Bursa CPO
Sorotan terbaru dari Tag # Bursa CPO
Nusantara
Nusantara
Bursa CPO Perluas Penyerahan Perdagangan Fisik Sampai Papua
Jakarta, katakabar.com - Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO memperluas lokasi penyerahan perdagangan fisik CPO sampai ke Papua. Tadinya hanya di Sumatera, kini dikembangkan ke wilayah Papua. Ini tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pengusaha sawit di bursa. Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) selaku penyelenggara bursa telah menambah 17 lokasi penyerahan CPO. Di mana totalnya 17 lokasi penyerahan CPO, meliputi Teluk Bayur, Panjang Lampung, Talang Dukuh Jambi, Boom Baru Palembang, Kijing Pontianak, dan Bagendang Sampit. Kemudian, Pulau Baai Bengkulu, Meulaboh Aceh, Bumiharjo Pangkalan Bun, Trisakti Banjarmasin, Semayang Balikpapan, Maloy Kutai Timur, Mamuju, Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke. Jadi, kini ada 19 lokasi penyerahan, selain di Belawan di Sumatera Utara dan Dumai di Riau lebih dulu ada. Direktur ICDX, Yugieandy mengatakan, penambahan lokasi penyerahan ini untuk memperluas layanan dan mendekatkan lokasi penyerahan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit. ”Ini masukan dari para pelaku yang kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite CPO yang telah dibentuk oleh ICDX, dan selanjutnya menjadi masukan kepada Bursa CPO,” ujar Yugieandy lewat keterangan tertulis baru-baru ini, dilansir dari laman kompas, pada Selasa (26/12). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator dalam bursa CPO telah menerbitkan persetujuan untuk penambahan lokasi penyerahan ini. ”Pertimbangan kami mengenI adanya penambahan lokasi penyerahan ini untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku kelapa sawit. Kita tahu, perkebunan kelapa sawit banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” ucap Yugieandy. Data Badan Pusat Statistik 2022 lalu menyebutkan, total perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,9 juta hektar. Terdapat tujuh wilayah yang masing-masing memiliki luas perkebunan di atas 1 juta hektar, yakni Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Sementara itu, luasan sawit perusahaan di Papua masih sekitar 200 ribu hektar. Selain menambah lokasi penyerahan, ICDX saat ini terus menyosialisasikan Bursa CPO ke sentra-sentra industri kelapa sawit di sejumlah wilayah di Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Dialog Impelementasi Bursa CPO, Pembentukan Price Reference Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia gelar Dialog Implementasi Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia usung tema "Perkuat Perdagangan CPO Melalui Pembentukan Price Reference Indonesia" di Jakarta, kemarin. Acara dialog dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kasan. Menurutnya, CPO punya peran strategis mendorong perdagangan Indonesia. "Nilai ekspor CPO pada Oktober 2023 mencapai USD 1,89 miliar, meningkat 2,59 persen dibandingkan dengan September 2023 sebesar USD 1,84 miliar," ujar Kasan, dilansir dari laman website resmi Kemendag RI, pada Jumat (15/12). Kata Kasan, Bursa CPO Indonesia yang diluncurkan pada Oktober 2023 lalu bakal menjadikan Indonesia memiliki harga acuan CPO sendiri. Hal ini membantu masyarakat, termasuk petani untuk memperoleh perbaikan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang bakal ditetapkan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Di sesi diskusi, sebut Kasan, menghadirkan narasumber Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe, dan Direktur Utama ICDX, Nursalam. Bappebti berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Biro Hukum, dan kementerian dan lembaga terkait guna membenahi tata kelola dan penguatan ekspor CPO yang sejalan dengan pembentukan Bursa CPO. Inspektor Jenderal Kemendag, Veri Anggrijono, Direktur Produk Pertanian dan Kehutanan, Farid Amir, Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas, Widiastuti; Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Tirta Karma Sanjaya, dan Dosen Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Didid Noordiatmoko, serta perwakilan pengusaha CPO turut hadir di kegiatan.
