperoleh produk dengan harga lebih terjangkau. “Perusahaan berkomitmen menghadirkan skema kemitraan yang sehat. Kami ingin petani sawit semakin sejahtera dengan adanya dukungan program PSR dan pembiayaan dari BPDPKS,” kata Denny. Ia menambahkan, hingga 2026, program PSR yang didukung PTPN IV Regional VII mencakup areal seluas 1.901 hektar. Bukti konkret keberhasilan PSR sebelumnya telah terealisasi di eks-plasma PIR-Sus IIA Sungai Niru dan PIR-Sus IIB Sungai Lengi. “Apalagi saat ini pembayaran hasil kepada petani juga semakin cepat, dari sebelumnya H+30 kini menjadi H+1. Ini bentuk peningkatan pelayanan kami,” jelasnya. Selain pejabat Pemkab Muara Enim, kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta perwakilan desa-desa peserta PSR. Kehadiran mereka menegaskan semangat kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat.

Wuih! Umur Sawit 42 Bulan Kebun PSR Hasilkan TBS 2,8 Ton per Hektar per Bulan di Kolaka Sawit
Sawit
Sabtu, 16 November 2024 | 21:31 WIB

Wuih! Umur Sawit 42 Bulan Kebun PSR Hasilkan TBS 2,8 Ton per Hektar per Bulan di Kolaka

Kolaka, katakabar.com - Kebun program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR umurnya 42 bulan telah hasilkan Tandan Buah Segar atau TBS 2,8 ton per hektar per bulan di Kolaka. Pantas Juwahir 49 tahun sumringah saat mendengar bincang-bincang dua orang anggotanya tanaman kelapa sawit hasil program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) April 2021 lalu, sudah menghasilkan 1,4 ton Tandan Buah Segar atau TBS per hektar sekali panen.

Dana Replanting Disediakan Rp6 Triliun 2023 Terealisasi Cuma Rp1,5 Triliun Nasional
Nasional
Minggu, 28 Januari 2024 | 11:31 WIB

Dana Replanting Disediakan Rp6 Triliun 2023 Terealisasi Cuma Rp1,5 Triliun

Medan, katakabar.com - Total dana replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) disediakan pemerintah sebesar Rp6 triliun tahun 2023. Tapi, realisasi dana untuk program PSR di Indonesia terbilang masih rendah lantaran tercatat cuma Rp1,5 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto yang bocorkan realisasi program PSR tersebut, saat kegiatan penyerahan bantuan dana PSR di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat lalu. Di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ketum Partai Golkar ini mendengarkan keluhan atau curhat para petani mengenai kendala apa saja dihadapi para petani kelapa sawit rakyat. "Saya datang ke sini, untuk serahkan secara simbolis penyerahan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk biayai replanting. Dana dari BPDPKS ini sebesar Rp30 juta per hektar. Ini untuk tahun pertama," kata Ailangga kepada wartawan, dilansir dari laman VIVA.co.id, pada Ahad (28/1) siang. Menko Bidang Perekonomian tak sendiri saat datang ke Deli Sedang, tapi didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya. BPDPKS, ujar Airlangga, punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektar lahan per tahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan sebesar Rp6 triliun. "Pada 2023 lalu realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala makanya realisasi dana stagnan, pertama proses status tanah jadi kendala utama. Di mana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGUdan lainnya," ulasnya. Pemerintah sendiri, terang Airlangga, sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan di mana keterlanjuran ini agar bisa dibereskan. "Pada 2024 ini, targetnya bisa selesai biar semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas program PSR. Kedua, pemerintah siapkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektar Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," tuturnya. Di Provinsi Sumut bank yang bisa menjembatani KUR ada. Beberapa di antaranya, yakni Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana untuk program PER sekitar Rp1,3 triliun lebih mulai berjalan tahun ini. Di mana secara nasional anggaran KUR yang disediakan capai Rp280 triliun. "Jadi, tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," ucapnya. Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menerangkan, menjadi kendala para petani soal status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyarakat. "Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Ini terpaksa kita tinggal. Ada pula kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," bebernya. Salah satu penerima dana program PSR tahun 2021, sebut Feriadi, luas lahan yang disetujui 543 hektar. "Kami terima kasih atas bantuan Menko Bidang Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan dapat membantu kami," timpalnya.

Kurun 6 Tahun, Disbun Sumsel catat PSR Sawit Sudah Seluas 69.965 hektar Sawit
Sawit
Kamis, 25 Januari 2024 | 14:32 WIB

Kurun 6 Tahun, Disbun Sumsel catat PSR Sawit Sudah Seluas 69.965 hektar

Palembang, katakabar.com - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumatera Selatan mencatat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting telah capai seluas 69.965 hektar mulai dari 2017 hingga 2023 lalu. Luas itu, kata Kepala Bidang PSR Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Ikhwan, dilanair dari laman ANTARA, pada Kamis (25/1), total realisasi rekomendasi teknis yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dirincikan Ikhwan, program PSR di Provinsi Sumatera Selatan meliputi tumbang chipping seluas 49.170 hektar dan sudah tertanam 46.615 hektar dengan jumlah pekebun terlibat mencapai 29.307 dengan kepala keluarga 27.778. Total itu tersebar di sembilan kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Prabumulih, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, dan Lahat. Di mana target program PSR 2023, ujar Ikhwam ditetapkan seluas 15.050 hektar dengan realisasi mencapai 11.639 hektar. "Kendati dari target yang ditetapkan buat Provinsi Sumatera Selatan tidak semua terpenuhi, tapi Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi yang terluas untuk realisasi target program PSR," jelasnya. Besaran anggaran yang sudah ditransfer kurun 2017 hingga 2023 mencapai Rp1,4 triliun dan realisasi mencapai Rp1,1 triliun dan berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Perkebunan. “Program peremajaan kelapa sawit ini menelan dana senilai Rp30 juta per hektar," terangnya. Secara umum, sebut Ikhwan, kendala yang dihadapi untuk realisasi program PSR berkaitan dengan persoalan administrasi, seperti legalitas lahan dan ada yang masuk di kawasan hutan maupun tumpang tindih dari Hak Guna Usaha (HGU) harus dikeluarkan. "Ada pula keterlambatan untuk kelengkapan dokumen persyaratan dari kelompok tani terkait legalitas dan syarat lain," bebernya.

