Kejagung RI
Sorotan terbaru dari Tag # Kejagung RI
Sumut
Sumut
" Panggil dan Periksa Pj Bupati Tapteng beserta Kroninya "
Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu (KMMB) Sumatera Utara (Sumut) telah mendatangi gedung KPK RI di Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025. Kedatangan puluhan mahasiswa ini bertujuan untuk mendorong lembaga negara yang independen ini untuk turun ke Sumatera Utara guna melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Sumut
Sumut
Skandal Dugaan Korupsi di Balik Bimtek Pemkab Tapteng, KMMB Sumut Akan Gelar Aksi di Gedung KPK
Anggaran Dana Desa (ADD) dikelola melalui APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, dan pelayanan publik
Sumut
Sumut
Coreng Citra Adhiyaksa ! Jaksa Martin Dilapor ke Aswas, Jamwas dan Komisi Kejaksaan
Sebuah kantor hukum ternama, Julheri Sinaga & Fatner, selaku perwakilan hukum ABS, telah mengadukan seorang jaksa di Cabjari Deli Serdang di Labuhandeli
Hukrim
Hukrim
Kejari Pelalawan Kedatangan Tamu Bidang Pengawasan Kejagung RI, Ini Yang Dibahas
Pelalawan, katakabar.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pelalawan terima kunjungan dari Tim Inspeksi Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan, pada Kamis (22/2) lalu. Kehadiran Tim Inspeksi Umum Kejaksaan Agung RI tersebut diterima Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Azrijal, S.H., M.H., didampingi seluruh Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan. Kunjungan dari Tim Inspeksi Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dipimpin Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Haruna, S.H., M.H., yang didampingi oleh Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau Ibu Ayu Agung, S.H., S.Sos., M.H., M.Si beserta rombongan. Kegiatan Inspeksi Umum itu terkait pengawasan guna mendukung tercapainya tugas dan fungsi Kejaksaaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau. Pemeriksaan dilakukan bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Kejaksaan Negeri Pelaalwan. Tim Inspeksi Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan pengecekan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan serta kelengkapan administrasi dari setiap bidang yang ada pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan. Ketua Tim Inspeksi Umum Kejaksaan Agung RI, Haruna, S.H., M.H., menyampaikan tujuan dari Inspeksi Umum Tahun 2024 adalah melakukan evaluasi sekaligus memberikan petunjuk agar seluruh jajaran Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan dalam melaksanakan tugas, yakni agar tertib administrasi, profesional dan tetap perpedoman kepada peraturan yang berlaku. "Kami minta seluruh temuan agar segera ditindaklanjuti dan segera dilaporkan kepada pimpinan," tegas Haruna, Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan, Azrijal, S.H., M.H., setelah mendapat kunjungan tim kejagung RI ini sangat berterima kasih "Apresiasi dengan adanya kunjungan Tim Inspeksi Umum Kejaksaan Agung RI sebagai acuan bagi Kejaksaan Negeri Pelalawan untuk berbenah ke arah yang lebih baik," jelasnya singkat.
Nasional
Nasional
DPRD Babel Bahas Pansus Harga TBS dan Syarat Perizinan Perkebunan Sawit
Bangka, katakabar.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Beliadi datangi Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, untuk membantu kerja Pantia Khusus (Pansus) soal stabilitas harga tandan buah segar sawit dan syarat perizinan perkebunan sawit, pada Rabu (18/10). Diketahui pihaknya mendorong eksekutif, untuk melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan Pansus. Selain itu, pihaknya mengumpulkan data ke semua stakeholder, tak terkecuali terkait konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Konflik antara masyarakat dan perusahaan tersebut tidak lepas dari masalah perizinan dan syarat yang harus dipenuhi, oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memulai usaha atau memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dilansir dari laman bangkapos.com, Beliadi menjelaskan, termasuk masalah kebun kelapa sawit plasma masyarakat, yang menjadi kewajiban dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. "Kedatangan ke Kejaksaan Agung ini, untuk minta nasihat hukum mengenai Pansus Stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan syarat Perizinan Perkebunan Sawit DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ujarnya. Ada perusahaan perkebunan kelapa sawit, ulasnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan luasan izin HGU yang dimilikinya serta tidak memenuhi beberapa persyaratan yang semestinya. Menanggapi kedatangan Beliadi, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Feri Wibisono merekomendasikan semua temuan Tim Pansus DPRD dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi Pansus. Lalu, DPRD Babel mendorong Eksekutif untuk melaksanakan rekomedasi yang telah dihasilkan, oleh Pansus tersebut secara politik. DPRD adalah lembaga politik, kalau rekomendasi tersebut tapi tidak dijalankan sebagaimana pengalaman sebelumnya, DPRD menggunakan kekuatan politik yang dimilikinya untuk memanggil Pemerintah Daerah sampai rekomendasi Pansus di laksanakan," urai Feri Wibisono. Untuk itu, harap Feri, DPRD Provinsi Bangka Belitung bersinergi dengan sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian. "Soal konflik masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, silahkan masyarakat melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kalau ada terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang merugikan masyarakat oleh perusahaan pekebunan di daerah mereka dan DPRD ikut mengawal sebagai wakil rakyat," sebutnya.