Nusantara
Nusantara
Bursa CPO Berjalan Fair, Bappebti: Penerimaan PPN dan PPh Optimis Meningkat
Jakarta, katakabar.com - Bila Bursa Crude Palm Oil (CPO) berjalan fair bakal berdampak positif pada penerimaan pajak. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia optimis dan meyakini hal itu. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko menuturkan, Bursa CPO upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perdagangan CPO di Indonesia menjadi lebih adil. Di mana harapannya bisa mendongkrak penerimaan pajak ke depan. “Kami yakin penerimaan pajak kalau perdagangan CPO berjalan dengan fair bakal meningkat, baik dari sisi PPN maupun dari sisi PPh, dilansir dari halaman Holipis.com, di paruh Oktober 2023 lalu. Menurutnya, Indonesia memiliki kontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia. Tapi hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan harga acuan CPO dari Malaysia dan Belanda. Lewat bursa CPO, diharapkan terbentuk harga acuan CPO yang transparan, adil, akuntabel, dan real time lantaran melibatkan banyak penjual dan pembeli. Diketahui, perudang-undangan telah mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan harga referensi komoditas melalui bursa berjangka komoditas. Bappebti pun menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 7 tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Fisik CP0 di Bursa Berjangka sebagai upaya perbaikan tata kelola perdagangan CPO di bursa berjangka.
Nusantara
Nusantara
Bursa CPO Langkah Bagus Indonesia Pemain Utama Mesti Berdaulat
Jakarta, katakabar.com - Kemarin, Jumat memasuki paruh Oktober 2023, tombol sirene sudah ditekan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan di Hotel Mulia Jakarta, tanda resmi diluncurkannya Bursa Crude Palm Oil (CPO). Meski launching Bursa CPO rada molor dari wacana pada Juni 2023 lalu. Tapi, lahirnya Bursa CPO langkah bagus bagi Indonesia pemain utama produsen kelapa sawit untuk berdaulat. Tak dipungkiri, lahirnya Bursa CPO yang garap Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) mendapat berbagai respon dari para pelaku kelapa sawit. Respon itu rata-rata menyambut baik dan positif. Bagi Rumah Sawit Indonesia (RSI), lahirnya Bursa CPO ini menjadi langkah bagus bagi Indonesia untuk berdaulat. "Sebagai produsen utama kelapa sawit, semestinya kita berdaulat atas harga yang terbentuk di pasar minyak sawit. Kedaulatan harga harus di tangan kita," ujar Ketua RSI, Kacuk Sumarto, dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (14/10). Kalau bicara kedaualatan, mestinya kata Direksi Paya Pinang Group ini, semua pelaku sawit betul-betul mendukung terselenggaranya Bursa itu dengan 'menceburkan' diri di dalamnya. Soalnya, semakin banyak yang mendukung makin mudah terbentuk harga yang sempurna. Kalau kondisi pasar sudah sempurna, otomatis harga dan segala tetek bengeknya itu bakal lebih berkeadilan. "Masalah kedaulatan ini harus dipahami para pelaku sawit, sehingga mereka betul-betul mendukung terselenggaranya bursa ini," ucapnya. Kalau enggak banyak yang mendukung, tuturnya, bursanya tetap jalan. Tapi, lantaran yang diperdagangkan itu iprit-iprit saja, yang terbentuk itu enggak menunjukkan harga yang nyata. Ini harus dipahami oleh para pelaku sawit," Intinya, tegas Kacuk, kalau pemerintah menyepakati lahirnya Bursa ini untuk kedaulatan harga, harus dibela, "Yang membela itu ya kita, bukan orang lain". Lagi-lagi organisasi yang baru lahir pada Juni lalu dan sudah beranggotakan 70-an perusahaan ini meminta agar para pelaku sawit ini menyelenggarakan kegiatan transaksi melalui bursa. Terlepas siapa pemilik bursa itu. Sebenarnya kata Kacuk, ada baiknya pemerintah mewajibkan