Jakarta Timur, katakabar.com - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong resmikan Sekolah Sampah Nusantara (SSN) di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, pada Senin (15/3) kemarin.

Sekolah sampah ini hasil kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan bersinergi dengan Mountrash Avatar Indonesia, serta Buperta Cibubur.

Program ini digagas sebagai pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengendalian dan penanggulangan sampah. Peluncuran program ini menjadi rangkaian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021, dan tonggak sejarah baru dalam pengelolaan sampah di Indonesia.

Menteri LHK dalam sambutannya yang diteruskan Wamen LHK, Alue Dohong, mengapresiasi Gerakan Pramuka yang sangat peduli dengan persoalan pengurangan sampah. Pramuka harus dapat menjadi agen perubahan dalam persoalan persampahan karena menyangkut kepedulian dan perubahan perilaku.

“Dengan jumlah anggota Pramuka sebanyak 20 hingga 30 juta di seluruh Indonesia, bakal jadi kekuatan besar dalam perubahan perilaku masyarakat untuk mencapai target pengelolaan sampah, lewat pengurangan sampah 30 persen dan penanganan sampah 70 persen, sehingga pada tahun 2025 sampah dapat terkelola 100 persen, menuju Indonesia Bebas Sampah,” jelas Alue.

Wamen LHK menekankan, persoalan sampah mesti jadi perhatian utama, dan dalam penanganannya perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri, sebab sampah berada dan bersumber dari segala tempat, terutama rumah tangga, industri, pasar-pasar dan dari berbagai aktivitas manusia lainnya.

Hal ini menjadi persoalan yang sangat serius dengan multi dimensi, forward and backward linkage yang ada sehingga pelibatan seluruh komponen masyarakat menjadi penting dan resonansi kepedulian persoalan sampah secara terus menerus, sungguh-sungguh diperlukan.

“Kita tahu persoalan sampah semakin kompleks dan dengan magnitude yang semakin besar, serta pekerjaan penanganannya yang semakin berat,“ tegasnya.

Pada tahun 2019 KLHK mencatat jumlah timbulan sampah sebesar 67,8 juta ton per tahun, meliputi sampah organik dengan persentase sebesar 57 persen, sampah plastik 15 persen, sampah kertas 11 persen, dan sampah lainnya 17 persen.

Kata Alue, ini bakal terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup dengan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

“Kondisi-kondisi seperti ini yang perlu kita kelola dengan baik, yang direfleksikan dalam langkah-langkah, komunikasi, informasi, dan penyadar-tahuan atau edukasi (KIE)”, harapnya.

Masih Wamen LHK, amanat utama pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (reduce at source) dan daur ulang sumber daya (resources recycle).

Pendekatan dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan, yakni dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility, EPR), pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2020 lalu, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Kepolisian RI tentang Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri. 

Diharapkan dengan terbitnya SKB ini dapat menyediakan bahan baku industri daur ulang dan circular economy dengan memanfatkan sampah dalam negeri.

“Lahirnya Program Sekolah Sampah Nusantara jadi salah satu bentuk nyata menyambut kebijakan tersebut karena secara proaktif mengimplementasikan kebijakan ke dalam aksi nyata. Sekolah Sampah Nusantara menekankan pada pendekatan edukasi dan upaya perubahan perilaku kepada masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap sampahnya".

Ke depan, diharapkan Program Sekolah Sampah Nusantara mencakup pendekatan ekonomi dalam penyediaan bahan baku daur ulang dalam negeri, untuk mendukung circular economy dalam pengelolaan sampah. Lahirnya program ini sangat cocok dan sejalan dengan tema HPSN 2021 yaitu Sampah Bahan Baku Ekonomi Di Masa Pandemi, bebernya

Untuk menjaga konsistensi program dan mencapaian tujuan bersama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung penuh program Sekolah Sampah Nusantara ini, dan terus melakukan pendampingan, karena program ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan sampah menuju Indonesia Bersih Sampah 2025 mendatang. 

Launching Sekolah Sampah Nusantara dihadiri oleh Undangan dari berbagai kalangan Kementerian, Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, aktivis lingkungan dan elemen masyarakat lainnya, dilaksanakan secara Hybrid (daring dan luring).