Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Senin, 01 September 2025 | 15:14 WIB

Disbun Kaltim Perjuangkan Rekomtek Sarpras Perkebunan Sawit Bagi Enam Kabupaten

verifikasi usulan, hambatan teknis yang dihadapi masing-masing kabupaten dan kota, hingga strategi percepatan. Arif Sabtamiharja menimpali, keberhasilan program Sarpras tidak hanya bergantung pada kualitas usulan, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan di lapangan. “Kita harus memastikan setiap usulan terverifikasi dengan baik. Kendala teknis di lapangan perlu segera diurai, sehingga rekomendasi percepatan dapat ditindaklanjuti tanpa hambatan,” sebut Arif. Ia lantas menggarisbawahi perlunya pendampingan berkelanjutan agar setiap kabupaten mampu menyelesaikan kendala teknis dengan cepat, seperti keterbatasan akses jalan, ketersediaan alat, dan kesiapan lahan. Melalui rapat ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota untuk mempercepat realisasi sarpras perkebunan sawit. Hasil pembahasan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi teknis nantinya menjadi landasan pelaksanaan di lapangan, sehingga program dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Senin, 04 Desember 2023 | 21:58 WIB

Rekomtek Dinilai Hambat Petani Dapat Program Sarpras BPDPKS

Bengkulu, katakabar.com - Pengamat kebijakan publik Provinsi Bengkulu, Yulfiperius mengatakan, sistem bantuan saprodi dan sarpras yang dibikin BPDPKS harus lebih efisien dan cepat. Menurutnya, integrasi yang belum optimal antara LKPP dan BPDPKS jadi salah satu hambatan belum maksimalnya program. "Proses pengadaan sebaiknya melalui katalog digital (e-catalog) dari pada melalui proses lelang yang berkepanjangan," jelas Yulfiperius, dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (4/12). Sarpras itu, ujar Yulfiperius, urgensi bagi petani dan tidak bisa menunggu waktu yang lama. "Gara-gara proses lelang, banyak sarpras yang belum selesai dibikin hingga saat ini. Penggunaan sistem e-catalog dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pengadaan," beber Yulfiperius. Pentingn perbaikan sistem ini tidak hanya bersifat lokal, sambungnya, melainkan berdampak pada kesejahteraan petani kelapa sawit secara keseluruhan. Masyarakat berharap pemerintah segera bertindak untuk meningkatkan efisiensi distribusi sarana dan prasarana bagi para petani kelapa sawit di Bengkulu. "Kami minta pemerintah setempat segera mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi distribusi sarana dan prasarana bagi para petani kelapa sawit di Indonesia termasuk Bengkulu," imbuhnya.

Sabtu, 18 November 2023 | 15:05 WIB

Kementan: Target PSR Seluas 180 Ribu Hektar Per Tahun di 21 Provinsi Sentra Sawit

Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia lewat Direktorat Jenderal Perkebunan sudah memberikan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 319.699 hektar. Hal itu salah satu perwujudan dan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit secara berkelanjutan. "Dari tahun 2017, dengan menyasar kebun-kebun sawit rakyat dan tanaman tua yang lebih dari 25 tahun umur tanam, produktivitas rendah, benih tidak unggul sudah saatnya diremajakan. Program ini ditargetkan seluas 180 ribu ha yang tersebar di 21 provinsi sentra perkebunan kelapa sawit setiap tahun," ujar Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alam Syah di Jakarta, Dua hari lalu, dilansir dari laman medcom.id, pada Sabtu (18/11). Memang, kata Andi, peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia. Kontribusi kelapa sawit ditopang dari luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang mencapai 16,8 juta hektar. Sisi lain produktivitas sawit nasional baru mencapai 3 hingga 4 juta ton per hektar setara Crude Palm Oil (CPO). Selain mengalami tantangan peningkatan produksi, sebut Andi, industri kelapa sawit menghadapi tantangan dari luar negeri dalam bentuk kampanye negatif tentang produksi minyak sawit Indonesia yang terkait dengan persaingan ekonomi dengan minyak nabati lainnya di pasar dunia, isu sosial, dan pembangunan pedesaan. Lantaran itu, Kementan terus menggenjot realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan lahan peremajaan potensial mencapai 2,8 juta hektar dari total kebun kelapa sawit rakyat yang mencapai 6,9 juta hektar. Ditegaskan Andi, peranan perkebunan dan industri kelapa sawit masih memegang peran penting dalam perekonomian nasional dan dalam penyediaan lapangan usaha. Data BPS menunjukkan, kontribusi sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III Tahun 2023 sebesar 3,44 persen. Komoditas kelapa sawit masih berkontribusi cukup besar sebagai sumber devisa di tengah fenomena El Nino. "Saat ini, kelapa sawit berada di peringkat pertama kontribusinya sebagai penyumbang devisa negara dari sektor pertanian. Tidak lain menandakan peran industri kelapa sawit terhadap perekonomian nasional hingga saat ini belum tergantikan," bebernya. Industri kelapa sawit sudah menyerap sedikitnya 16 juta tenaga kerja yang terdiri atas empat juta orang tenaga kerja langsung dan 12 juta orang pekerja tidak langsung. Industri kelapa sawit, terang Andi, telah menciptakan kemandirian energi menggantikan bahan bakar fosil melalui biodiesel program B35 sebesar 13,5 kiloliter pada 2023 yang akan menghemat devisa USD10,75 miliar atau setara dengan Rp161 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.653.974 orang serta mengurangi emisi gas rumah kaca 34,9 juta ton karbon dioksida ekuivalen.

Senin, 30 Oktober 2023 | 20:09 WIB

Petani Dinilai Belum Siap Rekomtek PSR Baru Kisaran 38 Persen

Jambi, katakabar.com - Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Bungo, Heri Setiawan menjelaskan, salah satu program strategis Nasional di Kabupaten Bungo, Jambi, yakni Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tapi, sepanjang tahun 2023 capaiannya masih berada di angka 382 hektar dari 1000 hektar kebun kelapa sawit target Rekomtek PSR. Kebun kelapa sawit tersebut gabungan lahan kelapa sawit tiga Koperasi Unit Desa (KUD) dan satu Kelompok Tani (Poktan). "Rekomtek PSR yang sudah keluar sepanjang 2023 di Kabupaten Bungo baru mencapai 382 hektar dari target senilai 1.000 hektare kebun kelapa sawit," ujar Heri dilansir dari laman elaeia.co, pada Senin (30/10). Ada empat kelembagaan petani, kata Heri, meliputi KUD Karya Mukti, KUD Citra Mentari, KUD Dharma Bakti dan KTH Poktan Lestari. Masalah kesiapan petani dinilai melandasi realisasi yang masih jauh dari target itu. "Kendalanya lebih ke kesiapan petani sih. Kesiapan soal kehilangan penghasilannya untuk tiga tahun ke depan," kata Heri. Hal itu pun kemudian dibuat kian kompleks dengan persoalan biaya awal untuk kepengurusan PSR yang juga dinilai jadi kendala bagi para petani sawit di Bungo. "Lahan kan perlu diukur, dipetakan dengan poligon. Nah, itu diawal biaya ditanggung petani," jelasnya. Tapi, Heri menilai animo petani kelapa sawit Bungo untuk mengajukan PSR sebenarnya cukup tinggi. Itu tadi, kesiapan menunggu masa tanam hingga kelapa sawit kembali berbuah yang belum cukup siap.