semua pelaku sawit bertransaksi di Bursa itu. "Mau enggak mau ya begitu. Ibarat sebuah pasar tradisional yang sudah dibangun pemerintah di lokasi tertentu, kalau sudah dibangun, ya berdaganglah di situ. Jangan pula membuka dagangan di pojokan lain yang malah memunculkan disparitas harga," lelaki ini berumpama. Paling penting lagi, bagaimana kemudian Bursa ini dikelola secara fair, lepas dari kepentingan para pihak kecuali kepentingan nasional untuk kedaulatan harga itu sendiri. Sembari berjalan, RSI minta agar pemerintah mempertimbangkan geografis Indonesia begitu luas. Dengan infrastruktur yang berbeda, tentunya harga yang terbentuk. Kalau mencerminkan harga nasional lebih beruntung Riau dan Sumut ketimbang mereka di kalimantan. Soalnya, di Kalimantan ongkos logistik hingga sampai ke FOB, sangat tinggi. "Enggak usah jauh-jauh sih. Di Sumut saja, antara Serdang Bedagai dan Madina, selisi biaya transportnya menuju Belawan, mencapai Rp300. Semacam ini harus dipikirkan jalan keluarnya," pinta Kacuk. Bagi pelaku usaha lain, katakanlah Hendry Endy. Bagi Ketua Kompartemen Agroindustri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) cabang Riau ini, hadirnya Bursa CPO tentu menjadi langkah bagus bagi Indonesia. "Kita kan produsen terbesar, harus jadi leader lah," katanya. "Biar Bursa ini segera berlari kencang, pemerintah tentu mampu menjamin keberadaan penjual dan pembeli. Pembeli dan penjual itu musti terverifikasi," harapnya. Pelaku usaha sawit lain, Hotli Maruli Sirait. Bagi lelaki 40 tahun ini, hadirnya Bursa CPO akan mencegah terjadinya pencucian uang. Sebab semuanya sudah menjadi lebih transparan. Lalu, perlu menjadi perhatian agar Bursa ini berjalan kata Hotli adalah komitmen, waktu dan yang tak kalah penting lagi, keberadaan broker gimana. "Bagi penjual, ada enggak disiapkan tanki tempat penampungan CPO? Ini sangat penting. Intinya sih kalau menurut saya, gimana Bursa menghadirkan kenyamanan bertransaksi, itu yang sangat penting. Untuk itu, siapkan segala fasilitas yang berkaitan dengan itu," sebutnya.
Nusantara
Nusantara
Bursa CPO Diluncurkan, Ini Asa DPW Apkasindo Aceh
Aceh, katakabar.com - Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan resmi meluncurkan Bursa CPO di Jakarta, pada Jumat (13/10). Di mana target Bursa CPO ini nanti menjadi patokan harga Crude Palm Oil (CPO) Indonesia mulai 23 Oktober 2023 mendatang. Apkasindo Aceh merespon peluncuran Bursa CPO, dengan mengapresiasi dengan hadirnya Bursa CPO sebagai bentuk hasil kerja keras dan kegigihan pemerintah disertai dukungan dari berbagai pihak. "Kami petani kelapa sawit ucapkan terima kasih. Kita pemilik atau produsen CPO terbesar di dunia tidak perlu takut dan gentar, kalau pun harus bersaing dengan bursa Malaysia dan bursa Rotterdam, Belanda. Indonesia raja CPO, raja sawit bukan raja bodoh," kata Sekretaris Apkasindo Aceh, Fadhli Ali dilansir dari laman elaeis.co, pada Jumat (13/10). Petani telah menanti dirilisnya kebijakan ini, ulas Fadhli, pihaknya sempat kecewa dan protes saat mencuat wacana untuk mengurungkan atau membatalkan rencana membentuk bursa CPO Indonesia. "Alhamdulillah, akhirnya bursa CPO sawit Indonesia tetap bisa terwujud," terangnya. Kehadiran Bursa CPO Indonesia ini, harap Fadhli, mudah-mudahan bisa mengangkat atau meningkatkan harga CPO dan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Selama ini perbedaan harga tender CPO Indonesia saat tender di PT KPBN terjadi beda harga dengan di bursa CPO Malaysia. Perbedaannya bahkan mencapai Rp1,7 juta per ton. "Ke depan hendaknya tender CPO di bursa komoditi Indonesia dengan Malaysia bisa sama atau setidaknya tidak terpaut jauh seperti saat ini," sebutnya.
