Jakarta, katakabar.com - Para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (KMMB) Sumatera Utara (Sumut) telah mendatangi gedung KPK RI di Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025. Kedatangan puluhan mahasiswa ini bertujuan untuk mendorong lembaga-lembaga negara yang independen ini untuk turun ke Sumatera Utara guna melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Sutoyo, SH selaku Ketua KMMB Sumut menyatakan kepada awak media setelah aksi tersebut bahwa sengaja datang ke gedung KPK RI untuk menyampaikan aspirasi dalam upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia, khususnya yang terjadi di Sumut. Belakangan, kasus dugaan yang mencakup Dana Desa di Tapanuli Tengah yang diduga penuh dengan korupsi telah menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, menurut Sutoyo, KPK seharusnya segera mengusut kasus tersebut.

“Kami melakukan perjalanan jauh dari Sumatera Utara hanya untuk meminta kepada KPK agar segera memanggil dan memeriksa Pj Bupati Tapteng beserta kroninya terkait penggunaan Dana Desa dalam kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang diduga sarat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ujar Toyo.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kegiatan Bimtek yang membebankan biaya sebesar Rp. 11.000.000 per desa kepada para peserta, termasuk Kepala Desa se-Kabupaten Tapanuli Tengah, diambil dari Dana Desa. Oleh karena itu, menurutnya, kegiatan Bimtek tersebut dipandang sebagai penyamaran untuk memfasilitasi tindakan korupsi secara bersama-sama.

“Kami memiliki data yang dapat dijadikan referensi oleh KPK untuk segera memanggil pejabat-pejabat terkait yang terlibat. Hal ini dimaksudkan agar rakyat Indonesia tetap yakin bahwa KPK adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh kekuasaan maupun oligarki dalam memerangi Korupsi di Indonesia,” jelasnya.

Toyo melanjutkan bahwa aksi yang mereka lakukan adalah bagian dari dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menyebarkan persepsi, mengingat keuangan negara yang dinilai tidak digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Ini langkah pertama untuk menunjukkan ketegasan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh rakyat Indonesia dalam memerangi korupsi. Kami sebagai wakil rakyat Indonesia bertujuan untuk memberikan dukungan dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pengelolaan keuangan negara," ungkapnya.

Dia menyatakan bahwa mereka juga sudah melakukan aksi damai kali di berbagai instansi negara di Sumut, seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut. Namun, tampaknya tindakan mereka dianggap seolah-olah tidak memiliki dampak yang signifikan.

“Kami sangat berharap bahwa ketika kami menyuarakan pendapat di depan gedung KPK, hal ini akan segera ditindaklanjuti. Demi menjaga agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang,” harapnya.

“Aksi kami akan terus dilanjutkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, untuk memberikan seruan dan dukungan dalam menindak dugaan korupsi Dana Desa yang terkait dengan kegiatan Bimtek,” lanjutnya mengakhiri.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta melalui Plh Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), Zulkifli Simatupang Selasa,(4/2/2025) melalui seluler enggan berkomentar dan terkesan bungkam ketika awak media meminta tanggapannya terkait aksi pelajar di gedung KPK RI. Hingga berita ini terpaksa disampaikan ke meja redaksi.