Selasa, 10 Oktober 2023 | 17:31 WIB

Petani Sungai Bahar 4 Bulan Tunggu Rekomtek PSR, DPW Apkasindo Nilai Terlalu

Jambi, katakabar.com - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 120 hektar kebun kelapa sawit di daerah Sungai Bahar, Provinsi Jambi sudah diajukan dari Februari 2023 lalu. Tapi, hingga saat ini belum dapat persetujuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPK) untui direplanting (PSR). "Kita sudah ajukan lewat jalur kemandirian dari awal tahun lalu. Tapi, hingga kini belum terealisasi," kata Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, dilansir dari laman elaeis.co, pada Selasa (10/10). Dijelaskannya, respon pengajuan itu sangat lambat. Di mana setelah pengajuan, lepas lima bulan pengajuan baru dapat respon dari pihak BPDPKS. "Pengajuan PSR ini lima tahap. Saat ini kita sudah berada di poin ketiga. Sedang, poin keempat adalah rekomtek dan poin kelima baru penyaluran biaya kepada petani," ulasnya. Dinilai Dermawan, sangat keterlaluan. Tinggal Rekomendasi Teknik (Rekomtek) dan penyaluran dana, petani terpaksa lebih bersabar lagi, dan hingga saat ini sudah 4 bulan belum dapat kepastian. "Saya siap di garda terdepan demi suksesnya program PSR ini, sebab potensinya sangat bermanfaat bagi petani kelapa sawit," tegasnya.

Sabtu, 23 September 2023 | 21:19 WIB

2023, Total 4.190 Rekomtek Program PSR Sudah Terbit di Riau

Pekanbaru, katakabar.com - Total 4.190 Rekomendasi Teknis (Rekomtek) program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sudah terbit di Provinsi Riau. Total Rekomtek program PSR ini dari catata Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau. Sedang, program PSR hingga September 2023 sudah terealisasi seluas 36.140 hektar di 'Bumi Lancang Kuning' julukan lain Provinsi Riau. Kepala Dinbun Riau, Zulfadli, menjelaskan, program PSR yang digawangi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini baru berjalan sekitar 30 persen di Provinsi Riau. Apalagi seluas 42.000 hektar kebun masyarakat sudah memasuki umur layak direplanting. "Kita tengah upayakan untuk percepatan PSR saat ini," jelasnya dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (23/9). Kata Zulfadli, Disbun Riau tahun ini mencapai 10.500 hektar. Tapi, pemerintah pusat meminta target tersebut dinaikan menjadi 20.000 hektar. "Seluas 4.190 hektar sudah Rekomtek saat ini. Seluas 1.677 diusulkan petani lewat jalur mitra dan selebihnya lewat jalus kedinasan," bebernya. Kadisbun Provinsi Riau ini tak menampik, realisasi program PSR sempat terhambat di Riau. Tapi, dengan terbitnya Permentan nomor 19 tahun 2023 yang menghapus persyaratan harus bebas dari lahan gambut sangat membantu petani saat pengusulan. Regulasi ini dinilai efisien untuk meningkatkan luasan PSR di Riau. "Program ini sangat strategis untuk meningkatkan produksi kebun masyarakat. Endingnya, kesejahteraan petani semakin terjamin. Meski terdapat beberapa faktor yang membuat minat petani kurang untuk mangajukan PSR," tuturnya. Harapannya, adanya beberapa regulasi baru dapat meningkatkan minat mengusulkan program PSR ini, imbuhnya.

Sabtu, 23 September 2023 | 14:35 WIB

Kebun Sawit Jalur Kemitraan Seluas 902 Hektar Diusulkan Ikut PSR

Jakarta, katakabar.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat kebun kelapa sawit lewat jalur kemitraan sudah diusulkan seluas 902 hektar. Sementara, pemerintah menargetkan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180 ribu hektar tahun 2023 ini. "Bisa jadi kebun kelapa kelapa sawit tadi tidak semuanya dapat direplanting tahun ini," ujar Ketua Umun Gapki, Eddy Martono, dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (23/9). Ditegaskan Eddy lagi, kalau untuk tahun ini sepertinya tidak mungkin direplanting. Tapi, minimal Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dululah. Itu sudah bagus. Gapki targetnya sepanjang 2023 ini, seluas 100 ribu hektar kebun kelapa sawit anggotanya direplanting. Jadi, untuk Rekomtek minimal mestisl tercapai seluas Rp50 ribu hektar tahun ini, harapnya.