Nusantara
Nusantara
Resmi Diluncurkan, Indonesia Kini Punya Bursa CPO
Jakarta, katakabar.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan akhirnya meluncurkan Bursa Crude Palm Oil (CPO) di Hotel Mulia, Jakarta, pad Jumat (13/10). "Peluncuran bursa CPO diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai penentu harga minyak kelapa sawit dunia," ujar Mendagri, dilansir dari laman ANTARA, Jumat siang. Kita berharap, kata Zulkifli Hasa, dengan adanya bursa ini nanti, maka barometer harga CPO dunia ada di kita, wong (orang) kita nomor satu (ekspor CPO). Dijelaskannya, ekspor CPO Indonesia pada 2022 mencapai hampir 47 juta ton dengan nilai 29,62 miliar dolar AS. Tapi, Indonesia belum memiliki harga acuan sendiri dan masih dihitung berdasarkan harga dari bursa Rotterdam serta Malaysia. Diluncurkannya bursa CPO, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, diharapkan dapat memperkuat kinerja perdagangan minyak kelapa sawit sehingga terbentuk harga yang transparan, adil, akuntabel dan real time. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator pada bursa CPO. Untuk itu, para pengusaha CPO dapat turut meramaikan bursa sehingga dapat wujudkan cita-cita Indonesia sebagai barometer CPO dunia. "Kesadaran pengusaha itu penting untuk bersama-sama, biar kita yang juara dunia produksi CPO menjadi rujukan harga CPO dunia," beber Zulkifli. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko menuturkan, lewat Keputusan Kepala Bappebti No.1/Bappebti/SC-SCPO/10/2023 yang dikeluarkan pada 9 Oktober 2023, disebutkan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) ditunjuk sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa. Perdagangan CPO melalui bursa berjalan ini bersifat voluntary atau tidak mandatory sehingga tidak wajib. Tapi, Didid optimis pelaku usaha CPO bersedia untuk berpartisipasi. Bursa CPO, ulas Didid, menempatkan penjual dan pembeli pada level yang sama, sehingga memiliki kekuatan tawar-menawar. Endingnya, bakal terbentuk harga acuan untuk CPO. "Kami yakin seluruh pelaku usaha bersedia berpartisipasi dalam upaya menegakkan marwah CPO di bumi Nusantara. Kami mendorong UMKM, pengusaha kelapa, pengusaha kelapa sawit, ikut serta dalam bursa CPO Indonesia ini," jelas Didid. Saat ini, sudah tergabung 18 pelaku usaha CPO yang siap berdagang melalui bursa. Ini awal yang sangat baik dan menunjukkan ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk mewujudkan perdagangan CPO yang lebih adil dan transparan. Harapannya, bursa CPO sudah bisa berjalan sepenuhnya pada 23 Oktober 2023 nanti. "Jadi, dari 23 Oktober 2023 nanti, kita sudah bisa mulai membentuk price discovery. Kami berharap para triwulan pertama 2024 sudah mampu price reference," sebutnya.
