Separuh

Sorotan terbaru dari Tag # Separuh

Penantian Separuh Dekade, Akhirnya Pelayanan SIM Baru Resmi Dibuka di Pulau Bengkalis Hukrim
Hukrim
Sabtu, 28 Desember 2024 | 10:35 WIB

Penantian Separuh Dekade, Akhirnya Pelayanan SIM Baru Resmi Dibuka di Pulau Bengkalis

Bengkalis, katakabar.com - Akhirnya pelayanan Surat Izin Mengemudi atau SIM resmi dibuka di Pulau Bengkalis, selepas penantian separuh dekade atau lima tahun lamanya cuma melayani perpanjangan SIM. Tapi, kini masyarakat Pulau Bengkalis sudah bisa membuat Surat Izin SIM baru jenis A dan C ditandai dengan peresmian Satpas atau Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM Pembantu Polres Bengkalis, Sabtu (28/12). Kehadiran Satpas Pembantu ini jawaban atas keluhan masyarakat Pulau Bengkalis selama bertahun-tahun. Sebelumnya, mereka harus pergi ke daratan seperti Duri, Dumai, atau Siak untuk membuat SIM baru memakan biaya, waktu, dan tenaga lebih besar.

Target STDB Kebun Sawit Rakyat Separuh Baru Terealisasi Terkendala Persyaratan Sawit
Sawit
Jumat, 27 Desember 2024 | 20:12 WIB

Target STDB Kebun Sawit Rakyat Separuh Baru Terealisasi Terkendala Persyaratan

Manna, katakabar.com - Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Sakimin menegaskan, salah satu produk dari pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan atau STDB. Di mana sejak Juli hingga Desember totalnya sudah 4.279 persil STDB kebun sawit rakyat sudah diterbitkan. "Realisasi itu hanya kisaran 50 persen dari target tahun ini sebanyak 8.600 persil," ujar Sakimin saat di acara Focus Group Discussion atau FGD Pendataan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, yang dibuka Asisten II Pemda Bengkulu Selatan, Diah Winarsih. Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Ahmad Sukirman menimpali, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya target, yakni masih adanya keengganan masyarakat memberikan data dan dokumen persyaratan pendataan.

Target PSR Belum Separuh, Dosen Universitas Jambi Dorong BPDPKS Permudah Proses Nasional
Nasional
Sabtu, 21 Oktober 2023 | 17:40 WIB

Target PSR Belum Separuh, Dosen Universitas Jambi Dorong BPDPKS Permudah Proses

Jambi, katakabar.com - Capaian target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih rendah, sebab realisasi belum separuh. Padahal tenggatnya tinggal setahun lagi. Tercatat dari 2017 hingga 2022 atau lima tahun terakhir baru tercapai 278.200 hektar dari target 540.000 hektar sepanjang 2017 hingga 2024. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Dr. Ir. Rosyiani, MS menuturkan, perlu komitmen dari berbagai pihak untuk dapat mencapai target nasional yang telah ditetapkan. “BPDPKS perlu memberikan perhatian lebih kepada petani rakyat. Perkebunan kelapa sawit di Jambi baru sebesar 66,66 persen diantaranya petani swadaya, artinya sumbangan mereka cukup besar,” kata Rosyani dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (21/10). Waktu tinggal setahun, ujar Rosyani, bagaimana pun target harus direalisasikan sepenuhnya, sebab jika banyak tanaman yang tidak diremajakan, ada efek domino. Petani menerima dampaknya secara langsung karena sawit tidak produktif lagi bahkan nol. “BPDPKS sudah tahu berapa targetnya. Tahun 2024 harus semua tercapai. Bagi petani swadaya yang sudah punya ISPO dan RSPO jangan bertele-telelah untuk setujui pengajuan PSR. Apalagi, sebagian besar syarat-syaratnya sama dan sudah dimiliki,” jelasnya. Soal adanya laporan sulitnya penerbitan STDB dan Rekomendasi Teknik (Rekomtek) yang ditemui di beberapa daerah. “Komitmen pemerintah dan semua elemen pelaksana harus diperkuat. Proses harus dipermudah dan dipercepat agar target bisa tercapai," terangnya. Menurutnya, kerugian besar bisa muncul apabila banyak perkebunan kelapa sawit tidak diremajakan. Petani semakin berkurang pendapatannya, semakin miskin. Dalam perhitungan ekonomi itu ada yang namanya Maximum Sustainable Yield (MSY). Jadi, dalam perkebunan kelapa sawit, puncaknya umur 14 tahun. Dari titik nol, kembali lagi ke nol pada umur tanaman 30 tahun. Sebelum itu, harus segera diremajakan,” bebernya sambil menggambarkan grafik. “Saya berharap, BPDPKS lebih memperhatikan petani swadaya sama seperti BPDKS memperhatikan perusahaan-perusahaan besar. Kalau saya lihat, BPDPKS lebih memperhatikan perkebunan besar,” imbuhnya.