Pasir Pengaraian, katakabar.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu, Muhammad Zaki SSTP, M.Si hadiri acara penilaian kinerja pemerintah kabupaten dan kota di pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024 yang dibuka secara resmi Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Hotel Arya Duta, Pekanbaru Riau, pada Rabu (29/5) lalu.

Di acara itu hadir Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Riau Indra, Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Riau, Hj Fariza SH MH, Bupati dan Wakil bupati se Provinsi Riau, Ketua TPPS kabupaten dan kota se provinsi Riau, serta hadir secara Virtual direktur sinkronisasi urusan pemerintah daerah 3 Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia, Koordinator kesehatan Bina Bangda Kemendagri, Arifin Efendi Hutagalung.

Dari Rokan Hulu hadir pula Kepala Dinas  DPPKB, dr Bambang Triono, Kepala Dinas DPMPD, Prasetyo, Sekre Bappeda Febri dan Kadiskes Rokan Hulu diwakili Kabid Kesehatan Masyarakat, Adkha Dartini, SST MM.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan 8 aksi konvergensi sesuai petunjuk dari Kementerian Dalam negeri dilaksanakan agar tepat waktu, yakni pada April dan Mei tahun 2024.

Provinsi Riau telah melakukan beberapa metode untuk mempercepat penurunan stunting di kabupaten dan kota, yakni review data monitoring dan evaluasi aksi konvergensi. Tim penilaian telah melakukan review data berdasarkan hasil input dokumen Bangda tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 7 hingga 10 Mei 2024.

Lalu, tim penilai melakukan kunjungan lapangan secara uji petik validasi data, serta penggalian eviden melalui FGD yang telah dilaksanakan pada 13 hingga 24 Mei 2024 lalu.

Selain itu, penilaian kinerja tim penilai kinerja berdasarkan paparan yang disampaikan TPPS kabupaten dan kota. Serta tanya jawab pada saat penilaian yang dilaksanakan pada 29 hingga 30 Mei tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan prevalensi stunting pada pelaksanaan kinerja 2023 lalu.

Tidak cuma itu, kegiatan ini untuk memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting.

Untuk mengevaluasi dan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan prevalensi stunting.

Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto menyatakan, berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 prevalensi stunting di provinsi Riau telah mengalami penurunan yang sangat besar, yakni di angka 13,6 persen, di mana capaian ini lebih rendah dibandingkan pencapaian nasional di 21,5 persen.

"Hal itu capaian yang luar biasa di mana provinsi Riau menempati posisi ketiga terendah angka stunting nya  setelah provinsi Jambi dan Bali," jelasnya.

Jadi, Hariyanto berharap pada tahun 2025 Provinsi Riau bisa menembus 1 digit, untuk mewujudkan hal tersebut maka mulai dari Provinsi hingga kabupaten dan kota dapat bekerja bersama-sama.

"Tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang bekerja sendiri-sendiri, karena jika dikerjakan sendiri tidak akan tercapai," tegasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai pemerintah pusat di daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi pencegahan stunting di kabupaten dan kota.

"Untuk itu, penilaian kinerja yang dilakukan saat ini hal yang sangat penting sebagai hasil kinerja dari pembinaan dan pengawasan dan pencegahan stunting yang konvergen dan terintegrasi," bebernya.

Pemerintah kabupaten dan kota, sambung Pj Gubernur Riau, dapat optimalkan sumber daya yang ada untuk pencegahan dan penurunan stunting, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif serta melaporkan aksi Konvergensi stunting secara rutin.

Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Muhammad Zaki SSTP, M.Si menjabarkan, saat penilaian dikatakan untuk mempercepat penurunan angka stunting Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu telah mendata anak-anak beresiko stunting by name by adress agar bantuan diberikan tepat sasaran dan Bantuan yang di salurkan tidak hanya bersumber dari APBD namun juga dari berbagai lembaga dan organisasi.

"Bantuan yang didapatkan yang bersumber dari berbagai lembaga atau organisasi untuk pelaksanaan 8 aksi konvergensi pada tahun 2023 diperoleh sebesar Rp502.850.000 dan tahun 2024 sebesar Rp260.380.000," rincinya.

Berbagai upaya telah di lakukan untuk mempercepat 8 aksi konvergensi stunting, ujar Zaki, seperti komitmen dalam melakukan monitoring evaluasi konvergensi stunting dan penilaian kinerja stunting di kecamatan dan desa kemudian membentuk tim pendamping keluarga beserta kader posyandu untuk penginputan data di aplikasi E-strong. Begitu pula telah dilakukan pelatihan tokoh agama tentang kurikulum dan modul komunikasi perubahan perilaku.

"Rembuk stunting juga telah di lakukan mulai  dari tingkat Kabupaten hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Rokan Hulu," ulasnya.

Terus, inovasi telah diciptakan, yakni aplikasi E-STRONG agar bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Rohul untuk penanggulangan Stunting lebih tepat sasaran dan akurat.

"Ini solusi dari Pemda untuk menurunkan angka Stunting di Rokan Hulu, dan semoga dengan di launching nya aplikasi E-STRONG ini kedepannya Mempermudah Pemerintah untuk melacak anak terindikasi Stunting dan memberikan makanan tambahan untuk anak yang tepat," tandasnya. (Adv)