Sawit
Sawit
Intervensi Dari Regulator Aturan Bursa Sawit Diminimalisir
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah rencananya bakal hadirkan bursa Crude Palm Oil (CPO) atau bursa sawit. Kebijakan itu targetnya akhir Juni 2023 lalu tapi hingga saat ini belum diluncurkan. Jika bursa CPO masih samar-samar, ada bocoran pemerintah bakal mengatur agar ekspor CPO dilakukan lewat bursa tersebut. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat Sinaga menuturkan, kalau bursa ingin berkembang dengan baik, intervensi dari regulator untuk pengaturan bursa mesti diminimalisir. "Diminimalisir agar bursa leluasa geraknya biar sesuai dengan mekanisme pasar," jelasnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (7/10). Adanya bursa CPO atau bursa sawit itu, ujar Sahat, diharapkan membuat harga CPO ekspor ke pasar global sesuai gejolak pasar (supply vs demand sawit). Di mana harga tadi tidak merugikan pasar Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari petani dan perusahaan kelapa sawit. "Kami berpendapat bursa CPO dapat secara aktif dan bisa turut melakukan trading physik dari CPO. Jadi, tidak hanya sekadar tempat transaksi paper," kata Sahat. Menurut Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) ini, dengan posisi tadi, posisi Bursa CPO Indonesia lebih kuat. Positifnya kepada ekonomi petani semakin baik lantaran harga TBS kelapa sawit kebunnya semakin bagus. "Bursa CPO perlu didukung institusi yang independen. Artinya, tidak terlibat dalam dunia atau aktivitas usaha di sektor kelapa sawit. Sedapat mungkin institusi penetap harga CPO ini punya sawit secara fisik dan tidak hanya sebagai 'macan-kertas' semata," terangnya . Sebetulnya, ulasnya lagi, pada sektor perkebunan kelapa sawit dewasa ini, Kemendag RI sudah menjalankan peran "price-setter" secara bulanan. Ia adalah Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO. "Atas basis HPE inilah sebagai pedoman bagi para eksportir untuk membayar besaran Bea Keluar ( BK) yang disetorkan ke kas negara dan Pajak Ekspor (PE) yang disetorkan ke Kas BPDPKS," tandasnya.
Nasional
Nasional
Peluncuran Bursa CPO Tergantung Kemauan dan Niat Pemerintah
Jakarta, katakabar.com - Peluncuran Bursa Crude Palm Oil (CPO) tergantung kemauan dan niat pemerintah. Masyarakat, terutama petani kelapa sawit di republik ini tunggu saja, kapan pemerintah luncurkan Bursa CPO. "Jika program itu niatnya baik untuk petani pasti diluncurkan. Kalau pemerintah berkomitmen dan langkah ini baik untuk petani pasti diluncurkan. Kita tunggu saja," ujar Ketua Umum Aspek-PIR, Setiyono, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (14/9). Menurutnya, tak dipungkiri pelaksanaan bursa CPO ini cukup rumit kalau diluncurkan. Lantaran pasar CPO ini belum jelas. "Kalau Malaysia sudah jelas pasar dan hitungannya. Tapi, kalau ini gagasan untuk meningkatkan harga CPO dalam negeri ya kita dukung. Apalagi imbasnya menaikan harga TBS kelapa sawit petani," jelasnya. Untuk meningkatkan produksi CPO dalam negeri, Setiyono menilai pembangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) sangat diperlukan. Terlebih di wilayah yang memiliki kebun kelapa sawit yang luas atau menjadi sentra kelapa sawit. Apalagi PMKS di wilayah tersebut jumlahnya sedikit. "Pembangunan PMKS suatu langkah yang sangat tepat dan sangat baik sekali membantu pekebun," bebernya. Pembangunan PKS sambungnya, dapat meningkatkan harga TBS di wilayah itu. "Dampak panjangnya menjamin kesejahteraan petani kelapa sawit. Malah bakal berdampak memajukan wilayah itu," terang Setiyono. Diketahui, Bursa CPO atau Bursa Komoditi yang sebelumnya dijanjikan diluncurkan Juni 2023 lalu. Tapi, hingga kini belum terealisasi. Program yang digaungkan Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendapat sejumlah sorotan dari para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