Dana Replanting Diterima Empat Poktan di Mukomuko Nasional
Nasional
Jumat, 19 Januari 2024 | 21:33 WIB

Dana Replanting Diterima Empat Poktan di Mukomuko

Mukomuko, katakabar.com - Dinas Pertanian (Disbun) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu menyatakan, total empat kelompok tani yang diusulkan sebagai penerima program replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR telah menerima dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Iwan Cahaya di Mukomuko, pada Jumat (18/1 menuturkan, empat kelompok tani yang menerima dana program PSR dari BPDPKS. yakni KRP Tunas Harapan, KRP Masad Jaya I, KRP Mukomuko, dan KRP Tanera Sejahtera. "Masing-masing empat kelompok tani menerima dana peremajaan tanaman kelapa sawit sebesar Rp30 juta per hektar dari BPD-PKS, atau sama dengan tahun sebelumnya," kata Iwan, dilansir dari laman ANTARA, Jumat malam. Dijelaskannya, empat kelompok tani menerima dana dari BPDPKS untuk melaksanakan program peremajaan tanaman kelapa sawit tidak produktif lantaran umur tanaman kelapa sawit sudah tua dan menggunakan bibit asalan di lahan seluas 759 hektar. Dari lahan perkebunan kelapa sawit seluas 759 hektare itu, seluas 277 hektar di antaranya lahan perkebunan kelapa sawit milik anggota KRP Tunas Harapan di Kecamatan Air Manjuto. Lalu, KRP Tanera Sejahtera di Desa Bunga Tanjung seluas 153 hektar, KRP Masad Jaya I Kecamatan Malin Deman seluas 193 hektar, dan KRP Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko seluas 136 hektar. Setelah empat kelompok tani ini mendapatkan dana program peremajaan sawit, sebutnya, langkah selanjutnya tugas kelompok tani memastikan anggota ikut atau tidak dalam program ini. "Hingga saat ini belum ada laporan terkait anggota yang tergabung dalam empat kelompok tani mengundurkan diri," bebernya. Terus, kelompok tani menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam menyediakan pupuk, alat berat, dan bibit sawit, setelah itu baru mereka mengerjakan program ini. "Selanjutnya kelompok tani berkontrak dengan penyedia pupuk, alat berat, dan bibit kelapa sawit," tandasnya.

Kebun Kelapa Sawit Sudah Direplanting Seluas 24.444 Hektar di Riau Sawit
Sawit
Kamis, 11 Januari 2024 | 11:42 WIB

Kebun Kelapa Sawit Sudah Direplanting Seluas 24.444 Hektar di Riau

Pekanbaru, karakabar.com - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting hingga saat ini telah mencapai seluas 24.444 hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau Dari luasan perkebunan kelapa sawit yang sudah direplanting tersebut, total petani atau pekebun kelapa sawit yang dapat manfaat program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini 13.665 Kepala Keluarga (KK). Gubernur Provinsi Riau, Edy Natar Nasution menuturkan, program PSR dananya diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Di mana dana yang sudah tersalur hingga saat ini Rp1 triliun di 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Provinsi Riau. "Program PSR di Provinsi Riau bakal terus ditingkatkan, sebab jumlah kebun yang memasuki masa replanting di kabupaten dan kota cukup banyak," ujarnya, dilansir Kamis (11/1). Kata Gubernur Riau, program PSR pada 2022 lalu sempat terkendala di Riau lantaran syarat kebun yang dapat program PSR harus terbebas dari lahan gambut. Padahal, lahan perkebunan kelapa sawit banyak berada di lahan gambut di Riau. "Lantaran itu pada 2022 lalu, program PSR di Riau tidak berjalan. Tapi, akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan aturan baru," terangnya. Aturan itu, ulas Edy Natar Nasution, adanya revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 tahun 2023. Begitu aturan direvisi, baru program PSR dapat berjalan lagi di Riau. "Program PSR hingga saat ini terus berjalan di Riau, dan masyarakat yang menerima semakin banyak," harapnya. Menurut Gubernur Riau, tujuan program PSR penggantian tanaman kelapa sawit yang sudah tidak lagi produktif, dan bukan membuat perkebunan sawit baru. "Pemerintah pusat menganggarkan program PSR ini Rp30 juta per hektar naik dari sebelumnya hanya Rp25 juta. Di mana satu petani maksimal mendapatkan bantuan empat hektar. Anggaran ini dari BPDPKS yang sumber dananya berasal dari pungutan ekspor," rincinya. Kriteria sawit yang direplanting, lanjut Gubri, umur kelapa sawit di atas 20 tahun, tanaman kelapa sawit yang penghasilannya tidak sampai 10 ton per tahun, dan kebun sawit yang bibitnya tidak unggul. "Kalau masuk kriteria di atas, bisa dapat dana program PSR. Bantuan Rp30 juta per hektar ini bentuknya hibah langsung ke petani, dan tidak ada melewati Dinas Perkebunan Provinsi Riau," bebernya. Jadi, tambah Orang Nomor Saru di Provinsi Riau ini, nanti BPDPKS melakukan MoU dengan koperasi atau kelompok tani, dan bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing petani.