Jumat, 15 September 2023 | 21:43 WIB

Rekomtek Sudah, Seluas 254 Hektar Kebun Sawit Direplanting di Paser

Paser, katakabar.com - Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sudah dapat, dan seluas 254 hektar kebun kelapa sawit di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, tengah proses peremajaan. Koperasi Bhinneka Tunggal Ika, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis yang mengusulkan, dan sudah dapat persetujuan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Sudah diteken tiga pihak. Saat ini sedang proses untuk peremajaan," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPD Apkasindo) Kabupaten Paser, Aliyadi, dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (15/9). Koperasi tersebut beranggotakan 100 orang petani kata Aliyadi, mereka anggota Apkasindo Kabupate Paser. Di mana lahan telah diusulkan dari 2 tahun lalu untuk direplanting. "Kita berharap kebun yang diusulkan lainnya menyusul dapat persetujuan PSR. Soalnya masih ada kebun yang diusulkan petani dari 2 tahun lalu tapi belum dapat kepastian, sebab masih ada kendala di BPN. Ada sekitar 9 kelembagaan lagi yang belum," ulasnya. Harapannya, semua pihak bisa membantu dan mempermudah kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat ini. Dari catatan Dinas Perkebunan Paser, dari tahun 2022 total kebun sawit di Kabupaten Paser yang sudah diremajakan seluas 7.689 hektar. Sektor perkebunan telah menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser hingga 8 persen. Sedang, dari industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menyumbang 5 persen PDRB. Dari sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menyumbang 11 persen.

Selasa, 05 September 2023 | 15:06 WIB

Tunggu Rekomtek Baru Program PSR Seluas 500 Hektar Kebun Sawit di Konawe Selatan

Kendari, katakabar.com - Seluas 500 hektar kebun kelapa sawit di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara sudah diajukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Harapan petani kebun kelapa sawit dapat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sulawesi Tenggara, Fauzi Sadinur dilansir dari laman elaeis.co, pada Selasa (5/9) mengatakan, Konawe Selatan menjadi salah satu fokus untuk peremajaan. Soalnya produksi kebun kelapa sawit di daerah ini sudah mulai merosot lantaran umur tanam kelapa sawit sudah tua. Lantara itu ujar Fauzi, petani sangat berharap pengajuan kebun dalam program PSR dapat mendapatkan Rekomtek tahun ini, sebab sudah diajukan beberapa waktu lalu. "Insya Allah, tahun ini bisa Rekomtek. Kalau kebun kelapa sawit sudah diremajakan produksi bakal meningkat ke depannya," ulasnya. Menurut Fauzi, kabupaten lain sudah melakukan PSR di Sulawesi Tenggara, meliputi Kabupaten Kolaka. Di mana di wilayah itu luasannya hampir 2.000 hektar kebun kelapa sawit diajukan untuk PSR tahun ini. Dari catatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kolaka, luas kebun yang telah diajukan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mencapai 3.837,80 hektar dari tahun 2019 hingga 2023 ini. Pada 2019, tercatat ada 6 kelompok tani yang mengajukan PSR, yakni Poktan Lingga Mertasari seluas 176,50 hektar, Poktan Mamesakada seluas 73,50, Poktan Mulya Sari sebanyak 125,00, Poktan Sumber Harapan 125,00 hektar, Poktan Tani Jaya Sari 250,00 hektar dan Poktan Maju Makmur seluas 250,00 hektar. Sedang, pada 2020 lalu totalnya 5 kelompok tani yang mengajukan PSR, yakni Poktan Bukit Beringin 250,00 hektar, Poktan Palakka Maju Bersama 250,00 hektar, Poktan Mekar Jaya 150,00, dan Poktan Harapan Bersama 170,50. Sementara tahun 2022 hanya Poktan Padaelo yang mengajukan PSR dengan luas kebun sekitar 123,40 hektar. "Kita bersyukur petani cukup antusias untuk mengajukan PSR. Kita bakal terus sosialisasikan PSR ini ke petani lainnya," bebernya.