Nusantara
Nusantara
Soal Bursa CPO, Petani Merasa di PHP Pemerintah Dinilai Tak Serius
Samarinda, katakabar.com - Para petani kelapa sawit di republik ini masih menunggu realisasi kebijakan Bursa Komoditi (Bursa CPO) beberapa bulan lalu digaungkan pemerintah hingga kini. Tapi, kebijakan yang digadang-gadang Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) konon kabarnya resmi terbentuk di akhir Juni 2023 lalu, hingga kini belum jelas lantaran belum diluncurkan. Sekretaris Apkasindo Kalimantam Timur, Daru Widiyatmoko menilai perintah tidak serius menghadirkan program yang diklaim menjadi patokan harga Crude Palm Oil (CPO) di Nusantara ini. "Pemerintah tidak serius menetapkan harga CPO lewat Bursa CPO itu. Kita justru bertanya, ada apa ini?" ujarnya dilansir dari laman elaeis.co, pada Rabu (13/9). Kata Daru, petani justru merasa diberi harapan palsu dengan tidak kunjung terealisasinya program tersebut. Saat ini, harga CPO mengalami penurunan. Berdampak kepada harga Tandan Buah Eegar (TBS) milik petani khususnya petani swadaya anjlok. Bahkan turun hingga kisaran Rp200 per kilogram. "Petani berharap program Bursa CPO ini segera terealisasi. Biar harga CPO bisa ditetapkan sendiri oleh Indonesia dan harga kelapa sawit petani menjadi naik dan stabil," jelasnya. Diketahui ini kondisi rincian harga penetapan harga kelapa sawit untuk periode ini, yakni umur 3 tahun Rp1.910,83 per kilogram, umur 4 tahun Rp2.042,20 per kilogram, umur 5 tahun Rp2.050,66 per kilogram, umur 6 tahun Rp2.071,79 per kilogram, umur 7 tahun Rp2.083,65 per kilogram, umur 8 tahun Rp2.099,78 per kilogram, umur 9 tahun Rp2.140,88 per kilogram, dan umur 10 tahun Rp2.166,29 per kilogram. Sedang, harga hasil kebun petani swadaya sebelumnya di sekitaran Rp2.500 per kilogram saat ini turun menjadi kisaran Rp2.300 per kilogram.
Nusantara
Nusantara
Bursa Kripto Diresmikan, Mendag RI: Bursa CPO Segera Dibereskan
Jakarta, katakabar.com - Bursa Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah mesti segera dibereskan, dengan telah diresmikannya bursa kripto, pada Jumat (28/7). "Bursa CPO itu mesti segera dibereskan. Soalnya Indonesia belum punya bursa sendiri," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia, Zulkifli Hasan dilansir dari laman tempo.co. Zulhas sapaan akrab Mendag RI ini menekankan, bursa CPO atau minyak kelapa sawit mentah segeral bereskan. "Ada dua yang kita mesti bereskan, yakni satu bursa kripto, satu lagi bursa CPO," kata Zulhas dalam sambutannya di launching bursa kripto di Jakarta Selatan, pada Jumat (28/7). Dijelaskan Zulhas, patokan harga CPO di Indonesia selama ini bursa CPO di Belanda dan Malaysia. Itu tadi, Indonesia tidak punya bursa sendiri. "Pak Presiden beberapa kali nyindir, 'kita raja sawit ikutnya (bursa CPO) Belanda sama Malaysia," terangnya. Harapannya kata Zulhas, bursa CPO Indonesia bisa segera dibereskan. Sebelumnya, di awal Juni lalu, Zulhas optimistis kebijakan ekspor CPO lewat bursa berjangka bisa hadir pada Juni 2023. "Ekspor CPO melalui bursa berjangka yang ditargetkan diluncurkan pada Juni 2023 ini diharapkan dapat menjadi pembentuk harga patokan CPO," sebutnya di Jakarta, pada Selasa (6/6) lalu.